Ditlantas Polda Sumbar Gelar Police Goes to Campus di UNP, Edukasi 3.000 Mahasiswa Baru Tertib Berlalu Lintas

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuo14PQlMuEs6R5tUn6IHM0D-AnIul8fvsMaMBf9mPmuShM6WZPt3JxsCKUUyug-R35b2KIWuRImmvE-htPZOxGNtoZw08D2iws4OY6rTPN5LFQMWc_ldVkczmPq6eUtumVAmHPdrZaOhZg4YnTCveTMyMbJSbZRgQclp4dCN8G1dS0v-e1BXo96kh5S_N/s4032/IMG-20260806-WA0010.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2268" data-original-width="4032" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuo14PQlMuEs6R5tUn6IHM0D-AnIul8fvsMaMBf9mPmuShM6WZPt3JxsCKUUyug-R35b2KIWuRImmvE-htPZOxGNtoZw08D2iws4OY6rTPN5LFQMWc_ldVkczmPq6eUtumVAmHPdrZaOhZg4YnTCveTMyMbJSbZRgQclp4dCN8G1dS0v-e1BXo96kh5S_N/w400-h225/IMG-20260806-WA0010.jpg" width="400" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><b>Padang(SUMBAR)Padang Terkini</b>- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan Police Goes To Campus di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP). Kegiatan penyuluhan tertib berlalu lintas ini diikuti oleh sekitar 3.000 mahasiswa baru UNP sebagai langkah pembinaan karakter dan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.</p><p style="text-align: justify;">Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumbar, Kompol Rosita Imelda Ifadi, S.H., M.H., bersama tim ini diisi dengan penyampaian materi mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Selain itu, Kanit 3 Subdit Kamsel AKP Undra Putra, S.H., M.H., turut memberikan edukasi terkait larangan berkendara bagi yang belum memenuhi persyaratan, pentingnya penggunaan helm SNI, kepatuhan terhadap aturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), hingga bahaya penggunaan telepon genggam saat berkendara, balap liar, dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.</p><p style="text-align: justify;">Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, mengapresiasi antusiasme ribuan mahasiswa baru UNP yang mengikuti kegiatan edukasi ini. Menurutnya, kalangan akademisi khususnya mahasiswa memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.</p><p style="text-align: justify;">"Melalui kegiatan Police Goes To Campus ini, kami ingin menanamkan kesadaran hukum dan etika berlalu lintas kepada para mahasiswa baru sejak awal memasuki lingkungan kampus. Harapannya, para generasi muda ini tidak hanya tertib bagi diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya serta mendukung terciptanya Kamseltibcarlantas di wilayah Sumatera Barat," ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq.</p><p style="text-align: justify;">Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan institusi pendidikan sangat penting guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang kerap melibatkan usia produktif.</p><p style="text-align: justify;">"Edukasi preventif seperti ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kami berharap kemitraan yang terjalin antara Ditlantas Polda Sumbar dan Universitas Negeri Padang ini dapat terus memperkuat kesadaran publik demi keamanan bersama di jalan raya," tegas Kombes Pol Susmelawati Rosya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls/adi</p>

Ditlantas Polda Sumbar Gelar Police Goes to Campus di UNP, Edukasi 3.000 Mahasiswa Baru Tertib Berlalu Lintas

  Padang(SUMBAR)Padang Terkini - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan Police Goes To Campus di Auditor...

Baca selengkapnya »

Polemik Aset Bus SMAN 3 Painan atas nama Pribadi, Kacabdin Muslim Arif, S.Pd Klarifikasi Penggunaan Nama Saya Pada STNK dan BPKB Semata-mata Mempermudah Proses Administrasi Kredit di Leasing

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq8KuR1X2BZRxJrwvsVxQiqQXzKb0IVs3EdGyTdGJKQe3ZLHeFomxIcnp3_JOn-U9oTlnL_4gEHL1ipkUvl-YpTtB7B-nRUPSGYM4M_yoR3DXb2m9eSDEP4hjekjbh9CoK9_B0DnDVAASnw8UxbUY4-mULCR99mIVoYjxLE-p8TH0wSGGq6CGcy6B1Ii3_/s977/IMG-20260806-WA0001(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="798" data-original-width="977" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq8KuR1X2BZRxJrwvsVxQiqQXzKb0IVs3EdGyTdGJKQe3ZLHeFomxIcnp3_JOn-U9oTlnL_4gEHL1ipkUvl-YpTtB7B-nRUPSGYM4M_yoR3DXb2m9eSDEP4hjekjbh9CoK9_B0DnDVAASnw8UxbUY4-mULCR99mIVoYjxLE-p8TH0wSGGq6CGcy6B1Ii3_/w400-h326/IMG-20260806-WA0001(1).jpg" width="400" /></a></div><p></p><p><b>Painan(SUMBAR)Padang Terkini-Isu</b> tata kelola aset dan dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, terus bergulir hangat. Nama mantan Kepala SMAN 3 Painan yang kini menjabat Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah VII, Muslim Arif, S.Pd., menjadi pusat perhatian terkait kepemilikan aset operasional sekolah berupa bus Isuzu Elf berplat nomor BA 7008 GH yang terdaftar atas nama pribadinya.</p><p>​Klarifikasi Resmi Kacabdin Wilayah VII Sumbar</p><p>​Guna meluruskan informasi yang berkembang luas di media sosial, Muslim Arif mengundang awak media Momen Pembaharuan di Rumah Makan Pak Desa, Kawasan Pantai Salido, Rabu (5/8) pagi. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala SMKN 1 Painan, Almes Gangga, S.Pd., M.Pd.</p><p>​Dalam keterangannya, Muslim Arif menerangkan bahwa bus sekolah tersebut dibeli menggunakan dana Komite SMAN 3 Painan melalui skema angsuran kredit (leasing) sebesar Rp12 juta per bulan. Penggunaan nama pribadinya pada dokumen BPKB dan STNK diklaim murni untuk mempermudah proses administratif pengajuan kredit saat ia masih menjabat sebagai Kepala SMAN 3 Painan.</p><p>​"Memang benar mobil tersebut dibeli melalui dana komite dengan cicilan Rp12 juta per bulan. Penggunaan nama saya pada STNK dan BPKB semata-mata untuk mempermudah proses administratif kredit di leasing. Insyaallah, pada Oktober 2026 ini cicilan bus tersebut lunas dan akan langsung kita balik namakan atas nama komite atau SMAN 3 Painan," jelas Muslim Arif.</p><p>​Ia juga menegaskan siap melampirkan dokumen pendukung beserta surat pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi operasional sekolah dan bukan milik pribadi.</p><p>​Tanggapan Advokat: Analisis Indikasi Pelanggaran Hukum</p><p>​Menanggapi klarifikasi tersebut, Advokat dari Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Barat, Ardi Rusyda, S.H., memberikan tanggapan dan analisis hukum saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (6/8/2026).</p><p>​Ardi Rusyda menegaskan bahwa meskipun alasan administratif telah disampaikan oleh Kacabdin, pencatatan aset publik atau fasilitas yang dibiayai dana masyarakat atas nama pribadi pejabat tetap mengandung implikasi hukum serius.</p><p style="text-align: justify;">​Berikut adalah tiga poin analisis dugaan pelanggaran hukum yang dipaparkan oleh Ardi Rusyda, S.H.:</p><p style="text-align: justify;">​1. Dugaan Pelanggaran Regulasi Penggalangan Dana Komite Sekolah</p><p style="text-align: justify;">​Landasan Hukum: Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.</p><p style="text-align: justify;">​Analisis Unsur:</p><p style="text-align: justify;">Pasal 10 Permendikbud 75/2016 melarang Komite Sekolah melakukan pungutan yang bersifat wajib dan mengikat kepada orang tua/wali murid. Penggalangan dana wajib berbentuk sumbangan sukarela. Skema pembiayaan beban cicilan tetap sebesar Rp12 juta per bulan berpotensi mengindikasikan adanya pungutan wajib berkala yang dibebankan kepada orang tua siswa.</p><p style="text-align: justify;">​2. Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Aset Daerah / Negara</p><p style="text-align: justify;">​Landasan Hukum: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara & PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).</p><p style="text-align: justify;">​Analisis Unsur:</p><p style="text-align: justify;">Setiap pengadaan barang atau fasilitas yang diperuntukkan bagi instansi pendidikan publik (sekolah negeri) wajib dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. Pencatatan kepemilikan aset sekolah menggunakan nama pribadi pejabat publik berpotensi melanggar asas akuntabilitas administrasi aset negara.</p><p style="text-align: justify;">​3. Indikasi Potensi Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan dalam Jabatan)</p><p style="text-align: justify;">​Landasan Hukum: Pasal 8 & Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p><p style="text-align: justify;">​Analisis Unsur:</p><p style="text-align: justify;">Dalam hukum perdata maupun lalu lintas, BPKB/STNK merupakan bukti sah kepemilikan atas barang bergerak. Mendaftarkan barang/aset yang dibiayai dari dana publik atau komite ke atas nama pribadi seorang pejabat publik dapat memenuhi unsur indikasi penggelapan atas hak kepemilikan aset dalam jabatan sebelum dilakukannya pengalihan hak (balik nama) secara sah.</p><p style="text-align: justify;">​Masyarakat dan berbagai pihak berharap penegak hukum serta dinas terkait dapat menindaklanjuti dan mengusut tuntas persoalan ini secara objektif demi menjaga integritas serta transparansi dunia pendidikan di Sumatera Barat.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls/timjurnalisasantara</p>

Polemik Aset Bus SMAN 3 Painan atas nama Pribadi, Kacabdin Muslim Arif, S.Pd Klarifikasi Penggunaan Nama Saya Pada STNK dan BPKB Semata-mata Mempermudah Proses Administrasi Kredit di Leasing

  Painan(SUMBAR)Padang Terkini-Isu tata kelola aset dan dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, terus be...

Baca selengkapnya »

Polantas Karib, Ditlantas Polda Sumbar Berikan Edukasi Tertib Berlalu Lintas Memanfaatkan Momentum Upacara Bendera Kepada Pelajar SMP Negeri 2 Padang

<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgBnSShpUz7LRxYZvfZ2Tm5SkVUf-qxT7bJnGzR88e_8yuc682w4arpkrECOz9dfPBCbCSysFmZgNwpFTK27NLFJKZfOHNH75c2fPBHTPWQonKUOpAA7U5XUPelh7kWdjxPBIk_F9R7_HY8uorMHcbI2AoFLY0D7DqzWBuju7xv2PIWidUYyYL1tX40sc5/s1600/IMG-20260805-WA0026.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1067" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgBnSShpUz7LRxYZvfZ2Tm5SkVUf-qxT7bJnGzR88e_8yuc682w4arpkrECOz9dfPBCbCSysFmZgNwpFTK27NLFJKZfOHNH75c2fPBHTPWQonKUOpAA7U5XUPelh7kWdjxPBIk_F9R7_HY8uorMHcbI2AoFLY0D7DqzWBuju7xv2PIWidUYyYL1tX40sc5/s320/IMG-20260805-WA0026.jpg" width="320" /></a></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b>Padang(SUMBAR)Padang Terkini- –</b> Tim Polisi Lalu Lintas Sahabat Masyarakat (Polantas Karib) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat memanfaatkan momentum upacara bendera untuk memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada para pelajar di SMP Negeri 2 Padang, Senin (3/8).</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Dalam kegiatan tersebut, personel Polantas Karib bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyampaikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas kepada seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan. </p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Edukasi yang diberikan meliputi pentingnya disiplin mematuhi peraturan lalu lintas, penggunaan helm berstandar SNI bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor, larangan mengendarai kendaraan bagi pelajar yang belum memenuhi persyaratan, hingga pentingnya menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan keluarga.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Selain memberikan materi secara langsung, personel juga mengajak para pelajar untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah preventif dalam membangun kesadaran berlalu lintas sejak dini.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">"Melalui kegiatan ini kami ingin menanamkan pemahaman kepada para pelajar bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi budaya sejak usia sekolah. Edukasi sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang disiplin, patuh terhadap aturan, dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain di jalan raya," ujar Reza.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Ia berharap para siswa tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">"Kami berharap para pelajar dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, mengingatkan keluarga dan teman-temannya untuk selalu mematuhi aturan, serta tidak mengendarai kendaraan apabila belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan kesadaran bersama, kita dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat," tambahnya.</p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;" /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Ditlantas Polda Sumbar berkomitmen untuk terus menggelar program edukasi keselamatan berlalu lintas di berbagai sekolah sebagai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Barat. </p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background: rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Merriweather, Georgia, serif; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">#rls</p>

Polantas Karib, Ditlantas Polda Sumbar Berikan Edukasi Tertib Berlalu Lintas Memanfaatkan Momentum Upacara Bendera Kepada Pelajar SMP Negeri 2 Padang

  Padang(SUMBAR)Padang Terkini- – Tim Polisi Lalu Lintas Sahabat Masyarakat (Polantas Karib) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumat...

Baca selengkapnya »

Dugaan Aset SMAN 3 Painan, Mobil Dibelikan Dari Dana Komite Atas Nama Pribadi, Mantan Kepsek Salim Muhaimin Beri Klarifikasi

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxm9kj61Cb8FvbsVLnUMua1XpyRkJ-FrIGDnai_2qp9oRU2uCE37j8MkTEGD8-Rx8zICF_876BPUdobWAVlsiPzO7C2F-nAkEFUyQSS0l6rOKI61_cMQRBNU4NntkOP5HxzGeO2e9wiJx4uZe7YaoGwLK_hn6nWVh4njt0uo_x-C59697sgwgV6eY7n5g/s1079/IMG-20260805-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="999" data-original-width="1079" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxm9kj61Cb8FvbsVLnUMua1XpyRkJ-FrIGDnai_2qp9oRU2uCE37j8MkTEGD8-Rx8zICF_876BPUdobWAVlsiPzO7C2F-nAkEFUyQSS0l6rOKI61_cMQRBNU4NntkOP5HxzGeO2e9wiJx4uZe7YaoGwLK_hn6nWVh4njt0uo_x-C59697sgwgV6eY7n5g/w400-h370/IMG-20260805-WA0019.jpg" width="400" /></a></div><br /><p></p><p><b>Painan(SUMBAR)Padang Terkini-</b>Kasus dugaan penyimpangan dana dan pengadaan aset di SMAN 3 Painan terus bergulir. Di tengah penyidikan kejaksaan, muncul polemik baru terkait keberadaan aset kendaraan roda empat jenis minibus/Toyota Hiace yang dibeli menggunakan uang muka (down payment) dana Komite Sekolah sebesar Rp100 juta lebih, namun tidak terdaftar atas nama sekolah di Samsat Painan.</p><p>​Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala SMAN 3 Painan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, memberikan penjelasan dan klarifikasi resminya saat ditemui wartawan di Painan, Senin (3/8/2026).</p><p>​Klarifikasi Eks Kepsek Salim Muhaimin</p><p>​Salim Muhaimin membenarkan bahwa pada masa kepemimpinannya bersama Ketua Komite Ir. Era Sukma Munaf, pihak sekolah memang berencana membeli unit mobil operasional baru merk Toyota Hiace secara kredit.</p><p>​"Saya sebagai Kepala SMAN 3 Painan dan Ketua Komite ketika itu menyiapkan dana sekitar Rp100 jutaan dari dana komite untuk uang muka (DP) membeli mobil baru merk Toyota Hiace secara kredit. Mobil tersebut sudah dipesan," ujar Salim.</p><p>​Namun, Salim menegaskan bahwa proses transaksinya belum tuntas hingga dirinya dimutasi ke jabatan baru. Kepemimpinan sekolah kemudian berganti ke Muslim Arif.</p><p>​"Tiba hari mobil mau tiba, saya dimutasi dari SMAN 3 Painan ke tempat lain. Setelah saya dimutasi, sekolah dipimpin oleh Pak Muslim Arif. Sejak saat itu saya tidak mengikuti lagi keberlanjutan proses pembelian kendaraan tersebut," kata Salim dengan nada heran saat mengetahui status kepemilikan mobil tersebut kini bermasalah.</p><p>​Pengecekan Samsat: Tak Ada Aset Atas Nama SMAN 3 Painan</p><p>​Sebelumnya, penelusuran di Kantor Samsat Painan menunjukkan temuan mengejutkan. Tidak ditemukan data pendaftaran kepemilikan aset kendaraan roda empat atas nama lembaga SMAN 3 Painan maupun Komite SMAN 3 Painan.</p><p>​Kepala Samsat Painan, Yulman, membenarkan bahwa dalam basis data komputerisasi Samsat tidak tercatat unit kendaraan operasional atas nama sekolah tersebut.</p><p>​"Kami tidak menemukan adanya kendaraan bermotor roda empat atas nama sekolah SMAN 3 Painan. Sudah kami cek di komputer, tidak ada," tegas Yulman.</p><p>​Yulman menambahkan, satu-satunya kendaraan operasional bus sekolah yang terdaftar di sistem adalah unit berplat nomor BA 7008 GH. Namun, status kepemilikannya bukan atas nama lembaga sekolah, melainkan atas nama pribadi, yakni Muslim Arif (mantan Kepala SMAN 3 Painan setelah kepemimpinan Salim Muhaimin dan sebelum Rini Amelia).</p><p>​Jerat Hukum Pembelian Aset Negara atas Nama Pribadi</p><p>​Tindakan pembelian atau pencatatan aset yang bersumber dari dana publik/komite/sekolah namun diatasnamakan secara pribadi dinilai berpotensi melanggar hukum dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi:</p><p>​PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 (Pengelolaan BMN/D):</p><p>Mengatur bahwa seluruh barang yang dibeli menggunakan uang publik atau fasilitas instansi wajib dicatat secara resmi sebagai barang milik negara/daerah, serta dilarang dikuasai atau diatasnamakan secara pribadi.</p><p>​Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah:</p><p>Menegaskan bahwa penggalangan dan penggunaan dana komite wajib dikelola transparan, dipertanggungjawabkan kepada publik, dan seluruh aset hasil pengadaan wajib diserahkan menjadi aset sekolah/daerah.</p><p>​UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor:</p><p>​Pasal 2 & Pasal 3: Mengatur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara.</p><p>​Pasal 8: Mengancam pidana bagi pegawai negeri/pejabat publik yang dengan sengaja menggelapkan uang/barang atau membiarkan barang tersebut dikuasai/digelapkan oleh pihak lain.</p><p style="text-align: justify;">​Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun hingga 20 tahun, serta denda paling banyak Rp1 miliar.</p><p style="text-align: justify;">​Perkembangan Penyidikan Kejari Pessel</p><p style="text-align: justify;">​Polemik di SMAN 3 Painan ini bermula dari laporan resmi Himpunan Masyarakat Peduli Pendidikan Sumbar bersama Mahasiswa Peduli Pendidikan Sumbar Anti-KKN ke Kejari Pesisir Selatan pada awal Juni 2026.</p><p style="text-align: justify;">​Beberapa rincian biaya yang dilaporkan meliputi:</p><p style="text-align: justify;">​Uang Masuk Asrama: Sekitar Rp7,9 juta.</p><p style="text-align: justify;">​Uang Seragam: Sekitar Rp1,08 juta.</p><p style="text-align: justify;">​Iuran Makan & Minum Asrama: Sekitar Rp1,5 juta/bulan.</p><p style="text-align: justify;">​Keluhan Fasilitas: Kondisi asrama yang kurang memadai, termasuk krisis air bersih.</p><p style="text-align: justify;">​Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan sejauh ini telah memanggil dan memeriksa maraton sejumlah saksi kunci (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Pengurus Komite, hingga Pengurus Koperasi). Saat ini, Kejari Pessel tengah menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab.</p><p style="text-align: justify;">Hinga berita ini diturunkan mantan kepala SMA negeri 3 Painan, Muslim Arif dihubungi melalui telepon celularnya belum menjawab dan melalui WhatsApp nya sudah ditanyakan tentang mobil kendaraan bermotor roda empat atas nama sekolah SMA 3 Painan yang dibeli dengan dana komite sekolah SMA 3 Painan belum dibalas kita menggu penjelasan muslim arif yang juga menjabat sebagai kepala cabdin dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat wilayah VII Kabupaten pesisir Selatan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls/timasantara</p>

Dugaan Aset SMAN 3 Painan, Mobil Dibelikan Dari Dana Komite Atas Nama Pribadi, Mantan Kepsek Salim Muhaimin Beri Klarifikasi

  Painan(SUMBAR)Padang Terkini- Kasus dugaan penyimpangan dana dan pengadaan aset di SMAN 3 Painan terus bergulir. Di tengah penyidikan keja...

Baca selengkapnya »

Dirlantas Sumbar Kombes Pol H.M.Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, S.I.K, MH Himbau Agar Masyarakat Selalu Disiplin dalam Berkendara dan Tidak Mengabaikan Perlengkapan Keselamatan

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Ou2W3p4hryxbJL2B6bR1jiITIJQ2YAWCTuGMMRVru9iFfe2QVQIG_kkOOWxCZvnjz-qthneiSJ1v_r4Qh5WXXxu1aTuV557FS5iADvBqepglGKzgfTx-tJfP5NGH9QbDP6yNiaOrgU6O6OtXvM7dmw2QV3rNRus-faDDe1jQt-BEQg_y_MmEwC6dAMR2/s320/IMG-20260804-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="320" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Ou2W3p4hryxbJL2B6bR1jiITIJQ2YAWCTuGMMRVru9iFfe2QVQIG_kkOOWxCZvnjz-qthneiSJ1v_r4Qh5WXXxu1aTuV557FS5iADvBqepglGKzgfTx-tJfP5NGH9QbDP6yNiaOrgU6O6OtXvM7dmw2QV3rNRus-faDDe1jQt-BEQg_y_MmEwC6dAMR2/w400-h266/IMG-20260804-WA0025.jpg" width="400" /></a></div><b style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; position: relative;">Padang(SUMBAR)Padang Terkini-</b>Senin – Memasuki awal pekan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara di jalan raya. Tingginya mobilitas masyarakat pada Senin pagi menjadi perhatian khusus agar seluruh pengguna jalan tetap mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan.<p></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol. H. M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar selalu disiplin dalam berkendara dan tidak mengabaikan perlengkapan keselamatan.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; font-style: italic; margin: 1em; opacity: 0.9; padding-left: 30px; position: relative;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">"Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, patuhi rambu lalu lintas, serta hindari penggunaan telepon genggam saat berkendara. Mari bersama-sama menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib," ujar Kombes Pol. Reza.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">Selain menggunakan helm SNI yang terpasang dengan benar, Ditlantas Polda Sumbar juga mengingatkan masyarakat untuk:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative;"></p><ol style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; margin: 1.5em 0px 1.5em 1.8em; padding: 0px; position: relative;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Memastikan kondisi kendaraan layak    jalan sebelum digunakan.</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Melengkapi surat-surat kendaraan seperti   SIM dan STNK.</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Tidak melawan arus atau menerobos   lampu merah.</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Menjaga batas kecepatan sesuai  ketentuan.</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan kendaraan darurat.</li><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; list-style: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; position: relative; text-align: justify;">Tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk, lelah, maupun di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan.</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">Ditlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa disiplin berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">Melalui momentum Senin pagi, masyarakat diharapkan memulai aktivitas dengan semangat positif, tetap mengutamakan etika berkendara, saling menghormati sesama pengguna jalan, dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; font-style: italic; margin: 1em; opacity: 0.9; padding-left: 30px; position: relative;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative; text-align: justify;">"Ingat, keluarga menanti di rumah. Berkendaralah dengan aman, patuhi aturan, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas," tutup Kombes Pol. Reza.</p></blockquote><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p>#rls </p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; position: relative;"><br style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #616161; font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; position: relative;" /></p>

Dirlantas Sumbar Kombes Pol H.M.Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, S.I.K, MH Himbau Agar Masyarakat Selalu Disiplin dalam Berkendara dan Tidak Mengabaikan Perlengkapan Keselamatan

Padang(SUMBAR)Padang Terkini- Senin – Memasuki awal pekan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat mengajak seluruh masyarak...

Baca selengkapnya »

Cegah Maladministrasi dan Korupsi, Ombudsman Koreksi Tata Kelola Pendanaan Pendidikan Melalui Komite Sekolah

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEIHvrgpuvWXO1mIuSxETCnmdjkdatJbaR6nXyhopAM6yu29rGe4SQH0BBr6CZypHCaA6YQLrgbwcXAnE9f20fddTROcqp048gycutSr3NT6Va06y1DKo5CA_HtURWn-OT9QNF1y1vwFsNTkwUfUaaXGvoc-nE1VZ5RrocNp10N23TbiU4NOMfNZHp_Ih/s4032/IMG-20260804-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4032" data-original-width="3024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyEIHvrgpuvWXO1mIuSxETCnmdjkdatJbaR6nXyhopAM6yu29rGe4SQH0BBr6CZypHCaA6YQLrgbwcXAnE9f20fddTROcqp048gycutSr3NT6Va06y1DKo5CA_HtURWn-OT9QNF1y1vwFsNTkwUfUaaXGvoc-nE1VZ5RrocNp10N23TbiU4NOMfNZHp_Ih/w300-h400/IMG-20260804-WA0004.jpg" width="300" /></a></div><p></p><p><b style="text-align: justify;">Padang(SUMBAR)Padang Terkini</b><span style="text-align: justify;">- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyampaikan koreksi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penataan pendanaan pendidikan melalui Komite Sekolah di SMA Negeri dan SMK Negeri se-Sumatera Barat.</span></p><p style="text-align: justify;">Koreksi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) Pencegahan Maladministrasi mengenai Tata Kelola Pendanaan Pendidikan melalui Komite SMA Negeri dan SMK Negeri di Sumatera Barat. LHA diserahkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, dan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, disaksikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika, dan perwakilan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Firman, di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, pada Senen (03/08).</p><p style="text-align: justify;">Adel menjelaskan, setiap tahun penggalangan dana oleh komite sekolah menjadi maladministrasi berulang yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman.</p><p style="text-align: justify;">"Bayangkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 40 laporan mengenai penggalangan dana pendidikan oleh komite SMAN/SMKN. Sebagian besar berkaitan dengan sumbangan komite yang cenderung diwajibkan kepada orang tua atau pungli, dikaitkan dengan layanan pendidikan berupa penahanan ijazah/rapor dan larangan ikut ujian. Dana komite juga dipungut dari siswa tidak mampu, serta belum dikelola secara transparan dan akuntabel," ungkap Adel.</p><p style="text-align: justify;">Kondisi ini diperparah karena sumber dana operasional SMAN/SMKN di Sumatera Barat hanya berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN. Sementara BOS Daerah / Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari APBD tidak tersedia. Akibatnya, pendanaan pendidikan di Sumbar sangat bertumpu pada penggalangan dana komite.</p><p style="text-align: justify;">Padahal, Sumatera Barat adalah daerah yang menjanjikan pendidikan gratis hingga SMA/SMK. </p><p style="text-align: justify;">"Menurut kami, tata kelola pendanaan pendidikan oleh komite sekolah sangat rapuh dan rawan maladministrasi dan korupsi," tegas Adel.</p><p style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil analisis tersebut, Ombudsman memberikan 3 saran korektif kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:</p><p style="text-align: justify;">Pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui OPD terkait agar menyusun Indeks Kebutuhan Biaya Pendidikan per Peserta Didik pada SMAN dan SMKN. Penghitungan ini penting untuk mengetahui kebutuhan riil anggaran pendidikan dalam mendukung program sekolah gratis hingga level SMA/SMK.</p><p style="text-align: justify;">Kedua, menyusun Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah yang mengatur secara jelas mekanisme tata kelola kepengurusan komite, perencanaan pengumpulan sumbangan, akuntabilitas dan transparansi laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan pengaduan. Pergub juga harus dilengkapi lampiran format baku: surat permohonan sumbangan, proposal, surat pernyataan kesediaan menyumbang, dan format laporan pemasukan-penggunaan dana.</p><p style="text-align: justify;">"Tata cara ini memang teknis sekali. Karena selama ini tidak ada pedoman atau instrumen yang menjamin akuntabilitas pengelolaan dana komite, maka masalah terus berulang," jelas Adel.</p><p style="text-align: justify;">Ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar menyusun pedoman pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala terhadap komite SMAN/SMKN melalui Cabang Dinas dan Pengawas Pembina, yang mencakup pemeriksaan kepengurusan, penggunaan rekening bersama, perencanaan program dan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana komite.</p><p style="text-align: justify;">Pedoman ini akan menjadi dasar penguatan pengawasan oleh Dinas Pendidikan sendiri maupun oleh APIP/Inspektorat.</p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman.</p><p style="text-align: justify;">"Kami kebetulan sedang merancang Pergub soal ini. Klausul dan saran Ombudsman akan kami tuangkan dalam rancangan Pergub. Kami dan Biro Hukum akan segera duduk bersama membahas ini dan akan mengundang Ombudsman juga dalam pembahasannya. Kami setuju penguatan regulasi dan pengawasan pengelolaan dana komite sangat urgen guna melindungi komite sekolah dan juga kepala sekolah dari praktik maladministrasi dan jeratan korupsi," ujar Habibul.</p><p style="text-align: justify;">Inspektur Daerah Provinsi Sumbar Andri Yulika mengaku siap mengawal proses tindak lanjut.</p><p style="text-align: justify;">"Saya secara khusus ditugaskan oleh Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi, guna memastikan dalam waktu yang tidak lama semua saran Ombudsman dapat dilaksanakan. Kami mendukung transformasi pengelolaan dana komite sekolah," tutup Andri.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#timdpnasantara</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

Cegah Maladministrasi dan Korupsi, Ombudsman Koreksi Tata Kelola Pendanaan Pendidikan Melalui Komite Sekolah

  Padang(SUMBAR)Padang Terkini - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyampaikan koreksi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Ba...

Baca selengkapnya »

Penetapan BPHTB Berpotensi Tidak Memenuhi Prinsip Objektivitas, kepastian Hukum, dan Keadilan

<p><span style="text-align: justify;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKq5ZkFkJjpBPrpCJvDzz91k3VqdZf4gZE3TPjUWqWN1WAIUBB8QVDueBDvdOLmFcnBetZ0xmHX5YnC5V3IcUqH8cBSfYXscaaleWvVMYGHloDSq7hgPdmA5F9RyxGOOylQlh-R4KWDsvB7JKlzl7NM9aVusMJHitpkXby8sSxtok7hUZTRIl5ISHx4Ek/s800/IMG-20260804-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKq5ZkFkJjpBPrpCJvDzz91k3VqdZf4gZE3TPjUWqWN1WAIUBB8QVDueBDvdOLmFcnBetZ0xmHX5YnC5V3IcUqH8cBSfYXscaaleWvVMYGHloDSq7hgPdmA5F9RyxGOOylQlh-R4KWDsvB7JKlzl7NM9aVusMJHitpkXby8sSxtok7hUZTRIl5ISHx4Ek/w400-h266/IMG-20260804-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><b>Agam(SUMBAR)Padang Terkini-</b><span>Menyikapi Perubahan tata kelola penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Agam pasca diberlakukannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2026 memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak lagi diberikannya salinan penetapan BPHTB kepada wajib pajak maupun pemerintah nagari sebagaimana praktik yang berlaku pada regulasi sebelumnya.</span></span></div><p></p><p>banyak penetapan nilai BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam mengacu pada nilai tanah yang tercantum dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Praktik tersebut perlu dievaluasi karena nilai yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut merupakan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang bersifat indikatif dan tidak ditetapkan sebagai harga pasar atau harga transaksi untuk setiap bidang tanah.</p><p>Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Apabila terdapat indikasi bahwa harga transaksi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, pemerintah daerah berwenang melakukan penelitian untuk memperoleh nilai pasar yang wajar berdasarkan data dan fakta yang objektif.</p><p>Oleh karena itu, penggunaan nilai pada aplikasi Sentuh Tanahku sebagai acuan utama dalam penetapan BPHTB berpotensi tidak memenuhi prinsip objektivitas, kepastian hukum, dan keadilan, apabila tidak didukung oleh penelitian yang memadai. Nilai ZNT seharusnya hanya digunakan sebagai salah satu data pembanding, bersama dengan data transaksi sejenis, NJOP, kondisi fisik objek, lokasi, serta hasil survei lapangan sebelum dilakukan penetapan nilai pasar.</p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>#timdpnasantara</p>

Penetapan BPHTB Berpotensi Tidak Memenuhi Prinsip Objektivitas, kepastian Hukum, dan Keadilan

Agam(SUMBAR)Padang Terkini- Menyikapi Perubahan tata kelola penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Agam pa...

Baca selengkapnya »

Kapolres Pasaman Barat Pimpin Sertijab PJU dan Kapolsek Sungai Beremas

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo-Jec7zU1ERLADnKI5-s3a10Vy0WsaqdoeIEP_3U8cbbO0Fqds2FDJs3hEbYbrpKkAS787NgV9hmyo2C4jB7ku-t9m3NxSkakH5SKn7j5Alh5Y2_GV9zLGvY8Rf404rMajiM8_HgOVSWwV-2_7LxAWDopNEFVOnUatPKpTh79mzs8-Bjdm1K1SlSK9Qwx/s860/IMG-20260802-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="573" data-original-width="860" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo-Jec7zU1ERLADnKI5-s3a10Vy0WsaqdoeIEP_3U8cbbO0Fqds2FDJs3hEbYbrpKkAS787NgV9hmyo2C4jB7ku-t9m3NxSkakH5SKn7j5Alh5Y2_GV9zLGvY8Rf404rMajiM8_HgOVSWwV-2_7LxAWDopNEFVOnUatPKpTh79mzs8-Bjdm1K1SlSK9Qwx/s320/IMG-20260802-WA0005.jpg" width="320" /></a></div><span style="border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Pasaman Barat(SUMBAR)Padang Terkini–</span><span face="Oxygen, sans-serif" style="background-color: white; color: #282828; font-size: 15px;">Kepolisian Resor Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat (Sumbar), menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek Sungai Beremas di halaman Mapolres Pasaman Barat, Sabtu (1/8).</span><p></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H., dengan Komandan Upacara Ipda Rahmat R, serta diikuti oleh seluruh personel Polres Pasaman Barat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><img alt="" class="alignnone size-medium wp-image-47435" decoding="async" height="200" loading="lazy" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" src="https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-300x200.jpg" srcset="https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-300x200.jpg 300w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-1024x682.jpg 1024w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-768x512.jpg 768w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-1536x1023.jpg 1536w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-330x220.jpg 330w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-420x280.jpg 420w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-615x410.jpg 615w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615-860x573.jpg 860w, https://sinyalgonews.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20260801-WA0615.jpg 1600w" style="border-style: none; box-sizing: border-box; contain-intrinsic-size: 3000px 1500px; height: auto; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem; max-width: 100%; object-fit: cover; vertical-align: middle;" width="300" /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan, mutasi jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumatera Barat Nomor: ST/569/VII/KEP/2026 tanggal 17 Juli 2026 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier personel sekaligus untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan tugas yang semakin kompleks.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">“Mutasi jabatan merupakan bagian dari proses penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel. Jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari pimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Kapolres.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di Polres Pasaman Barat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">“Kepada pejabat lama, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, prestasi, dan loyalitas selama bertugas di Polres Pasaman Barat. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga semakin sukses dalam mengemban amanah,” ucapnya.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Dalam rotasi jabatan tersebut, AKP Evo Nosara yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kabag Ren Polres Pasaman Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasiwas Polres Pasaman Barat. Jabatan Kabag Ren selanjutnya diemban oleh AKP Elvis Susilo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Sungai Beremas.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Sementara itu, jabatan Kapolsek Sungai Beremas kini dipercayakan kepada Iptu Margan Hendra, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kasat Binmas Polres Pasaman Barat. Posisi Kasat Binmas kemudian diisi oleh Iptu Zulfi yang sebelumnya menjabat sebagai KA SPKT Polres Pasaman Barat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 15px;">Rotasi juga terjadi pada jabatan Kasat Intelkam. AKP Boby Sandra, S.H., mendapat penugasan baru sebagai Kanit 1 Subdit 5 Ditintelkam Polda Sumbar, sedangkan jabatan Kasat Intelkam Polres Pasaman Barat dipercayakan kepada Iptu Rahmad yang </span>sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kasat Intelkam Polres Solok.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Kapolres berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, memahami karakteristik wilayah, serta menghadirkan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda hingga berbagai unsur lainnya.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">“Segera kenali ruang lingkup wilayah tugas, kenali adat istiadat, budaya, serta karakteristik masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat adalah mitra Polri. Dengan kolaborasi yang baik, tugas-tugas kepolisian akan lebih mudah dijalankan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” tegas Kapolres.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Mengakhiri amanatnya, AKBP Agung Tribawanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat lama maupun pejabat baru. Ia berharap pejabat lama dapat terus meraih prestasi di tempat penugasan yang baru, sementara pejabat yang baru dilantik mampu membawa semangat baru, inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Usai pelaksanaan upacara sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit yang berlangsung di Aula Tatag Trawang Tungga Polres Pasaman Barat. Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama Polres Pasaman Barat, Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Panca Agung beserta pengurus Bhayangkari, serta seluruh personel Polres Pasaman Barat.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">#rls/humasrespasbar)</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-size: 15px; line-height: inherit; margin-block-end: var(--cp-spacing,1.5rem); margin-block-start: 0px; margin: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><br /></p>

Kapolres Pasaman Barat Pimpin Sertijab PJU dan Kapolsek Sungai Beremas

Pasaman Barat(SUMBAR)Padang Terkini– Kepolisian Resor Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat (Sumbar), menggelar upacara Serah Terima Jabatan (...

Baca selengkapnya »

Pemerhati Kebijakan Publik Marlis, MM:Status Mobil Dinas Ketua DPRD Agam Menyentuh Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah yang Dibiayai dari APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEUVmlLUNRF-CUp0wSWOBiC5YO14dp65bZqbLJmJiWpZgp7Aet58jgztTYwvfx98YC1sEVlpeJXwI7YnuXTSsEVcsmmtmkkldBzJzjop6xC_isxvrG4V-V12BsZkgC0hpdpgRrzpf9p1X3QZC7JirPKx12M9jPGv24zswP8dq9-J5Nvcq3S9hruBhMk5pq/s768/IMG-20260801-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEUVmlLUNRF-CUp0wSWOBiC5YO14dp65bZqbLJmJiWpZgp7Aet58jgztTYwvfx98YC1sEVlpeJXwI7YnuXTSsEVcsmmtmkkldBzJzjop6xC_isxvrG4V-V12BsZkgC0hpdpgRrzpf9p1X3QZC7JirPKx12M9jPGv24zswP8dq9-J5Nvcq3S9hruBhMk5pq/w400-h400/IMG-20260801-WA0003.jpg" width="400" /></a></div><br /><p><b style="text-align: justify;">Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini</b><span style="text-align: justify;">-Polemik mengenai status mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Agam yang masih dalam proses mutasi aset mendapat perhatian dari Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med. Ia meminta seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.</span></p><p style="text-align: justify;">Menurut Marlis, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut sebuah kendaraan dinas, melainkan menyentuh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p><p style="text-align: justify;">"Setiap aset yang dibeli menggunakan uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui status aset tersebut, dasar hukum mutasinya, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana mekanisme administrasinya," tegas Marlis.</p><p style="text-align: justify;">Ia menilai Pemerintah Kabupaten Agam, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta pimpinan DPRD perlu menyampaikan penjelasan yang utuh agar tidak memunculkan berbagai persepsi di ruang publik.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semakin cepat informasi disampaikan secara lengkap, semakin kecil ruang munculnya dugaan maupun asumsi yang tidak berdasar.</p><p style="text-align: justify;">"Jangan biarkan masyarakat mencari-cari jawaban sendiri. Transparansi adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah," katanya.</p><p style="text-align: justify;">Marlis juga menyoroti pentingnya kejelasan mengenai hubungan antara status kendaraan dinas dengan fasilitas transportasi yang diterima pimpinan DPRD. Menurutnya, apabila kendaraan masih berstatus aset daerah dan proses administrasinya belum selesai, maka seluruh mekanisme pemberian fasilitas harus dapat dijelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku.</p><p style="text-align: justify;">"Publik tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Yang diinginkan masyarakat adalah kepastian bahwa seluruh kebijakan telah dilaksanakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan APBD harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana menjadi ruh pengelolaan keuangan negara dan daerah.</p><p style="text-align: justify;">Marlis mengingatkan bahwa persoalan aset pemerintah tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Menurutnya, aset daerah merupakan kekayaan negara yang harus dikelola secara tertib, terdokumentasi dengan baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.</p><p style="text-align: justify;">"Apabila memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi kepada publik. Sebaliknya, penjelasan yang terbuka justru akan menghentikan polemik dan memperkuat kepercayaan masyarakat," katanya.</p><p style="text-align: justify;">Di akhir keterangannya, Marlis mengajak seluruh pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan mengedepankan penyelesaian berdasarkan fakta serta ketentuan hukum. Ia menegaskan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.</p><p style="text-align: justify;">"Saya berharap Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, BKAD, dan Pemerintah Kabupaten Agam dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat. Dengan demikian, polemik ini dapat diselesaikan melalui transparansi, bukan melalui opini atau spekulasi," pungkasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p><br /></p><p>#tim</p>

Pemerhati Kebijakan Publik Marlis, MM:Status Mobil Dinas Ketua DPRD Agam Menyentuh Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah yang Dibiayai dari APBD

Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini -Polemik mengenai status mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Agam yang masih dalam proses mutasi aset mendap...

Baca selengkapnya »

Proses Mutasi Aset dan Fasilitas Transportasi Disorot, Status Mobil Dinas Ketua DPRD Agam Jadi Pertanyaan Publik

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPjomfx__vkdKibbfK5s3hF1va7nIKR-CwFpRarjWnNrABytiNvZ4lyUnI3mbQAR7cBmrkJ5J4ZZT4B41UOipXh-VDg0iyxzJMOfr5mbgQMsdsF6G7Rj7GwZQi_yM2T5IKf1uhGcUcTAsMseOlMJoBJupXPCKIq529uo-IOB2MUJuR-R9YtY-e9U3Yl5Pf/s672/IMG-20260731-WA0011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="672" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPjomfx__vkdKibbfK5s3hF1va7nIKR-CwFpRarjWnNrABytiNvZ4lyUnI3mbQAR7cBmrkJ5J4ZZT4B41UOipXh-VDg0iyxzJMOfr5mbgQMsdsF6G7Rj7GwZQi_yM2T5IKf1uhGcUcTAsMseOlMJoBJupXPCKIq529uo-IOB2MUJuR-R9YtY-e9U3Yl5Pf/w400-h356/IMG-20260731-WA0011.jpg" width="400" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;"><b>Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini</b>— Transparansi dalam pengelolaan aset daerah dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Setiap kendaraan dinas yang dibeli menggunakan uang negara harus memiliki status administrasi yang jelas, penggunaan yang sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik hak atas anggaran publik.</p><p style="text-align: justify;">Di Kabupaten Agam, status mobil dinas Ketua DPRD kini menjadi perhatian sekaligus pertanyaan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses administrasi kendaraan tersebut, dasar hukum pemindahan asetnya, kendaraan operasional yang saat ini digunakan pimpinan DPRD, hingga mekanisme pemberian tunjangan transportasi yang dibiayai APBD. Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat dan memastikan seluruh fasilitas negara digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Berangkat dari kepentingan publik tersebut, Tim Investigasi Media ASANTARA melakukan penelusuran terhadap status mobil dinas Ketua DPRD Kabupaten Agam, termasuk aspek administrasi aset, pengelolaan kendaraan, serta keterkaitannya dengan fasilitas transportasi yang diterima pimpinan DPRD.</p><p>Penelusuran difokuskan pada dasar penyerahan kendaraan kepada Pemerintah Kabupaten Agam, keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST), status pencatatan kendaraan sebagai aset daerah, kendaraan dinas yang saat ini digunakan Ketua DPRD beserta dasar hukumnya, besaran tunjangan transportasi yang diterima setiap bulan, serta kesesuaian pemberian tunjangan tersebut apabila kendaraan dinas masih tersedia atau masih dimanfaatkan.</p><p>Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena seluruh fasilitas yang diberikan kepada pejabat negara bersumber dari keuangan daerah yang wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, kejelasan administrasi maupun dasar hukum setiap kebijakan menjadi bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi.</p><p>Saat Tim Investigasi Media ASANTARA mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, Rabu (29/7/2026), Sekretaris DPRD Kabupaten Agam, Eko Espito, tidak berada di kantor. Seorang staf menjelaskan bahwa Sekwan sedang melaksanakan dinas luar ke Padang sejak Senin hingga Kamis.</p><p>Konfirmasi kemudian dilakukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, Aldi. Namun ia menyatakan penjelasan mengenai kendaraan dinas Ketua DPRD sebaiknya disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRD.</p><p>"Kami memang menangani pengurusan aset, tetapi untuk penjelasan mengenai mobil dinas Ketua DPRD lebih tepat disampaikan oleh Pak Sekwan," ujarnya.</p><p>Keterangan lebih lanjut diperoleh dari Nonik, staf pengelola barang di Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. Ia menjelaskan bahwa mobil dinas Ketua DPRD berupa Mitsubishi Pajero berwarna hitam saat ini masih dalam proses administrasi pemindahan aset.</p><p>Menurutnya, kendaraan tersebut untuk sementara dititipkan di Bagian Umum Kantor Bupati Agam sembari menunggu penyelesaian administrasi.</p><p>"Masih proses administrasi pemindahan aset. Mobilnya dititipkan di bagian umum agar lebih aman selama proses berlangsung," katanya.</p><p>Nonik menambahkan, berita acara proses tersebut telah dibuat pada Februari 2026, sedangkan proses mutasi aset mulai berjalan pada Juni 2026. Saat ini pihaknya masih menunggu diterbitkannya Surat Keputusan mutasi aset dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).</p><p>Ia juga menyebut kendaraan tersebut telah digunakan sekitar satu tahun. Mengenai kendaraan operasional yang kini digunakan Ketua DPRD, Nonik menilai hal tersebut lebih tepat dijelaskan langsung oleh pimpinan DPRD.</p><p style="text-align: justify;">Di sisi lain, Aldi membenarkan bahwa Ketua DPRD memperoleh fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta fasilitas lain sesuai ketentuan. Namun saat ditanya apakah Ketua DPRD mulai menerima tunjangan transportasi setelah kendaraan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Agam pada Februari 2026, Aldi memilih tidak memberikan penjelasan dan menyarankan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan.</p><p style="text-align: justify;">Penelusuran juga dilakukan ke Kantor Bupati Agam. Kepala Bagian Umum, Mulkani Fitry, SH., MM., dilaporkan tidak masuk kantor karena kurang sehat. Melalui staf administrasi, diperoleh informasi bahwa petugas yang menangani aset sedang berada di luar kantor sehingga belum dapat memberikan penjelasan mengenai keberadaan kendaraan yang dititipkan.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Agam, Egi Pratama Mulya, membenarkan bahwa proses mutasi aset kendaraan dinas Ketua DPRD masih berlangsung.</p><p style="text-align: justify;">"Mobil dinas Ketua DPRD itu masih tercatat sebagai aset daerah. Saat ini proses pemindahan sedang berjalan dan tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Keterangan tersebut semakin menguatkan bahwa proses administrasi kendaraan tersebut belum sepenuhnya selesai. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai status kendaraan dinas tersebut, mekanisme penggunaannya, serta keterkaitannya dengan pemberian fasilitas transportasi kepada Ketua DPRD.</p><p style="text-align: justify;">Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, Tim Investigasi Media ASANTARA juga telah mengirimkan permintaan konfirmasi secara tertulis melalui aplikasi WhatsApp kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam, Ilham, Lc., MA, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Agam, Eko Espito. Konfirmasi tersebut berisi sejumlah pertanyaan mengenai status kendaraan dinas, proses mutasi aset, penggunaan kendaraan operasional, serta mekanisme pemberian tunjangan transportasi.</p><p style="text-align: justify;">Namun hingga berita ini ditulis, kedua pejabat tersebut belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi.</p><p style="text-align: justify;">Media ASANTARA menegaskan bahwa penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk memastikan pengelolaan aset daerah dan penggunaan uang negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Apabila di kemudian hari terdapat klarifikasi, penjelasan, atau hak jawab dari Ketua DPRD maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, Media ASANTARA akan memuatnya secara proporsional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.</p>

Proses Mutasi Aset dan Fasilitas Transportasi Disorot, Status Mobil Dinas Ketua DPRD Agam Jadi Pertanyaan Publik

  Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini — Transparansi dalam pengelolaan aset daerah dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD merupakan...

Baca selengkapnya »

BPHTB Tidak lagi di Berikan ke Wajib Pajak dan Pemerintahan Nagari, Besaran Tidak Jelas!

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaHOLSkn8XJr08pmyDY_cGtiqYzmgD6QzDmJns8tFZ6xynRqmHmLE4jtoO-35dLQ0St0GK1xdPaNUKFVO1Gg9zPouthHB5NtNInJFjhTDW20MhhHImbCMVuidt7rWfUd-iNttjNngUy0RcNUNQEej0FfkWlR6duhmoQljhBl9qkOHSLrM26Z3fFdgsXybu/s1600/IMG-20260731-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaHOLSkn8XJr08pmyDY_cGtiqYzmgD6QzDmJns8tFZ6xynRqmHmLE4jtoO-35dLQ0St0GK1xdPaNUKFVO1Gg9zPouthHB5NtNInJFjhTDW20MhhHImbCMVuidt7rWfUd-iNttjNngUy0RcNUNQEej0FfkWlR6duhmoQljhBl9qkOHSLrM26Z3fFdgsXybu/w400-h300/IMG-20260731-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><p></p><p><b style="text-align: justify;">Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini</b><span style="text-align: justify;"> – Perubahan tata kelola penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Agam pasca diberlakukannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2026 memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak lagi diberikannya salinan penetapan BPHTB kepada wajib pajak maupun pemerintah nagari sebagaimana praktik yang berlaku pada regulasi sebelumnya.</span></p><p style="text-align: justify;">Bagi sebagian masyarakat, perubahan mekanisme tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang kontrol publik terhadap proses penetapan pajak daerah. Ketika dokumen yang memuat besaran BPHTB tidak lagi diterima oleh wajib pajak maupun pemerintah nagari, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat melakukan verifikasi terhadap dasar perhitungan pajak yang dibebankan kepada mereka.</p><p style="text-align: justify;">Tim media ASANTARA menemukan bahwa pada masa berlakunya Perbup sebelumnya, petugas Bapenda turun langsung melakukan verifikasi lapangan, menetapkan besaran BPHTB, kemudian salinan penetapan diberikan kepada wajib pajak dan pemerintah nagari sebagai bagian dari administrasi. Dalam mekanisme baru, pola tersebut berubah.</p><p style="text-align: justify;">Wali Nagari Lubuk Alung, Darma Ira Putra, SE., MM. Datuak Batuah, membenarkan bahwa pemerintah nagari tidak menerima dokumen yang memuat besaran BPHTB.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, formulir yang ditandatangani hanya berisi nilai pasar tanah, harga tanah per meter persegi, serta luas dan nilai objek tanah. Adapun besaran BPHTB yang harus dibayar wajib pajak tidak tercantum dalam dokumen tersebut.</p><p style="text-align: justify;">"Berapa nilai BPHTB yang ditetapkan bukan kewenangan wali nagari. Saya hanya mengetahui bahwa sepanjang dokumennya lengkap, saya menandatangani," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak memiliki akses terhadap informasi besaran pajak yang ditetapkan. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana transparansi proses penetapan BPHTB dapat dijaga di tengah perubahan sistem pelayanan.</p><p style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Agam, Helton, SH., M.Si., menjelaskan bahwa perubahan mekanisme merupakan implementasi Perbup Nomor 6 Tahun 2026 yang bertujuan memangkas birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Helton, selama ini terdapat keluhan masyarakat mengenai proses administrasi yang dinilai panjang, bahkan di beberapa nagari terdapat biaya-biaya tambahan yang diatur dalam ketentuan nagari. Karena itu, pemerintah daerah memilih menyederhanakan alur pelayanan melalui regulasi baru.</p><p style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa untuk permohonan tertentu seperti hibah maupun turun waris, petugas tetap melakukan verifikasi lapangan dengan mengacu pada harga pasar di lokasi objek tanah. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh wajib pajak sebagai bentuk persetujuan.</p><p style="text-align: justify;">Sementara untuk transaksi jual beli, dasar perhitungannya berasal dari luas tanah dikalikan harga pasar, kemudian dikurangi komponen yang menjadi objek tidak kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dikenakan tarif BPHTB.</p><p style="text-align: justify;">Helton juga menegaskan bahwa seluruh pembayaran dilakukan melalui kas daerah dan tidak diperbolehkan adanya transaksi tunai dengan petugas.</p><p style="text-align: justify;">"Kami tidak ada transaksi tunai. Pembayaran dilakukan langsung ke kas daerah," tegasnya.</p><p style="text-align: justify;">Ia memastikan apabila masyarakat menemukan dugaan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur oleh oknum petugas, Bapenda membuka ruang pengaduan sepanjang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.</p><p style="text-align: justify;">"Kalau memang ada staf yang melakukan kesalahan, silakan laporkan dengan bukti. Pasti akan kami tindak sesuai peraturan yang berlaku," katanya.</p><p style="text-align: justify;">Terlepas dari penjelasan tersebut, sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan menilai prinsip transparansi merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. Informasi mengenai dasar penghitungan pajak dan besaran kewajiban yang ditetapkan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan hak wajib pajak untuk memperoleh kepastian administrasi.</p><p style="text-align: justify;">Dengan demikian, perubahan mekanisme pelayanan semestinya tetap diimbangi dengan sistem yang memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya penting untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap munculnya persepsi negatif maupun dugaan praktik yang tidak sesuai prosedur.</p><p style="text-align: justify;">Hingga kini, Bapenda Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses penetapan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2026, diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi ke kas daerah. Di sisi lain, berkembangnya pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pelayanan agar prinsip kemudahan, kepastian hukum, dan transparansi dapat berjalan secara seimbang.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#timdpnasantara</p>

BPHTB Tidak lagi di Berikan ke Wajib Pajak dan Pemerintahan Nagari, Besaran Tidak Jelas!

  Lubuk Basung(SUMBAR)Padang Terkini – Perubahan tata kelola penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Agam ...

Baca selengkapnya »

Menyikapi Pembangunan JIAT BWS V Sumbar yang Tidak Tepat Waktu, Ketua Umum LSM P2NAPAS: BWS V Sumbar Harus Terbuka dalam Menyampaikan Besaran Denda dan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Kinerja Penyedia Jasa

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpfAgEo5KW-pNl3KXgJ16W6RCzQZHme7HCW_Vm0xUD9ZSXtBniQ0140iHBRCYfZwwez5WrY42zBXu-iR7jXV86sAJa7CZowKovqDjJ13lz7HtZAxEHzr-Mlde7Fvgysh9pd3hQU459vnCmneAH9CqIS4-3QJMcLEiXVbKQUKYK9CMkx37SueP10h2Fdglp/s717/IMG-20260730-WA0000.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="717" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpfAgEo5KW-pNl3KXgJ16W6RCzQZHme7HCW_Vm0xUD9ZSXtBniQ0140iHBRCYfZwwez5WrY42zBXu-iR7jXV86sAJa7CZowKovqDjJ13lz7HtZAxEHzr-Mlde7Fvgysh9pd3hQU459vnCmneAH9CqIS4-3QJMcLEiXVbKQUKYK9CMkx37SueP10h2Fdglp/w400-h238/IMG-20260730-WA0000.jpg" width="400" /></a></div><b>Padang(SUMBAR)Padang Terkini-</b>Seperti kita ketahui Pembangunan JIAT(Jaringan Irigasi Air Tanah) sejatinya menjadi solusi bagi petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air setiap musim kemarau. Sejumlah lahan pertanian di kawasan Bungus Teluk Kabung dan sekitarnya kerap mengalami kekeringan akibat minimnya jaringan irigasi.<p></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Namun berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, masih ditemukan beberapa titik pekerjaan yang belum selesai bahkan ada yang terkesan terbengkalai. Di antaranya berada di Desa Teluk Kabung, Perumnas Gates Bungus, serta beberapa lokasi lain yang menjadi bagian dari paket pekerjaan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Menindaklanjuti berita JIAT BWS V Sumbar yang telah ditayangkan beberapa waktu lalu serta direspon dari BWS V Sumbar dengan hak Jawab dan Klarifikasi serta pemaparan dan analisa dari beberapa pakar untuk lebih mempertajam dan mempertegas pengerjaan proyek JIAT BWS V yang mengalami keterlambatan dan bagaimana mekanisme serta sanksi dari BWS V Sumbar dalam memberikan sanksi keterlambatan berupa denda kepada PT. Brantas Abipraya Persero sesuai dengan aturan yang berlaku</span></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td></td></tr></tbody></table><span style="text-align: justify;">Ketika di konfirmasikan melalui WA pada Rabu (29/7), Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa apabila benar proyek telah melewati masa pelaksanaan kontrak hingga hampir berjalan lima bulan, pengguna jasa dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) perlu memastikan seluruh ketentuan kontrak diterapkan secara konsisten.             </span><p style="text-align: justify;">"Jika keterlambatan memang terjadi, maka penerapan denda keterlambatan harus dilakukan sesuai kontrak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyedia jasa, termasuk menilai penyebab keterlambatan, kualitas hasil pekerjaan, dan langkah percepatan penyelesaiannya. Apabila terdapat dugaan pelanggaran kontrak atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ahmad Husein Batu Bara.</p><p style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan proyek yang dibiayai APBN tersebut.</p><p style="text-align: justify;">"Kami mendorong BWSS V menyampaikan secara terbuka berapa besaran denda yang telah dikenakan kepada kontraktor, bagaimana progres penyelesaian terkini, kapan proyek ditargetkan selesai 100 persen, dan kapan fasilitas tersebut dapat diserahterimakan serta dimanfaatkan oleh para petani. Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tegasnya.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Ahmad Husein Batu Bara, apabila setelah evaluasi ditemukan adanya indikasi kelalaian atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, maka aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan berdasarkan alat bukti yang cukup.</p><p style="text-align: justify;">Hal Senada juga disampaikan oleh Dirwaster Bapermen(Badan Perlindungan Konsumen)Sumbar Hendri Pratama melalui WA, Pada Rabu(29/7)bahwa Keterlambatan(tidak tepat waktu)pengerjaan Proyek JIAT BWS V ini harus dilaksanakan perpanjangan waktu dan dilakukan penerapan denda sesuai kontrak, jika Proyek JIAT ini belum juga selesai, maka Penyedia Jasa harus dilaksanakan sanksi Blacklist dan tidak boleh melakukan aktifitas proyek selama 2 tahun." Namun kalau memang sudah ada hak Jawab dari BWS V Sumbar tentang  keterlambatan, BWS V juga harus terbuka dalam menyampaikan sanksi dan besaran denda, terhadap Penyedia Jasa, karena ini juga menyangkut hidup para petani yang mengharapkan proyek JIAT ini dapat digunakan secara maksimal" tegas Hendri.</p><p style="text-align: justify;">Di tempat terpisah Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, sampai saat ini setelah di lakukan konfirmasi melalui WA oleh tim Media ini, karena proyek ini didanai dari Uang negara serta menyangkut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, belum juga ada tanggapan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#tim</p><p style="text-align: justify;">#nasional</p><p style="text-align: justify;">#nkri</p><p style="text-align: justify;">#kementerianpu</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

Menyikapi Pembangunan JIAT BWS V Sumbar yang Tidak Tepat Waktu, Ketua Umum LSM P2NAPAS: BWS V Sumbar Harus Terbuka dalam Menyampaikan Besaran Denda dan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Kinerja Penyedia Jasa

Padang(SUMBAR)Padang Terkini- Seperti kita ketahui Pembangunan JIAT(Jaringan Irigasi Air Tanah) sejatinya menjadi solusi bagi petani yang se...

Baca selengkapnya »