Padang Terkini

Leonardy Harmainy Beri Jalan Keluar Agar Padang Lua Tidak Macet

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdMVKA4r4p6tZXKdUWgFV26x_TYYY6KODq2l-nrTfO_tvHYEKsksRRAm5OJy-QKOfOArArnu6WAXqUzeor1hY6XQYQbNGZlMbb5eMttqXQNcxmP8SXgNakY1cs1W1JXdZGzk-SX9IEFCu70qGqdsfg13CGNbswgfUHCsfua78n30kj9-q6lHbBwOp1fg/s1280/IMG-20220728-WA0034.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdMVKA4r4p6tZXKdUWgFV26x_TYYY6KODq2l-nrTfO_tvHYEKsksRRAm5OJy-QKOfOArArnu6WAXqUzeor1hY6XQYQbNGZlMbb5eMttqXQNcxmP8SXgNakY1cs1W1JXdZGzk-SX9IEFCu70qGqdsfg13CGNbswgfUHCsfua78n30kj9-q6lHbBwOp1fg/w400-h300/IMG-20220728-WA0034.jpg" width="400" /></a></div> Padang Lua(SUMBAR) PT-Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mendapat masukan berharga dari Walinagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Edison. Edison dan perangkatnya memberikan informasi tentang akar permasalahan macet di Pasar Padang Luar, (27/7).“Kalau Pasar Padang Luar ini yang Abang bantu penyelesaiannya, berarti Abang menyelamatkan pusat perekonomian lintas provinsi ini Bang. Akan saya buka kepada Abang rahasia besar kenapa pasar ini selalu macet,” tegas Walinagari yang akrab dipanggil Aluang ini.Dikatakan Edison, Pasar Padang Lua macet enam hari dalam seminggu. Hanya hari Senin yang sedikit lega karena macet beralih ke Pasar Koto Baru. Sebagai orang yang besar di Pasar Padang Lua, Edison paham benar akar permasalahan di sana. Makanya dia berani mempertanyakan hal tersebut kepada PT KAI Divre II Sumbar.Macet disebabkan oleh transaksi jual beli di Pasar Padang Lua yang meluber hingga ke tepi jalan Padang-Bukittinggi. Pedagang yang bertransaksi di tepi jalan itu dipicu oleh kehadiran terminal bayangan di beberapa titik. Di terminal bayangan itu berlangsung bongkar muat, bahkan transaksi terjadi juga di sana. Bagi pedagang, biarlah mereka membayar sedikit lebih tinggi asalkan mereka lebih dekat ke calon pembelinya. Kalau terjadi transaksi di terminal bayangan tersebut, maka pedagang tidak perlu masuk pasar lagi. Bahkan ada pedagang yang memilih menggelar dagangannya di dekat terminal bayangan. Akibatnya sisi kiri dan kanan jalan menyempit dan memperparah macet di sana. Walinagari juga yang ditelp, kenapa macet dibiarkan. Kenapa pedagang dibiarkan berjualan hingga ke pinggir jalan. “Tolong Abang fasilitasi kami pemerintahan nagari Padang Lua untuk bertemu dengan Dirut PT KAI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN untuk membicarakan persoalan pembenahan pasar ini. Jika akar permasalahan ini tidak diselesaikan segera, maka jangan harap macet di Padang Lua bakal teratasi,” ungkapnya.Edison juga mengemukakan rencana besar menata kembali pasar tersebut. Pasar dibangun kembali, semua pedagang baik di kios atau los atau yang berjualan di tepi jalan raya harus berjualan di tempat yang telah disiapkan. Bahkan jika rumah-rumah milik PT KAI yang ada di kawasan pasar bisa direlokasi, maka akan sangat besar pengaruhnya bagi penganggulangan kemacetan di Padang Lua. Di bekas rumah PT KAI itu akan dibangun terminal bongkar muat. Mobil yang sudah selesai membongkar muatannya keluar untuk memberi kesempatan kepada yang lain. “Tidak boleh ada yang berhenti lama, apalagi jika menyebabkan macet. Kami yakin dengan begini pasar nagari yang berhilir ke Riau, Kepri, Jambi dan tentu Sumbar akan makin mendongkrak perekonomian daerah kita,” ujarnya lagi.Edison juga melaporkan bahwa dari Pasar Padang Lua, Pemerintah Kabupaten Agam mendapat pemasukan Rp120 juta per tahun. PT KAI juga menikmati sewa pasar oleh nagari sebesar Rp110 juta per tahun. PT KAI juga menerima sewa dari sewa kios dan toko yang ada di pasar tersebut. “Sebagian besar tanah Pasar Padang Lua dalam penguasaan PT KAI. Meski itu dulu tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat yang diserahkan untuk pembangunan jalan kereta. Karena kami menghormati hukum negara karena PT KAI memakai grondkaart atau peta tanah Zaman Belanda, maka dibayarlah sewanya,” kata Edison.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsq5qq6XDGpzvOBVAmWKF9GSkp9BMBn9MlymIybYUNnzG5Gbpjs0RrvMU1HqugdQ4JVipl7mHERn472clYcDxURZ9vpAgINLK9txUZOIoskFJhA6Nf7v_aGlu6-6z_ot53i4FWm9MR5p4jD2BxiysOvw7tj44LFPICBeySQPng6uwuCq7pb8_OL770pw/s1280/IMG-20220728-WA0033.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsq5qq6XDGpzvOBVAmWKF9GSkp9BMBn9MlymIybYUNnzG5Gbpjs0RrvMU1HqugdQ4JVipl7mHERn472clYcDxURZ9vpAgINLK9txUZOIoskFJhA6Nf7v_aGlu6-6z_ot53i4FWm9MR5p4jD2BxiysOvw7tj44LFPICBeySQPng6uwuCq7pb8_OL770pw/s320/IMG-20220728-WA0033.jpg" width="320" /></a></div>Edison mempertanyakan, 45 meter dari masing-masing sisi jalan kereta jika mengacu ke Undang-undang No.23 tahun 2007 tidak masuk akal. Apalagi ini bukan stasiun. Karena menurut undang-undang itu, ada ruang manfaat, milik dan ruang pengawasan. Ruang milik adalah rel, ruang manfaat adalah bahu kiri dan kanan jalan kereta. Sementara ruang pengawasan adalah stasiun. “PT KAI mengklaim 45 meter di kiri dan kanan jalan kereta adalah miliknya. Habis Nagari Padang Lua jadinya Bang,” ujarnya sambil tertawa.Ditambahkannya, pada pengukuran terakhir pada tahun 2015, dibuat patok oleh PT KAI hingga banda jalan. “Bagaimana pelebaran jalan akan dilakukan? Sebab orang Balitbangda dan Balai Jalan pernah ke sini. Mereka juga mengatakan itu tanah milik KA. Kami mohon sekali bantuan Abang. Mudah-mudahan tangan dingin Abang bisa menyelesaikannya,” katanya.Sebagai bahan pertimbangan, Edison menginformasikan bahwa menurut perjanjian dengan Datuak Nan Balimo dulunya, tanah kereta itu dipinjampakaikan, tapi yang terjadi sekarang adalah penguasaan. Dan jika 30 tahun tidak digunakan maka tanah dikembalikan ke pemerintahan setempat yang sekarang adalah pemerintah nagari.Menanggapi kaitan Pasar Padang Lua dengan PT KAI maka Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy menyebutkan tanah yang digunakan PT KAI untuk kepentingan jalur kereta api hanya enam meter di masing-masing sisi rel kereta. Ini berpedoman kepada PP No. 69 Tahun 1998.Dalam PP itu, jelas dinyatakan: Batas daerah milik jalan kereta api di jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah sebagaimana diatur oleh pasal 6 adalah batas paling luar di sisi kiri dan Kandan daerah manfaat jalan kereta api, masing-masing enam meter. “Jadi ada PP, bahkan ada Undang-undang perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, mengapa aturan zaman Belanda juga yang dipakai oleh PT KAI setiap ada persoalan orang pribadi atau lembaga,” ujarnya.Leonardy menceritakan tentang pengalamannya bersama Badan Akuntabilitas Publik DPD RI saat menyelesaikan persoalan menyangkut PT KAI di Lampung. Di sana tanah milik PT KAI diukur dari tengah as rel kereta 7 meter di kiri dan kanannya. “Kita akan coba panggil Kepala Divre II PT KAI Sumatera Barat dalam waktu dekat. Jika tidak selesai baru kita upayakan memfasilitasinya ke kementerian/lembaga terkait,” ujar Leonardy.Jika memakai Grondkaart saja, kekuatan hukumnya hanya sebagai petunjuk bahwa tanah yang diuraikan dala Grondkaart itu merupakan kekayaan negara dan harus dikuatkan dengan putusan pengadilan. Tentu PT KAI berkewajiban mendapatkan sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan hak atas tanah. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah harus disertifikatkan.Menurut penilaian Leonardy, jika pasar bisa dikembangkan maka tentu tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan tidak ada lagi. Nagari bisa menata pasar dan mendapatkan pemasukan dari nagari untuk Pendapatan Asli Nagari. Hal ini berkaitan dengan tugas pengawasan yang dilakukan Leonardy dengan berkunjung ke Kantor Walinagari Padang Lua. Tugas pengawasan itu berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No. 6/2021 tentang APBN 2022 difokuskan pada DAU, dimana DAU ada dana transfer ke daerah dan Dana Desa termasuk ke dalam dana yang ditransfer ke daerah.Diceritakan juga upaya membebaskan Bumi Kasai Permai di Padang Pariaman dari banjir Ketika Leonardy memimpin di DPRD Sumbar. Banjir akan terjadi 2 jam setelah hujan, karena saluran yang ada tidak bisa memadai. Salurannya sudah kita buatkan namun harus melewati rel keretaapi. Harus digali tanah di bawah jalur kereta, menembus jalur kereta dan harus dibuatkan jembatan decker. PSDA tidak bisa mengerjakan saluran karena PT KAI selalu beralasan kewenangannya di Bandung.Jalan keluarnya, PT KAI membantu desain jembatan dan mengawasi pengerjaan. Untuk kontraktornya, pemerintah daerah dipersilakan mencari sendiri. Sehingga melintaslah air itu dan tidak banjir lagi. “Artinya dalam kasus Padang Luar ini, bisa saja Divre II beralasan hal itu kewenangannya bukan dia, namun sebaiknya dia memberikan respon yang baik terhadap hal ini. Sehingga bisa dicarikan solusi terbaiknya. Nyiak wali siapkan surat-suratnya,” kata Senator yang akrab dipanggil Bang Leo ini. Dalam kesempatan itu, Leonardy juga membahas masukan tentang penggunaan dana desa dan harapan-harapan walinagari dan perangkatnya terhadap dana desa. Juga dibahas harapan walinagari dan perangkat untuk memperluas penggunaan dana desa. #boy/rls

Leonardy Harmainy Beri Jalan Keluar Agar Padang Lua Tidak Macet

Padang Lua(SUMBAR) PT -Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mendapat masukan berharga dari Walinagari Padang Lua,...

Baca selengkapnya »

Walinagari Sungai Pua Harapkan Program Penanganan Covid-19 Dialihkan Peruntukannya di Hadapan Ketua BK DPD RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_7qCbOZG5OCKNI9rgqcxgTOP0oPl4ztat9wLRI8aZfEYM6gl2vmDlrrxS83k6P_tlZyZ_lMAR8KRw657TawlkNx4OZDHXOX5mzyb1v2cV-xiIZUltZO_sYgGNjTAaT60b33MlcZIib6nWbAFpxnCZ9aDY50kgjQtMlCImrb6PY1PlbmnuCDro73XqYA/s1500/IMG-20220727-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="842" data-original-width="1500" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_7qCbOZG5OCKNI9rgqcxgTOP0oPl4ztat9wLRI8aZfEYM6gl2vmDlrrxS83k6P_tlZyZ_lMAR8KRw657TawlkNx4OZDHXOX5mzyb1v2cV-xiIZUltZO_sYgGNjTAaT60b33MlcZIib6nWbAFpxnCZ9aDY50kgjQtMlCImrb6PY1PlbmnuCDro73XqYA/w400-h225/IMG-20220727-WA0007.jpg" width="400" /></a></div> Sungai Pua(SUMBAR) PT-Walinagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Fiki Ananda Amd, harapkan pemerintah mengganti Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang APBN tahun 2022. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, diatur BLT Dana Desa minimal 40 persen, ketahanan pangan dan hewani 20 persen dan penanganan covid-19 sebesar 8 persen.“Kami bukannya menolak melaksanakan peraturan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No.104 Tahun 2021. Namun alangkah sayangnya di saat covid-19 tak ada lagi di nagari, tentu alokasi dana 8 persen tersebut tidak dapat dibelanjakan. Jika tidak dibelanjakan, tentu akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” ungkap Fiki saat Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa SIP, MH berkunjung ke nagarinya, Senin (25/05).Menurut Fiki, saat ini di Nagari Sungai Pua tidak ditemukan lagi kasus positif covid-19. Sehingga pemerintah nagari tidak akan bisa mencairkan dana bantuan sembako untuk korban covid-19. Juga riskan untuk menggunakan anggaran penanganan covid-19 untuk pengadaan masker dan hand sanitizer. Disampaikan oleh Fiki, Dana Desa yang diterima Sungai Pua pada tahun 2022 berjumlah Rp. 1.055.873.000. Dana Desa dialokasikan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp. 424.800.000. BLT diberikan kepada 118 KK (kelompok penerima manfaat, KPM).Untuk ketahanan pangan dan hewani, kata Fiki dialokasikan Rp. 211.174.600. Kegiatan yang dilaksanakan adalah instalasi pengangkatan benih kentang dengan sistem robotik aeroponik, penanaman tanaman  holtikultura bagi kelompok tani. Juga dianggarkan pembelian alat dan sekolah lapangan bagi petani di Sungai Pua.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0nyn80zPVp99LSSUGTZiqqXWaDzVV2-24uG2c7SvFvM_zlvZ6gLLdWzH979UJl47N-yyoIgHrF3R5Afm-Xjoblv5pAuaNFFSMmhN_2gqtXduZMMZlqBNJz9uZ40METLGDr-iJbgOBVmqa-yKmPXd5IuN-sAGz1kYGnzm1eAvPXxOnOSbG6POd6hd2Jg/s1500/IMG-20220727-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="842" data-original-width="1500" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0nyn80zPVp99LSSUGTZiqqXWaDzVV2-24uG2c7SvFvM_zlvZ6gLLdWzH979UJl47N-yyoIgHrF3R5Afm-Xjoblv5pAuaNFFSMmhN_2gqtXduZMMZlqBNJz9uZ40METLGDr-iJbgOBVmqa-yKmPXd5IuN-sAGz1kYGnzm1eAvPXxOnOSbG6POd6hd2Jg/s320/IMG-20220727-WA0008.jpg" width="320" /></a></div>Sementara dana penanganan covid-19 dianggarkan Rp84.469.840. Dana ini rencananya akan digunakan untuk bantuan sembako bagi yang terdampak covid-19, operasional posko covid-19 dan sosialisasi pasca covid-19. “Dana ini yang dikhawatirkan tidak bisa dicairkan Pak Haji dan akan menjadi silpa nantinya,” kata Fiki.Walinagari yang didukung Sekna Sungai Pua Masnelly dan perangkat nagari lainnya mengharapkan untuk dapat memanfaatkannya di anggaran perubahan. Musna akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Di September ada kesempatan melakukan perubahan. "Kami mengharapkan sekali pak, dorongan dari Bapak agar peraturan presiden itu juga dirubah karena temuan lapangan kami menyatakan penanganan covid-19 tidak bisa dibelanjakan. Agar kami bisa melakukan perubahan tersebut, Perpres tentu harus diubah dengan Perpres juga pak. Kami mohon Bapak menyuarakan perubahan Perpres tersebut," ujarnya.Baik Walinagari maupun sekretarisnya juga meminta Leonardy memperkuat agar untuk dana desa Tahun 2023 tidak ada lagi keharusan mengalokasikan BLT dan penanganan covid-19. BLT hanya membuat kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ditegaskannya, penduduk di Sungai Pua itu 14.326 jiwa, 3.788 kepala keluarga. Sementara yang dapat BLT cuma 118 KK atau kelompok penerima manfaat (KPM). Jika dimasukkan PKH, BPNT dan bantuan lainnya yang diterima warga Sungai Pua, maka masih ada 400 KK yang pantas dibantu namun tidak mendapatkan BLT. "Akhirnya walijorong, perangkat bahkan walinagari yang jadi sasaran. Daripada menimbulkan kecemburuan lebih baik tidak ada BLT. Karena kalau sudah bicara bantuan, merasa berhak semuanya Pak," tegasnya. Makanya mereka meminta agar di tahun-tahun berikutnya, BLT Dana Desa ditiadakan saja untuk Sungai Pua dan penggunaan Dana Desa diperluas. Mereka ingin desa atau nagari dipersilakan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.Perangkat nagari yang diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hati mereka, umumnya menginginkan perhatian lebih. Mereka ingin peningkatan penghasilan tetap. Ingin peningkatan kesejahteraan. Kata mereka perangkat nagari kini kian bertambah tugasnya karena semua urusan dinas bermuara ke nagari. Mereka harus bekerja lembur jika Camat atau dinas memberikan atau meminta data ke nagari. "Pekerjaan kami meningkat namun hak tidak mendapat penyesuaian. Kalau tidak bisa jadi PNS, mohon perangkat direkrut sebagai PPPK pak. Biar kami punya nomor induk dan mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaimana PNS," harap mereka.Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH memahami kekhawatiran Walinagari Sungai Pua terhadap kemungkinan terjadinya Silpa pada anggaran tahun 2022. Silpa jika lebih dari 10 persen, maka beresiko terhadap pengurangan Dana Desa yang akan diterima nagari itu. Artinya, jika program penanganan covid-19 tidak bisa dilaksanakan, maka sudah menyumbang Silpa 8 persen. Belum lagi kemungkinan terjadinya Silpa dari kegiatan lain. “Jadi wajar Nyiak Wali khawatir akan terjadi Silpa. Resikonya akan terjadi penguranan dana desa yang diterima. Padahal sebagaimana Nyiak Wali sampaikan tadi, diharapkan dana desa tahun 2023 lebih banyak,” ujarnya.Leonardy yang datang dalam rangka tugas pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 difokuskan pada DAU, mengatakan bahwa harapan walinagari dan perangkatnya menjadikan penanganan covid-19 dialihkan ke kegiatan lain ditangguhkan dulu. Sebab bisa menjadi temuan nantinya jika dana desa tidak sesuai peruntukannya. Menurut Leonardy memang sebaiknya mendorong presiden untuk merubah Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu. DPD RI juga akan berupaya mendorong BLT Dana Desa dan penanganan covid-19 tidak lagi wajib dialokasikan pada tahun 2023 dan penggunaannya bisa diperluas sebagaimana harapan walinagari dan perangkat Nagari Sungai Pua.Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu juga memahami dilema yang dihadapi walinagari dan perangkatnya sebagai pemerintahan terdepan. Mereka yang akan menerima tuntutan atau hujatan sekaitan BLT Dana Desa. Begitu juga dengan tidak adanya kegiatan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Leonardy juga memahami pertimbangan yang diungkapkan walinagari, sekretaris dan perangkatnya sekaitan dengan BLT dan penanganan covid-19. Memang lebih baik dana desa digunakan untuk menambah persentase program ketahanan pangan dan hewani. Selain untuk ketahanan pangan, pemerintah nagari memberikan kesempatan meningkatkan perekonomian masyarakatnya lewat program padat karya tunai desa dan lainnya.Terkait harapan seputar kesejahteraan perangkat, Leonardy menceritakan tentang pertemuan DPD RI dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). PPDI mengusulkan nomor induk perangkat desa dan peningkatan kesejahteraan. Namun DPD RI dalam rapat kerja dengan kementerian terkait, telah mengusulkan peningkatan status perangkat desa dengan pertimbangan, status perangkat dijadikan PNS atau PPPK maka akan terjadi peningkatan pendapatan dan tunjangannya. Artinya kesejahteraan perangkat lebih baik dan mereka tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh kepala desa atau walinagari.“Dengan diangkat menjadi PPPK, perangkat akan mendapatkan nomor induk pegawai dan akan mendapat gaji dan tunjangan setara dengan PNS. Semoga tindaklanjut pembicaraan di Desember 2019 yang terhenti karena terjadinya pandemi covid-19 dapat segera mendapatkan solusinya,” tegas Senator yang akrab dipanggil Bang Leo tersebut. #boy/rls

Walinagari Sungai Pua Harapkan Program Penanganan Covid-19 Dialihkan Peruntukannya di Hadapan Ketua BK DPD RI

Sungai Pua(SUMBAR) PT -Walinagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam Fiki Ananda Amd, harapkan pemerintah mengganti Peratura...

Baca selengkapnya »

Dirut Perumda AM Kota Padang Membuka Workshop Manajemen Risiko Menuju RKAP Berbasis Risiko

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhG8PRr3JtEr04j8SrauFIAblKQLRRx4269-boQ4FS_Trd0PNMzUeJsnm-qA7NhZ1rLkAmbzPb0ihz-9J-qPPFp9nfl0jJXWP6p0ON0bSu0_FgwdPfyXLC69WLqwza-oJfAscOHd-JRK70pWK980iwdKFK0nEXFC_CCqpsUKLeNz9sPIebrp2-Tvf-YQ/s1024/foto%20agts%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhG8PRr3JtEr04j8SrauFIAblKQLRRx4269-boQ4FS_Trd0PNMzUeJsnm-qA7NhZ1rLkAmbzPb0ihz-9J-qPPFp9nfl0jJXWP6p0ON0bSu0_FgwdPfyXLC69WLqwza-oJfAscOHd-JRK70pWK980iwdKFK0nEXFC_CCqpsUKLeNz9sPIebrp2-Tvf-YQ/w400-h300/foto%20agts%203.jpg" width="400" /></a></div>Bukittinggi(SUMBAR)PT - Dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas beserta anggota, 
Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal didampingi Dirum 
Afrizal Kuning dan Dirtek Andri Satria langsung membuka secara resmi 
acara Workshop Manajemen Risiko Menuju RKAP Berbasis Risiko bagi pejabat
 dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang, Minggu 22 Juli 2022.

Seperti diketahui, lingkungan bisnis saat ini menghadapi berbagai 
faktor risiko bisnis yang jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. 
Faktor-faktor risiko bisnis tersebut antara lain adalah risiko 
strategik, risiko operasional, risiko reputasi dan produk perusahaan, 
risiko finansial dan berbagai risiko lainnya. Perusahaan yang gagal di 
dalam mengelola risiko-risiko bisnis, dapat dipastikan perlahan akan 
mundur.

Ketua Dewan Pengawas, Ir. H. Asnel mengatakan kegiatan ini wajib 
diikuti, agar kita semua yang hadir memiliki kemampuan untuk mengolah 
semua tugas-tugas keseharian diperusahaan dalam meningkatkan kualitas 
layanan.

Dalam sambutan pembukaan acara, Dirut mengatakan dalam manajemen 
risiko, akan ada kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab gangguan 
tercapainya tujuan perusahaan. Sebagai perusahan pelayanan publik, tentu
 harus melakukan perubahan-perubahan dalam rangka memberikan layanan 
yang terbaik, karena air merupakan hajat orang banyak tentu kita akan 
memberikan kepuasan kepada pelanggan dalam hal pelayanan yang maksimal.

Dirut berharap, setelah mengikuti workshop manajemen risiko ini, para
 peserta minimal dapat memahami struktur manajemen risiko, ruang 
lingkup,  prinsip, kerangka manajemen risiko, pemantauan dan pelaporan 
risiko. Intinya, sebisa mungkin manajemen perusahaan dapat dengan dini 
mencegah hal-hal yang berisiko tinggi sebelum terjadi. #boy/hms

Dirut Perumda AM Kota Padang Membuka Workshop Manajemen Risiko Menuju RKAP Berbasis Risiko

Bukittinggi(SUMBAR)PT - Dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas beserta anggota, Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal didampin...

Baca selengkapnya »

Athari Gauthy Anggota Komisi V DPR RI Wujudkan Mimpi Masyarakat dengan Kerja Nyata

<div class="maincontent" id="content1" style="background-repeat: no-repeat; color: #424242; font-family: sans-serif; font-size: 18px; line-height: 1.6em; margin: 0px 0px 1.2em; overflow-wrap: break-word; overflow: auto; padding: 27px 20px 0px; text-align: justify;"><div class="page" id="readability-page-1" style="background-repeat: no-repeat; color: black; margin: 0px 0px 1.2em; overflow: auto; padding: 0px;"><div style="background-repeat: no-repeat; margin: 0px 0px 1.2em; overflow: auto; padding: 0px;"><div style="background-repeat: no-repeat; margin: 0px 0px 1.2em; overflow: auto; padding: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsvRg3bsHN5KKkthxmY_ra_ODoMKD0CrDNTF5l7qgN5XGAIts1TPrekDkF0MGsWsxsOFlJokEuAYP2LHnaTPCiJZ29FgM73QQV3h91jX4a8ABkmvbfolh9p7swiKVmnicDUlo8fx98jYJzYZvBB8Q8y6cqWvlGikckLkfDciVTccwd6-byip3FrKzKXg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="600" data-original-width="400" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsvRg3bsHN5KKkthxmY_ra_ODoMKD0CrDNTF5l7qgN5XGAIts1TPrekDkF0MGsWsxsOFlJokEuAYP2LHnaTPCiJZ29FgM73QQV3h91jX4a8ABkmvbfolh9p7swiKVmnicDUlo8fx98jYJzYZvBB8Q8y6cqWvlGikckLkfDciVTccwd6-byip3FrKzKXg=w267-h400" width="267" /></a></div> Athari Gauthy Ardi, meski baru duduk di DPR RI, namun kinerjanya tak diragukan lagi. Di Komisi V disebut sebagai Komisi Mata Air, ia berjuang sekuat tenaga mewujudkan janji kepada masyarakat Sumbar, terutama Dapilnya. Tidak hanya janji manis belaka, atau sekedar pemberi harapan hampa. Athari Gauthi tetap membuktikannya. Padang(SUMBAR) PT-Sebagai salah satu putri terbaik Sumatera Barat asal Kabupaten Solok, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kehadiran Athari Ghauti Ardi sebagai anak muda di parlemen pusat terbukti telah berhasil memberi karya dan kerja nyata bagi masyarakat yang di wakilinya di Sumatera Barat.Untuk diketahui, kehadiran Athari di parlemen tempat berkumpulnya politikus elit itu, tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah pusat yang telah berhasil digelontorkan untuk Sumatera Barat yang dibawa melalui program kerjanya, Bahkan dengan kepiawaiannya, jika ditotal, Athari sudah bisa membawa APBN ke Sumatera Barat sampai ratusan Milyar, baik pembangunan bagi Kabupaten Solok, maupun kabupaten lainnya yang tergabung dalam dapil yang diwakili. Diantaranya dalam berbagai bentuk program kerja pro rakyat, seperti.Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) atau dikenal juga dengan program bedah rumah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PISEW) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi(P3TGAI) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Sanitasi Berbasis Masyarakat(SANIMAS) Sanitasi Pedesaan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan(LPK) Pengadaan Bus Sekolah Bantuan untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Program Pembangunan Jembatan Program Normalisasi Sungai Batang Lembang dan Batang TAPANBahkan, juga ada Program Desa Wisata yang di usulkan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Disamping itu, dari banyaknya program yang telah berhasil dibawa untuk Sumatera Barat. Baru-baru ini kepiawaian Athari Gauthi Ardi sebagai wakil rakyat di DPR RI kembali terjuji, dimana paska kunjungan kerjanya bersama Bupati Solok H. Epyardi Asda ke Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah di Kab. Solok beberapa waktu yang lalu, dalam rangka Lounching Ekskavator, tepatnya Sabtu 18 Juni 2022.Tidak butuh waktu lama, kini masyarakat kecamatan Tigo Lurah patut berbangga hati dengan kinerja putri sulung H. Epyardi Asda itu, karena ruas jalan Rimbo Data menuju Kapujan Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, yang diusulkan masyarakat saat kunjungan kerja Athari ke nagari tersebut. Pada hari Jumat (22/7) yang lalu, langsung telah dilakukan survei dan pengukuran oleh Balai Jalan Nasional Sumatera Barat, dan mana juga didampingi oleh Dinas PUPR Kab. Solok. Artinya. sudah disetujui, dan akan segera dilakukan pembangunan secepatnya.Terkait dengan perjuangan luar biasa yang telah dilakukannya untuk masyarakat di Kecamatan Tigo Lurah tersebut, Athari menyebutkan bahwa sebagai pemegang amanah rakyat, itu sudah merupakan kewajibannya. Dan khusus bagi Kabupaten Solok, itu adalah bahagian dari tekad dan janjinya untuk terus membangun kampung halaman tercinta.“Khusus untuk Jalan dari Rimbo Data ke Kapujan Nagari Rangkiah Luluih itu, saya pikir ruas jalan itu sangat penting artinya bagi masyarakat disana, karena selain menjadi salah satu akses utama jalan masuk ke Kec. Tigo Lurah , jalan itu juga merupakan kebutuhan utama sebagai penopang peningkatan perekonomian, dan sektor lainnya bagi masyarakat setempat. Sehingga hasil bumi disana bisa dibawa keluar untuk dipasarkan,” tuturnya.Ia juga mengatakab, apalagi dari kunjungan kerja terakhir saya kesana bersama Bupati Solok, ia menyaksikan dan merasakan sendiri, bagaimana jalan itu sangat parah dan sangat susah dilewati. Artinya sangat jauh dari kata layak. Bahkan mobil yang ia tumpangi bersama Bapak Bupati Solok sampai terperosok dan terjebak kedalam lumpur, sehingga harus di derek untuk bisa keluar. Tentu dengan kejadian itu, ia bisa membayangkan bagaimana susahnya masyarakat disana, sementara keberadaan jalan itu sangat penting bagi masyarakat.Dengan telah selesai nantinya Jalan Rimbo Data ke Kapujan dibangun, Athari berharap Kecamatan Tigo Lurah akan cepat maju dan berkembang seperti daerah-daerah lainya di Kab. Solok, dan jauh dari istilah tertinggal. Sehingga Pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat disana seiring waktu akan meningkat juga.Kemudian, selain dari program yang telah ada sebelumnya, melalui Komisi V DPR RI sekarang dirinya tempat bertugas, Athari juga mengatakan akan terus berusaha untuk memprioritaskan pembangunan daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, salah satunya adalah daerah 3T(Tertinggal,Terpinggir dan Terpencil).Karena menurutnya, daerah 3T merupakan wilayah yang dinilainya sangat memerlukan bantuan dalam berbagai sektor kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang perlu diperjuangkan. Tidak hanya bagi Kab. Solok, tetapi juga bagi daerah lain yang diwakilinya.“Saya akan terus berusaha memperhatikan daerah-daerah yang selama ini terabaikan, mudah-mudahan mimpi masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang merata, betul-betul bisa jadi kenyataan dan dirasakan sejatinya daerah-daerah yang telah maju duluan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal di daerah yang saya wakili,” Pungkas Athari.Berdasarkan keterangan yang diperoleh, melalui Joni, Staf Athari di Komisi V DPR RI. Melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa, setelah kunjungan kerja Athari ke Nagari Rangkiang Luluih Kec. Tigo Lurah. Sesampainya di Jakarta dirinya langsung diperintahkan oleh Athari untuk segera mempersiapkan segala bahan untuk segera mengkomunikasikan hasil kunjungan kerjanya selama di Kabupaten Solok kepada kementerian PUPR melalui surat tertulis, termasuk seluruh dokumentasi lapangan yang diperlukan.Sehingga Alhamdulilah akhirnya langsung ditanggapi oleh Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional Sumatera Barat untuk di survey dan dilakukan pengukuran ke lokasi jalan dimaksud.“Benar, satu minggu setelah kunjungan kerja ibu Athari di Kab. Solok, tepatnya hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, setelah semua bahan lengkap, kita langsung memasukkan surat permohonan tertulis kepada Bapak Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Muljono. Dengan perihal surat, usulan pembangunan untuk daerah terisolir. Dimana dalam surat permohonan tersebut, Ibu Athari juga menjelaskan kronologis, dan kondisi jalan yang dilaluinya ke Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluih Kec. Tigo Lurah sepanjang lebih kurang 12km. Dimana menurutnya masih sangat jauh dari kata layak, termasuknya juga melampirkan dokumentasi sebenarnya dilapangan, yang tak lain adalah sebagai pertimbangan. Selain itu Ibu Athari juga menyebutkan, bahwa jalan tersebut sangat penting, sebab merupakan akses utama mobilisasi masyarakat disana,” sebut Joni“Ibu Athari selalu begitu, Kembali dari kunjungan kerja, apa-apa usulan masyarakat selalu langsung di “follow up” serius. Dan kita akan mempersiapkan seluruh bahan yang diperlukan. Karena saya melihat, ibu Athari selalu mementingkan masyarakatnya,” Pungkas Joni singkat saja. #boy/nv</div></div></div></div>

Athari Gauthy Anggota Komisi V DPR RI Wujudkan Mimpi Masyarakat dengan Kerja Nyata

Athari Gauthy Ardi, meski baru duduk di DPR RI, namun kinerjanya tak diragukan lagi. Di Komisi V disebut sebagai Komisi Mata Air, ia berjuan...

Baca selengkapnya »

Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy: Saat Berhadapan Hukum, Walinagari Butuh Pendampingan Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcRacN3YWiDGjgDbqGtNfzu0gr_V4Smd7_Mfjm6BzkUqUh6tUfHzvhCxToLrxPasqY0lEU1P_axRvLjYeuY6nJw2do2KbypB6DVYfmzm73FbCZxRFGb--uUSTtq5cxqFKUa1NRf3HzzJ-Mz8zRvwfi0cjWFpWpoKSNOEsWErjyycMcNUyOFaJHHHjzZQ/s1500/IMG-20220726-WA0067.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="842" data-original-width="1500" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcRacN3YWiDGjgDbqGtNfzu0gr_V4Smd7_Mfjm6BzkUqUh6tUfHzvhCxToLrxPasqY0lEU1P_axRvLjYeuY6nJw2do2KbypB6DVYfmzm73FbCZxRFGb--uUSTtq5cxqFKUa1NRf3HzzJ-Mz8zRvwfi0cjWFpWpoKSNOEsWErjyycMcNUyOFaJHHHjzZQ/w400-h225/IMG-20220726-WA0067.jpg" width="400" /></a></div> Sungai Tanang(SUMBAR)PT– Walinagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Ferry Nata Kesuma, S.Sos mengharapkan dukungan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH agar para walinagari mendapatkan pendampingan hukum saat harus berhadapan dengan hukum terkait jabatannya. Hal itu diungkapkan Ferry saat Senator asal Sumbar itu berkunjung ke nagarinya, Rabu 20 Juli 2022.“Ada empat walinagari di Agam yang yang tersandung masalah hukum, yaitu Pagadih Kecamatan Palupuh, Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang, Bukit Batabuah Kecamatan Canduang dan Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu,” ungkapnya.Permasalahan yang menjerat walinagari itu berbeda-beda. Khusus untuk Sungai Tanang adalah persoalan dengan PDAM Bukittinggi. Bagi hasil PDAM itu tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari. Dijelaskan Ferry, bagi hasil tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari lantaran belum ada hal-hal yang mengatur tentang itu. Pernanya belum ada dan lainnya. Masalah ini menurut dia sudah berjalan satu tahun. Kepada Leonardy, Walinagari Sungai Tanang mengungkapkan harapannya agar walinagari ini diberi pendampingan hukum. Ia berharap, ada aturan yang mewajibkan Bagian Hukum di Pemerintah Kabupaten Agam mau memberikan konsultasi bahkan mendampingi walinagari yang bermasalah dengan hukum.“Kami sangat apresiasi kepada Pak Leo yang datang ke Banuhampu, khususnya Sungai Tanang. Banyak harapan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak salah satunya masalah pendampingan hukum tadi. Kepada para perangkat, ungkapkan saja harapan-harapan atau aspirasinya kepada bapak kita ini,” ujarnya.Dijelaskannya, Dana Desa sejak 2015 telah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan non fisik serta kegiatan lain yang mendukung di tiga jorong yang ada yaitu Jorong Sungai Tanang Ketek, Sungai Tanang Gadang dan Pandan Gadang seperti jalan usaha tani dan irigasi karena umumnya penduduknya bertani. Pada 2022 juga kembali digunakan mendukung penanganan covid-19 dan mendukung ketahanan pangan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwhSSN5Xu7oVCzfiiqCbPpl_LCEuFU9EM_hjL0gJZffQosFvltki2sOuZFh3DCxjz61Jl4krNqcIrQO_70jkhJVCVeVwkESk6y6KiGArgOoT4PmP6hmyNAZJB0QxFyJFh1yY3BpizoOhYtVHEqOUNwQXjUmiHBxdM4121WdEJatorNQHdsm0LEwcDodQ/s1280/IMG-20220726-WA0066.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwhSSN5Xu7oVCzfiiqCbPpl_LCEuFU9EM_hjL0gJZffQosFvltki2sOuZFh3DCxjz61Jl4krNqcIrQO_70jkhJVCVeVwkESk6y6KiGArgOoT4PmP6hmyNAZJB0QxFyJFh1yY3BpizoOhYtVHEqOUNwQXjUmiHBxdM4121WdEJatorNQHdsm0LEwcDodQ/w400-h300/IMG-20220726-WA0066.jpg" width="400" /></a></div>Sungai Tanang sejak 2016, mendapatkan dana desa Rp615,886 juta. Mengalami peningkatan setiap tahun. “Tahun 2021, Alhamdulillah dana desa yang kami terima naik hingga Rp1.021,29. Namun pada tahun 2022 dana desa berkurang lagi menjadi Rp705,169 juta,” ungkapnya. Dana sebesar Rp705,169 juta ini, kata Ferry digunakan untuk BLT Dana Desa yang diberikan kepada 98 KPM dari 650 KK yang ada di Sungai Tanang. Untuk BLT saja menghabiskan dana Rp352.800.000 atau sekitar 50 persen dari dana desa yang diterima. Lalu untuk ketahanan pangan dan hewani, digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani Pincuran Kalumpang menuju Lurah Tampak senilai Rp130.506.624. Juga dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan senilai Rp12.400.000.Sementara, penanganan covid-19 sebesar 8 persen dialokasikan untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Penyediaan sarana dan prasarana sekretariat satgas penanganan covid-19, perawatan ruang isolasi nagari dan dukungan kelancaran pelaksanaan vaksin. “Menurut kami untuk tahun 2023, BLT Dana Desa lebih baik tidak dialokasikan lagi khususnya untuk Sungai Tanang. Karena penduduk sudah mulai bangkit ekonominya. Lebih baik diperbanyak program ketahanan pangan yang tahun 2022 hanya dianggarkan 20 persen saja. Kalau bisa, dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan kantor. Selama ini kan tidak bisa. Kami pun berharap ada insentif dari provinsi bagi walinagari seperti dulu pak,” tegas Ferry.Para perangkat nagari juga tak mau ketinggalan mengungkapkan harapan mereka. Sekretaris Nagari Wahyu Yuliardi mengatakan perangkat dari segi kompetensinya masih sangat kurang sementara tugas-tugas makin banyak karena hampir semua tugas dinas bermuara di nagari. Sehingga perlu penghasilan tetap perangkat dinaikkan. Juga ada harapan dari kasi dan kaur terkait kesuksesan tugas perangkat. Dikatakan mereka, perangkat perlu kendaraan dinas dan ditanggung BBM-nya. Mereka juga menyampaikan harapan dari lembaga nagari dimana sebelumnya ada alokasi dana untuk mendukung kegiatan lembaga nagari dari dana desa. Untuk tahun sekarang tidak bisa lagi dianggarkan sementara jika diharapkan dana dari kabupaten pun sangat kecil sehingga dana dukungan untuk lembaga banyak yang harus dihilangkan. Sedangkan Walijorong Pandan Gadang, M. Yahya menginformasikan beberapa waktu lalu Dinas PSDA sudah melakukan survey ke lokasi yang direncanakan untuk pembuatan embung. Sampai sekarang tidak ada kabar kelanjutannya. “Kami mohon bapak dapat memfasilitasinya. Karena ini mendorong program ketahanan pangan tadi pak,” ujar Yahya.Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyebutkan kedatangannya ke Kantor Walinagari Sungai Tanang sekaitan tugas pengawasan terhadap Undang-undang, salah satunya Undang-undang No.6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 utamanya difokuskan kepada alokasi DAU. Dijelaskannya, DAU atau Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan. Dalam DAU itu ada Dana Transfer ke Daerah. Diantara dana yang ditransfer ke daerah itu ada Dana Desa. “Itu yang menjadi fokus kita Nyiak Wali. Disamping itu ingin mendengarkan aspirasi dari perangkat nagari,” ujar Leonardy.Setelah aspirasi didengarkan, kata Leonardy maka diperjuangkan. Disampaikan ke pihak terkait. Misalnya kenaikan gaji walinagari dan perangkat, kebijakannya bisa saja dari pusat karena kebijakan ini berlaku umum untuk desa di seluruh Indonesia. Namun gaji itu terkait dengan APBD, tentu harus didengar pula aspirasi dari gubernur, bupati, camat untuk sinkronisasinya. Kesejahteraan perangkat telah didorong oleh DPD RI. Dalam rapat kerja, dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), DPD RI diminta untuk memperjuangkan Nomor Induk Perangkat Desa dan peningkatan kesejahteraan. Sementara DPD RI memandang perangkat ini perlu didorong menjadi PNS, minimal PPPK. “DPD mempertimbangkan perangkat ini sudah menandatangani pakta integritas untuk mengabdi sampai usia 60 tahun. Tapi statusnya tidak jelas. Dengan menjadikan statusnya PPPK maka nomor induk didapat dan peningkatan kesejahteraan akan mengikut. Semoga pembicaraan terkait perangkat desa, tenaga kesehatan dan guru dengan kementerian terkait bisa dilanjutkan segera,” urainya.Usulan BLT Dana Desa di Sungai Tanang dijadikan Ketahanan Pangan, menurut Leonardy bagus juga. Dengan alasan penduduk sudah mulai pulih perekonomiannya, perlu di dorong program ketahanan pangan yang memang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakatnya. Program BLT Dana Desa bisa juga diganti dengan memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai desa. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan dan ada penjaminan peningkatan daya beli masyarakat sekitar pelaksanaan program tersebut. “Begitu juga usulan penggunaan dana desa diperluas penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing perlu kita dorong ke depannya,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu. Soal embung yang dikatakan oleh Walijorong Pandan Gadang, jika fungsinya untuk sumber air di musim kemarau dan menampung air di musim penghujan, maka perlu didorong untuk merealisasikannya. Walinagari disarankan Leoanrdy untuk membuat surat permohonan ke Dinas PSDA Sumbar. Berbekal permohonan itu kita dorong agar mereka turun ke lapangan. “Supaya lebih cepat, maka perlu dipikirkan pengembangannya. Value added (nilai tambah) -nya, bisa dengan menjadikan embung itu sebagai tempat wisata sehingga berkemungkinan bisa didukung Kemendes PDTT,” ujarnya.Untuk persoalan, dukungan terhadap walinagari yang tersangkut persoalan hukum, harus kita pelajari dulu persoalannya. “Gak masuk akal juga bila Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam tidak mau memfasilitasi walinagarinya. Minimal memberikan ruang konsultasi hukum, memberikan advis hukum. Bukan membicarakan soal pembelaan terhadap walinagari, soal salah benarnya. Kita cari informasi yang lebih valid terkait hal ini,” tegasnya. #boy/rls

Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy: Saat Berhadapan Hukum, Walinagari Butuh Pendampingan Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan

Sungai Tanang(SUMBAR)PT – Walinagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Ferry Nata Kesuma, S.Sos mengharapkan dukungan Angg...

Baca selengkapnya »

Nova Harianto PPK 2.3: Preservasi jalan Padang-Painan-Tapan Bekerja dengan tepat, tegas dan terukur

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrYc7o3votbMbHwgrS1yoSTg9jvT-mzwmYbJlC5cROOGHrGwb3UF-yP0oVJXAp1LjUVlaBFUETtu25iz153vK8TSZVvIYfm3T06G_rwZVbYdn3aoHVfFZ2KozzOxxIA4qspsKSRAakHVGlCemGj1L6Ik8qcHtxkueD_0O1G0pUhrTKnyI-R21WyQIWQ/s610/foto%20Nova.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="610" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrYc7o3votbMbHwgrS1yoSTg9jvT-mzwmYbJlC5cROOGHrGwb3UF-yP0oVJXAp1LjUVlaBFUETtu25iz153vK8TSZVvIYfm3T06G_rwZVbYdn3aoHVfFZ2KozzOxxIA4qspsKSRAakHVGlCemGj1L6Ik8qcHtxkueD_0O1G0pUhrTKnyI-R21WyQIWQ/w400-h330/foto%20Nova.png" width="400" /></a></div>Bagi Nova Harianto PPK 2.3 pekerjaaan yang telah diberikan kepadanya merupakan amanah Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga  yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam rangka percepatan pembangunan jalan yang terbentang anatara Padang-Painan-Tapan menjadi terukur dan sesuai dengan waktu. Tak ada yang terlewati waktu dalam pekerjaan semuanya disesuaikan dengan Site planing yang tepat. Padang(SUMBAR)PT-Kinerja Nova Herianto, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai 
Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, tak diragukan lagi. Meski,
 ditempatkan dilokasi yang berat, tanggungjawab itu dapat dituntaskan. 
Tanpa riak dan persoalan. Atas kinerjanya itu, Nova Herianto, dipercaya 
menjadi PPK, baik di Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 maupun 
Wilayah 2 di Sumbar. Sekarang, ia ditempatkan menggawangi preservasi 
jalan Padang – Painan – Tapan.Sudah terbukti dan teruji. Sosok ini melekat pada diri Nova Herianto 
yang sekarang dipercaya menjadi PPK 2.3 menggantikan Suaidi. Ditempatkan
 di medan berat, seperti di Mentawai, dapat dituntaskan. Padahal, 
material melalui lautan dan banyak persyaratan, namun melalui pendekatan
 bisa diselesaikan. Lokasi yang berat, pekerjaan dapat dituntaskan. 
Beban berat itu, menjadi tantangan tersendirinya baginya. Dan, harus 
dijawab dengan kerja nyata.Sukses di Mentawai, bukan membuat Nova
 bernafas lega. Beban berat kembali dipercayakan ke pundaknya. 
Preservasi jalan Muara Kalaban Batas Jambi dan Batas Riau yang banyak 
memakan korban dipercayakan kepadanya. Padahal, tahun ketahun preservasi
 jalan itu, sarat permasalahan. Terbukti, ada perusahaan yang kena 
blacklist dan pekerjaan mangkrak. Lagi, Nova Herianto, dapat 
menuntaskan. Meski, banyak kendala, namun bisa diselesaikan. Sungguh 
prestasi yang luar biasa.Lagi, pertengahan tahun 2022, Nova 
Herianto dipercayakan menangani preservasi jalan Padang – Painan – 
Tapan. Meski, naik ditengah jalan, ia tetap meneruskan pekerjaan yang 
sebelumnya menjadi tanggungjawab Suaidi. Mungkin, tak banyak kendala, 
karena langkah awal semasa Suaidi, sudah terlihat hasil pekerjaan. 
Tinggal melanjutkan dengan memegang prinsip, Mutu Terjaga, Target 
Tercapai. Ini menjadi acuan bagi Nova untuk melanjutkan pekerjaan jalan 
tersebut.Untuk preservasi jalan Padang – Painan – Tapan ini, Nova
 punya kiat tersendiri, sejengkel demi sejengkel harus dijaga. 
Minimalkan kerusakan dan berusaha menghindari kerusakan. Sebab, dengan 
adanya niat baik, tentu akan tercapai apa yang kita inginkan.” Kalaupun 
ada sedikit kesalahan, kita akan memperbaiki pada masa pemeliharaan. 
Karena, tak ada pekerjaan yang sempurna,” katanya, sembari menyebutkan, 
mutu tercapai, target terpenuhi.Ia juga mengatakan, pekerjaan 
yang dimulai di Simpang Teluk sampai Tapan ada sepanjang 125 Km. Ada 12 
segmen pekerjaan, termasuk pemeliharaan, peaching, pemeliharaan 
jembatan. Itu ada output pekerjaan dan berdasarkan skala prioritas. 
Pekerjaan pemeliharaan ini, ibarat memperbaiki semua rumah. Dalam rumah 
itu, ada kamar tamu, dapur, WC, kamar tidur, teras dan lain lain.“Tak
 semuanya yang harus diperbaiki. Kalau kamar tidurnya masih bagus untuk 
apa diperbaiki. Intinya, preservasi itu, hanya memperbaiki bagian rusak 
dan ada skala prioritasnya. Dan, jalan 125 Km itu, tentu tak semuanya 
langsung dikerjakan. Utamanya, lokasi yang diprioritaskan.”Namun, ini 
kadang jadi persoalan. Bekerja dilokasi lain dan lokasi yang belum 
terjemah dikatakan bermasalah. Belum dikerjakan, tentu bermasalah,” 
katanya.<div style="text-align: justify;">Yang menjadi perhatian kita, preservasi ini dikerjakan 
rekanan putra daerah, tentu ada rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap 
pekerjaan. Dan, pekerjaan pun cepat selesai, sebab AMP dan materialnya 
ada di Painan. Sekarang, tinggal pekerjaan yang tak rumit, hanya 
pekerjaan overlay. Begitu juga, pekerjaan jembatan Gantung Sungai Pisang
 senilai Rp2,6 M. Meski, terkendala proses lelang, progresnya sudah 
mencapai diatas 15 % atau progres sesuai kontrak,” katanya. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">#boy/nv </div>

Nova Harianto PPK 2.3: Preservasi jalan Padang-Painan-Tapan Bekerja dengan tepat, tegas dan terukur

Bagi Nova Harianto PPK 2.3 pekerjaaan yang telah diberikan kepadanya merupakan amanah Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga yang harus dilaksan...

Baca selengkapnya »

Usai Subuh, Kloter 6 Padang di Sambut Kakanwil Kemenag Sumbar di Terminal Kedatangan BIM

<div class="title" style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge6jfQLFTxpCR46N3IwiLYoB7ZFWe_Cpb6Rwy4jdg1v4okcF3mhpy90KZNJJ4wbqFEOuPwf6fl0Iv5DrMfHW7awG0gLl4LfkKYipIItABBQ4sxoF4dLIf6dxCyJ7uvSZjTYAc7zYFKSyX3QohZkAqfIxMPTcKln2ed6_BwK7y50ycMDT_s6eaS0FZ0xg/s750/foto%2014.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEge6jfQLFTxpCR46N3IwiLYoB7ZFWe_Cpb6Rwy4jdg1v4okcF3mhpy90KZNJJ4wbqFEOuPwf6fl0Iv5DrMfHW7awG0gLl4LfkKYipIItABBQ4sxoF4dLIf6dxCyJ7uvSZjTYAc7zYFKSyX3QohZkAqfIxMPTcKln2ed6_BwK7y50ycMDT_s6eaS0FZ0xg/w400-h300/foto%2014.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT- Tepat pukul 
05:38 WIB Jamaah Kloter 6 Padang yang berasal dari Provinsi 
Bengkulu tiba di BIM Padang Pariaman yang  disambut oleh langsung oleh 
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Helmi, M. Ag 
selalu Ketua PPIH beserta Ketua DWP, Ny Nazifah Helmi, didampingi oleh 
Kabid PHU H. Joben, Kabid Urais H. Edison, Kabid PAPKIS, H. Naharuddin 
serta beberapa orang PPIH, P3IH Debarkasi Padang dan Petugas Haji 
Provinsi Bengkulu.</div>

Menurut Informasi dari PPIH Debarkasi 
Padang melalui Kabid PHU, H. Joben menyampaikan bahwa Kloter 6 Padang 
yang datang hari ini berjumlah 392 orang, jumlah yang sama saat 
keberangkatan.

Jamaah ini berasal dari Provinsi 
Bengkulu dengan rincian, Kota Bengkulu 116 orang, Kab. Bengkulu Selatan 
59 orang, Kab. Seluma 77 orang, Kab. Kaur 48 orang, Kab. Lebong 43 orang
 dan Kab. Bengkulu Tengah 42 orang. Jamaah ini  di dampingi 4 orang 
petugas Kloter yakni, Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Dokter, Perawat 
dan 2 orang Pemandu Haji Daerah yang salah seorangnya berasal dari 
Provinsi Sumatera Barat yakni Asrat Chan.

Hingga berita ini diturunkan jamaah asal
 Sumatera Barat yang telah kembali adalah berjumlah 2.354 orang dengan 
rincian 963 orang pria dan 1.391 orang wanita.

Menyambut kedatangan Kloter 6 padang Helmi selaku PPIH Debarkasi Padang mengucapkan Selamat kepada para jamaah.

“Selamat telah kembali, selamat telah selesai laksanakan rangkaian ibadah haji dan moga peroleh haji yang mabrur,” ungkapnya.

Sambil berbincang-bincang dengan jamaah 
yang sedang beristirahat Helmi menyampaikan kepada jamaah agar tetap 
menjaga kemabruran haji dengan selalu menajdi teladan dan contoh yang 
baik ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi PPIH Debarkasi 
Haji Padang kepada para petugas kloter, mereka semua disambut dengan 
kalungan bunga dan diberikan sertifikat penghargaan.

Diakhir perbincangan Helmi berharap 
semua jamaah selalu berada dalam kedaan sehat walafiat dan selamat 
sampai kembali ke kampung halaman di Bengkulu sana.  #boy/hms

Usai Subuh, Kloter 6 Padang di Sambut Kakanwil Kemenag Sumbar di Terminal Kedatangan BIM

Padang(SUMBAR)PT - Tepat pukul 05:38 WIB Jamaah Kloter 6 Padang yang berasal dari Provinsi Bengkulu tiba di BIM Padang Pariaman yang dis...

Baca selengkapnya »

Dirut Jadi Narasumber Rapat Evaluasi Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Batas bawah Air Minum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV-ZOZLstvHPLJAONeuBTkOOCvFXGrFfQZDryNsURJFUbR7_KSQazOuelUD4yOu4M-2hu94q77f9Eltcj-K3BIIZj9Bf9Sxiq-8Eug2LCsCYLnKwyk3k0e3ueDArGjUfc8Zjl5wo_lWh4zGUmokoFgdm2zgSLHtzIcmmr2hiuWzXW_7NCPyzmgElWYjA/s1024/foto%20agts%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV-ZOZLstvHPLJAONeuBTkOOCvFXGrFfQZDryNsURJFUbR7_KSQazOuelUD4yOu4M-2hu94q77f9Eltcj-K3BIIZj9Bf9Sxiq-8Eug2LCsCYLnKwyk3k0e3ueDArGjUfc8Zjl5wo_lWh4zGUmokoFgdm2zgSLHtzIcmmr2hiuWzXW_7NCPyzmgElWYjA/w400-h300/foto%20agts%202.jpg" width="400" /></a>Padang(SUMBAR)PT - Menindaklanjuti 
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-870-2021 tanggal 11 November
 2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah 
Air Minum Kab/Kota se Sumatera Barat tahun 2022 dan Amanat pasal 7A ayat
 (1) Permendagri Nomor 21 tahun 2020, tentang Perubahan atas Permendagri
 Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, 
bahwa Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD 
yang dimiliki Provinsi Kab/Kota setiap tahun.  </div>

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dirut Perumda Air Minum Kota 
Padang Hendra Pebrizal selaku Ketua PD. Perpamsi Sumatera Barat, pagi 
ini kembali menghadiri rapat terkait hal tersebut di Aula Kantor 
Gubernur Sumatera Barat. Dalam rapat ini juga, Dirut Hendra Pebrizal 
langsung menjadi narasumbernya. Turut hadir dalam rapat pagi ini yaitu, 
Wabup Padang Pariaman, Sekdako Padang Panjang, Asst II, Kabag 
Perekonomian Kab/Kota se Sumatera Barat serta seluruh Direktur PDAM se 
Sumatera Barat.

Pada rapat ini juga dibahas tentang rencana penyusunan draft 
Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang penetapan tarif batas atas dan
 tarif batas bawah BUMD Air Minum Kab/Kota tahun 2023.

Dalam paparannya, Ketua PD. Perpamsi Sumbar mengatakan penyesuaian 
tarif air minum batas atas dan tarif batas bawah bagi PDAM di Provinsi 
Sumbar dilatarbelakangi oleh berbagai faktor diantaranya kenaikan 
inflasi, kenaikan harga pokok produksi dan lainnya. Diharapkan dengan 
dilakukannya penyesuaian tarif air minum batas atas dan batas bawah ini 
dapat meningkatkan mutu dan pelayanan bagi masyarakat dan pelanggan, 
khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Semoga pada rapat ini dapat menghasilkan kebijakan dan 
langkah-langkah dalam upaya percepatan penyusunan tarif dimaksud dan 
juga mempertimbangkan berbagai sisi dalam manajemen air minum semua PDAM
 di Sumatera Barat.

Dirut Jadi Narasumber Rapat Evaluasi Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Batas bawah Air Minum

Padang(SUMBAR)PT - Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-870-2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Besar...

Baca selengkapnya »

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, Mendukung Penelitian Ganja untuk Medis dan Kesehatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitorrAkocTJWuZVAfkytLZcV14LppfsxEzVT5HVvG3rK5-ECjOszJ1wOYTC5QiHVF2B3VEdQTQJJchIQNdiCkfzgFhbNOPSZUKJLNpmIzrLSTc_rhksIYi_CySrPa9okAlnFjg9jksh8KP24lxSchsIRgxJTFbupe_twkLel7agJbDrk4LF8cs-S5qZw/s960/IMG-20220719-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="540" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitorrAkocTJWuZVAfkytLZcV14LppfsxEzVT5HVvG3rK5-ECjOszJ1wOYTC5QiHVF2B3VEdQTQJJchIQNdiCkfzgFhbNOPSZUKJLNpmIzrLSTc_rhksIYi_CySrPa9okAlnFjg9jksh8KP24lxSchsIRgxJTFbupe_twkLel7agJbDrk4LF8cs-S5qZw/w225-h400/IMG-20220719-WA0016.jpg" width="225" /></a></div>Padang(SUMBAR) PT-Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, secara pribadi mendukung upaya penelitian ganja untuk keperluan medis. Namun, menurut dia, dalam penelitian nanti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu mendapat peran lebih dalam konteks riset dan penelitian ganja medis."Saya harap ganja bisa diteliti dengan baik apalagi kita punya BRIN lembaga yang diharapkan meningkatkan penelitian dan memberikan manfaat bagi semua," ujar Darul kepada wartawan, Senin (18/7).Menurut dia, pelibatan BRIN memang perlu dimaksimalkan, lantaran lembaga tersebut memiliki banyak periset andal. Setelah itu, baru dilanjutkan uji klinis medis dengan melewati beberapa tahapan sebelum diputuskan kadar atau volume kandungan manfaat dari ganja."Setiap peneltian kesehatan akan ada uji klinis beberapa tahap seperti vaksin. Lalu ditentukan kadarnya untuk kesehatan berapa, yang lebih penting adalah penelitian dilaksanakan dengan pengawasan ketat," ucap Politisi Partai Golkar ini.Seharusnya, kata dia, pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintah Korea Selatan. Sepengetahuan dia, Negeri Ginseng itu sempat meneliti daun cemara untuk kebutuhan medis dan kesehatan.Hasilnya, Korea Selatan mampu menemukan obat untuk menghilangkan flek di saluran darah yang berasal dari daun cemara. Dia meyakini seluruh yang ada di muka bumi akan ada manfaatnya masing-masing. "Sesuai yang ada di Alquran, apa yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Sumber kekayaan flora kita besar sekali, maka saya secara pribadi mendukung ganja diteliti manfaatnya untuk medis dan kesehatan," paparnya.Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya sosialisasi dan pengawasan ketat pada saat penelitian. Jangan sampai publik salah paham dengan label legalisasi ganja secara umum, padahal yang akan dilakukan hanya sebatas penelitian kajian untuk medis."Jangan dilihat dari legalitas secara bebas dan disalahgunakan. Tapi ganja ini legal hanya untuk diteliti bagi keperluan medis, sebatas itu saja," tutur Darul. #boy/rls

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, Mendukung Penelitian Ganja untuk Medis dan Kesehatan

Padang(SUMBAR) PT -Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, secara pribadi mendukung upaya penelitian ganja untuk keperluan medis. Namun, menu...

Baca selengkapnya »

Meninggal Satu Orang, 392 Orang Jamaah Haji Kloter 4 Padang Tahun 1443 H di Sambut Kakanwil Kemenag

<div class="post-text">
 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWS9-WKJDPesx6S4uMnPFMZ6VFp6_78T99LMU98Uem1GocV9xUN2rzGOB8JZMPWM_p2_18OJCTiNJGl7e4KEy0fjllblsb4DDIs6kt793TKmZURl1-zz1VGzGEIBI0W9ciXEYUPKd9-a-4-Hm4tUkkSgqr7wNVZxI8XT64rkov_tBE48jb7PciS5X3vA/s750/foto%2015.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="750" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWS9-WKJDPesx6S4uMnPFMZ6VFp6_78T99LMU98Uem1GocV9xUN2rzGOB8JZMPWM_p2_18OJCTiNJGl7e4KEy0fjllblsb4DDIs6kt793TKmZURl1-zz1VGzGEIBI0W9ciXEYUPKd9-a-4-Hm4tUkkSgqr7wNVZxI8XT64rkov_tBE48jb7PciS5X3vA/w400-h225/foto%2015.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT-Meski berbahagia dengan kepulangan kembali ke Tanah Air tapi tentu tetap
 menyisakan duka mendalam bagi seluruh Jamaah Haji Kloter 4 Debarkasi 
Padang, betapa tidak satu orang Jamaah yang tergabung dalam Kloter ini 
meninggalkan dunia saat menjalani ibadah di Tanah Suci.

Jamaah haji yang meninggal tersebut adalah
 Bangun Wahid Lubis, berasal dari Kabupaten Pasaman yang berusia 59 
Tahun dengan nomor manifest 262. Ia meninggal dunia di Madinah, begitu 
menurut laporan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji  (PPIH) Sumatera Barat
 yang disampaikan oleh Miswan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Lebih lanjut Miswan mengatakan, dengan 
demikian jamaah Kloter 4 Padang yang kembali adalah 392 orang dengan 
rincian Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 165 orang, Kabupaten Pasaman 
sebanyak 132 orang, Jemaah asal Kabupaten Solok sebanyak 81 orang, Kota 
Padang sebanyak  10 orang dengan 4 orang Petugas Kloter.

Kloter 4 (Empat) Debarkasi Padang tiba di 
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada hari Selasa
 tanggal 19 Juli 2022 dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 Seri 
3U3 ER dengan nomor penerbangan GA-3404 pada pukul : 03:55 WIB dari 
Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jelas Miswan lagi.

Ia juga menjelaskan, hingga saat ia 
melaporkan Jamaah Haji Debarkasi Padang yang sudah kembali ke Tanah Air 
berjumlah 1517 orang dengan rincian; Jamaah Pria 636 orang, Jamaah 
Wanita 935 orang.

Selanjutnya Helmi Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan
 Selamat kepada jamaah Haji Kloter 4 Padang ini.

“Selamat bapak-ibu telah kembali ke Ranah 
Minang dengan selamat dan Selamat telah menyelesaikan seluruh rangkaian 
ibadah haji dan umrah dan semoga Bapak-Ibu peroleh haji yang mabrur,” 
ucapnya.

Tak lupa Helmi juga mengucapkan 
terimakasih kepada Petugas Kloter yang telah membersamai jamaah Kloter 4
 ini dari awal berangkat hingga kembali berkumpul di aula Makkatulul 
Mukaramah Asrama Haji Debarkasi Padang tempat berlangsungnya kegiatan 
penyambutan Kloter 4 ini yang diselenggarakan pada Selasa (19/07).

Selanjutnya Helmi juga mengingatkan para 
jamaah haji Kloter 4 ini agar tetap menjaga kemabruran hajinya dengan 
cara tetap jadi teladan dalam hal ibadah dan kebaikan ditengah 
masyarakat. Segala perbuatan baik dan amalan yang dikerjakan di Tanah 
suci hendaknya di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari mulai hari
 ini hingga seterusnya.

Helmi sengaja mempersingkat sambutannya 
karena ia paham jamaah sudah lelah setelah menempul penerbangan lebih 
kurang 8 jam, dan jamaah juga tak sabar ingin kembali ke rumah bertemu 
semua keluarga yang 42 hari telah ditinggalkan.  #boy/hms 
 </div>

Meninggal Satu Orang, 392 Orang Jamaah Haji Kloter 4 Padang Tahun 1443 H di Sambut Kakanwil Kemenag

Padang(SUMBAR)PT- Meski berbahagia dengan kepulangan kembali ke Tanah Air tapi tentu tetap menyisakan duka mendala...

Baca selengkapnya »

Kemenag Sumbar Gelar Salat Gaib untuk Almarhum Masrawan Kakanwil Kemenag Kaltim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Utx1Vmx8Tji7Uq1u0AaS5J_IizCFaEzB8DxlViOtyo4zt___LelPgyPty_TirzEgDZVS8qpPt9e_QPva-4wh46fVHHeEjy95h0V57Xgb6gnFZiEnGHIchkGi19-HD5DgkskXv1w2WZTOBD3tcDpj-PMXqgVbw48c9saIbuh9_EY9_vQiwRFkUci4zw/s750/foto%2013.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="496" data-original-width="750" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Utx1Vmx8Tji7Uq1u0AaS5J_IizCFaEzB8DxlViOtyo4zt___LelPgyPty_TirzEgDZVS8qpPt9e_QPva-4wh46fVHHeEjy95h0V57Xgb6gnFZiEnGHIchkGi19-HD5DgkskXv1w2WZTOBD3tcDpj-PMXqgVbw48c9saIbuh9_EY9_vQiwRFkUci4zw/w400-h265/foto%2013.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT-Kepergian Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian 
Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Masrawan  juga 
menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga besar Kanwil Kemenag 
Sumatera Barat.

Menunjukkan rasa duka dan mengirimkan untaian doa untuk almarhum, 
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Helmi bersama ASN menggelar Salat 
Ghaib, Selasa (18/7) usai salat asar di Mesjid Mambaul Ikhlas, kantor 
setempat.

"Innalillahi wa innailaihi roji'un, kita menyampaikan rasa duka yang 
mendalam atas berpulangnya sahabat dan teman satu perjuangan, bapak 
Masrawan, Kakanwil Kemenag  Kalimantan Timur yang berpulang pada hari 
Minggu, 17 Juli 2022, kemarin," ungkap Kakanwil.

Diutarakan Kakanwil, Almarhum meninggal setelah mengalami kecelakaan 
bersama istri, anak, menantu, cucu dan mertuanya di Saka Kajang, 
Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Timur.

"Kecelakaan ini juga menyebabkan lima anggota keluarga bapak Masrawan
 meninggal dunia di lokasi kejadian. Ada enam korban meninggal akibat 
kecelakaan tunggal ini," ulas Helmi.

Helmi didampingi Kabag TU, Miswan bersaksi almarhum Masrawan orang 
baik. "Insyaallah beliau bersama seluruh keluarga husnul khotimah. 
Keluarga yang ditinggal diberi kesabaran," tutur Kakanwil haru.

Untuk itu, imbuh Kakanwil kita mengimbau jajaran Kanwil Kemenag 
Sumbar dan Kemenag kabupaten kota untuk menggelar salat gaib dan doa 
bersama bagi almarhum Kakanwil Kaltim.

"Kita doakan mudah mudahan Bapak Masrawan beserta seluruh keluarga 
husnul khotimah, dan mendapat tempat yang mulia disisiNya" harap Helmi 
diiringi doa.<div style="text-align: justify;">

Seperti dirilis Humas Kanwil Kemenag Kaltim, Berikut daftar korban 
meninggal dalam kecelakaan tunggal yang dialami Kakanwil Kaltim; 
1. Dr. H. Masrawan, M. Ag (Kakanwil Kemenag Kaltim) 
2. Dra. Hj. Hilaliyah (istri) 
3. Mahfuzh (anak Masrawan) 
4. Siti Hasanah (menantu/istri Mahfuzh) 
5. Muhammad Ibnu 'Attha'ilah Al Mahfuzi (cucu/anak Mahfuzh) 
6. Hj Hamsah (ibu mertua Bapak H. Masrawan). RinaRisna</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">#boy/hms </div>
<div> </div>

Kemenag Sumbar Gelar Salat Gaib untuk Almarhum Masrawan Kakanwil Kemenag Kaltim

Padang(SUMBAR)PT -Kepergian Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Masrawan juga ...

Baca selengkapnya »

Kakanwil Berharap Jemaah Haji Meningkatkan Dimensi Insaniah, Usai Serahkan Jemaah Haji Kloter 2

<div class="post-text" style="text-align: left;">
 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijQMJmLekp1931tR9PoDwoi2J_d1iO7Rn-JsRLlSyskJfP1C82b9Q7hRgKsc6oQCZLyakfAWKZ3Q9duHzMl-GgTC6yZ7CwUF_U5LreUclP2bFANGdFXTOSQ_LRBsBzmctJ0iRI7FJbuJ1UWgJHH9e3vR2lAUM9q1p6zmA_ZSzjh5hO6r42h0XGvSo4NQ/s750/foto%2011.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="750" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijQMJmLekp1931tR9PoDwoi2J_d1iO7Rn-JsRLlSyskJfP1C82b9Q7hRgKsc6oQCZLyakfAWKZ3Q9duHzMl-GgTC6yZ7CwUF_U5LreUclP2bFANGdFXTOSQ_LRBsBzmctJ0iRI7FJbuJ1UWgJHH9e3vR2lAUM9q1p6zmA_ZSzjh5hO6r42h0XGvSo4NQ/w400-h225/foto%2011.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT-Minggu dini hari ini, 
(17/07) Kanwil Kemenag Sumbar H. Helmi selaku Ketua PPIH Debarkasi 
Padang resmi menyerahkan dan melepas jemaah haji Kloter 2 Padang yang 
baru saja selesai menunaikan ibadah haji kepada perwakilan unsur 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kakanwil secara simbolik menerima bendera merah putih dari Ketua 
Kloter 2 sebagai tanda jemaah haji telah diserahkan kepada PPIH 
Debarkasi Padang.

Di momen itu juga, Kakanwil kembali menyerahkan bendera kepada salah 
satu perwakilan dari unsur pemerintah daerah yakni yang diwakili Wakil 
Walikota Pariaman Mardison.

Dengan mengucapkan takbir, Mardison dengan sah telah menerima kembali
 jemaah haji untuk dipersilahkan kembali ketempat asal mereka 
masing-masing.

Secara singkat Ketua PPIH Debarkasi Padang H Helmi mengucapkan 
selamat datang kembali ke tanah air dan mendoakan jemaah haji Sumatera 
Barat memperoleh haji mabrur.

"Selamat datang dan selamat kembali ke tanah air dan semoga 
perjalanan haji yang bapak ibu lalui dapat diterima oleh Allah serta 
memperoleh haji mabrur, " doa H. Helmi sambil diaminkan oleh jemaah haji 
kloter 2.

H. Helmi berharap dengan sekembalinya jemaah haji Sumbar dari 
menunaikan ibadah haji dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, 
meningkatkan kesholehan sosial serta meningkatkan kecintaan terhadap 
tanah air.

Ciri-ciri haji mabrur kata Kakanwil salah satunya adalah memiliki Dimensi Insaniah.

"Ada tiga yang diwujud dari setiap orang yang pulang dari menunaikan 
ibadah haji, yakni pertama suka menebarkan nilai kedamaian kepada 
seluruh umat manusia, Kedua menyampaikan ucapan-ucapan yang santun pada 
sesama dan Ketiga, suka memberikan makan kepada orang yang membutuhkan,"
 terang Kakanwil.

Setelah jemaah diserahkan oleh PPIH Debarkasi Padang maka malam dini 
hari itu juga para jemaah haji langsung bertolak menuju daerah asal 
masing-masing.

Sebelumnya saat di BIM tampak Kakanwil Kemenag Sumbar H Helmi bersama
 unsur pejabat dari Pemko Pariaman dan Tanah Datar , Kabid PHU Kanwil 
Kemenag Sumbar, Kakan Kemenag Kab/Kota Padang Pariaman, Kota Pariaman, 
Tanah Datar, Kepala UPT Asrama Haji menyambut kedatangan jamaah haji 
Kloter.

Kloter 2 Padang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 
dengan nomor penerbangan GA3402 yang terdiri dari 393 jemaah dengan 
rincian laki-laki 150 dan perempuan 243.

Jumlah jemaah asal daerah pada Kloter 2 yaitu dari kota Bukit Tinggi 
113 jemaah, Tanah Datar 111 jemaah, Padang Pariaman 97 jemaah, Kota 
Pariaman 54 jemaah, Kota Padang 12 jemaah, Petugas Kloter 4 jemaah dan 
Petugas Haji Daerah (PHD) 2 Jemaah. #boy/hms 
 </div>

Kakanwil Berharap Jemaah Haji Meningkatkan Dimensi Insaniah, Usai Serahkan Jemaah Haji Kloter 2

Padang(SUMBAR)PT -Minggu dini hari ini, (17/07) Kanwil Kemenag Sumbar H. Helmi selaku Ketua PPIH Debarkasi Padang...

Baca selengkapnya »