Padang Terkini

Polda Sumbar Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Melalui Telpon

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjE0rtLG7kf6PVa5rCZyQx56X1ERXD7T4MezGnw1dk7yBKxatKg_Eq1u60LGxuFaizMAPzvlPMT5M-SSmWA2fPED2FTLXmci-mUG3iPwi4KsDI2wDTu8vEeNVSA9NGBWplYil_-4WPtjHrRd7ZolO3UPa0zUInB8_BQixyQEkneDXDWkz1kCzzVZI0Xwg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="290" data-original-width="292" height="397" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjE0rtLG7kf6PVa5rCZyQx56X1ERXD7T4MezGnw1dk7yBKxatKg_Eq1u60LGxuFaizMAPzvlPMT5M-SSmWA2fPED2FTLXmci-mUG3iPwi4KsDI2wDTu8vEeNVSA9NGBWplYil_-4WPtjHrRd7ZolO3UPa0zUInB8_BQixyQEkneDXDWkz1kCzzVZI0Xwg=w400-h397" width="400" /></a></div> </div>Padang(SUMBAR)PT-  - Kasus penipuan dengan modus menelepon keluarga dan mengabarkan ada anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan sudah sering terjadi, hal ini membuat masyarakat resah akan tindak tanduk pelaku penipuan dengan modus tersebut.</div>Untuk mencegah hal tersebut agar tidak dialami oleh masyarakat, Polda Sumbar melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bid humas) mengimbau agar jangan terlalu mudah percaya akan telepon tersebut."Kalau ada kejadian seperti itu, Agar masyarakat jangan cepat mudah percaya dan disarankan agar menghubungi kantor polisi terdekat untuk memastikan kejadiannya benar atau bohong," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto."Selain menghubungi untuk memastikan kejadiannya, diharapkan masyarakat mengecek kebenarannya dengan datang langsung ke kantor polisi terdekat," imbuhnya.Aksi penipuan yang sering dilakukan dengan berbagai modus, seperti jual beli online, peminjaman modal usaha, bahkan sampai ada yang menggunakan nama Kepolisian untuk menyelesaikan suatu perkara.Kasus yang sering terjadi, yang mana pelaku akan menelpon korban  dengan mengatakan jika anaknya menabrak orang hingga tewas, katanya.Telepon palsu itu biasanya datang dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Polri, penelepon itu mengatakan jika anaknya tengah ditahan karena menabrak orang hingga tewas"Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, Polda Sumbar kembali menghimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu mudah percaya, terlebih kepada orang yang belum kita sama sekali. Apalagi jika ada telepon yang mengatasnamakan anggota kepolisian yang menawarkan bisa menyelesaikan suatu perkara, " ujar  Kombes Pol Satake.Masyarakat jika menerima telpon dari yang mengaku anggota kepolisian, diharapkan agar terlebih dahulu mencek kebenarannya, masyarakat jangan mudah percaya, diharapkan masyarakat segera mengecek kebenarannya dengan langsung datang ke kantor polisi terdekat ," pungkasnya. #hms/boy

Polda Sumbar Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Melalui Telpon

Padang(SUMBAR)PT - - Kasus penipuan dengan modus menelepon keluarga dan mengabarkan ada anggota keluarganya yang mengalami kecelakaan su...

Baca selengkapnya »

Kanwil Kemenag Sumbar Gelar FGD Revitalisasi KUA, Enam Belas KUA Revitalisas Tahun 2022

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp7R7PeZXkKribwfrC0aVn3PYhBAq6bBLRDqVTTs-fE5Qr4Yh28jGPDolJJCpE4EMHvn8q2RSmnXZVN5MMEa4e_ILiXvGLGFgr9MJ_fxzz0yqnxp8CtdqFlWdhZHM8apdE_qXJE_jZmr56bNvarE3ulFobPMCNxSorRez_LRMqph1PTJ6a5ecT8HBVuA/s750/foto%20kemenag%20Sumbar%203.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="750" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp7R7PeZXkKribwfrC0aVn3PYhBAq6bBLRDqVTTs-fE5Qr4Yh28jGPDolJJCpE4EMHvn8q2RSmnXZVN5MMEa4e_ILiXvGLGFgr9MJ_fxzz0yqnxp8CtdqFlWdhZHM8apdE_qXJE_jZmr56bNvarE3ulFobPMCNxSorRez_LRMqph1PTJ6a5ecT8HBVuA/w640-h426/foto%20kemenag%20Sumbar%203.jpg" width="640" /></a></div>  Bukittinggi(SUMBAR)PT- Semoga melalui FGD 
ini tidak saja dapat mengungkapkan permasalahan - permasalahan di KUA 
namun juga diharapkan dapat menghasilkan solusi, strategi, merumuskan 
program kerja guna memperkuat kelembagaan KUA di Sumatera Barat.

Demikian disampaikan Kakanwil Kemenag 
Provinsi Sumbar H. Helmi yang didampingi Kabid Urais H. Edison, Kabid 
Penais Zawa H. Yufrizal dan Kakan Kemenag Kota Bukittinggi H. Eri 
Iswandi saat membuka sekaligus memberikan arahan pada FGD Revitalisasi 
KUA se-sumbar di hotel Royal Denai Bukittinggi, Selasa (19/04).

Kakanwil H. Helmi menjelaskan program 
revitalisasi KUA merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA 
sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna 
meningkatkan kualitas umat beragama.

Tujuan strategis revitalisasi KUA sebut 
Kakanwil yaitu pertama untuk meningkatkan kualitas umat beragama, kedua 
memperkuat program dan layanan keagamaan, ketiga memperkuat peran KUA 
dalam mengelola kehidupan keberagamaan dan keempat meningkatkan 
kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

" beberapa faktor peningkatan kelembagaan 
KUA diantaranya peningkatan fisik, sarana prasarana, standar pelayanan 
dan juga peningkatan mutu SDM di KUA itu sendiri," ungkap Kakanwil.

Tahun 2022 Kementerian Agama Provinsi 
Sumbar mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 
 sebanyak enam belas KUA dan ini jauh meningkat dibandingkan tahun lalu 
yang hanya dua KUA revitalisasi se-provinsi Sumbar.

Adapun enam belas KUA Revitalisasi 
Provinsi Sumatera Barat tahun 2022  yaitu: KUA Padang Utara, KUA 
Pariaman Tengah, KUA Tilatang Kamang, KUA Lubuk Sikarah, KUA Kubung, KUA
 Guguk Panjang, KUA Pasaman, KUA Lubuk Sikaping, KUA Talawi, KUA 
Sijunjung, KUA Padang Panjang Timur, KUA Sungai Rumbai, KUA Akabilu, KUA
 Nan Sabaris, KUA Pariangan dan KUA Koto XI Tarusan.

Forum Group Discussion Revitalisasi KUA 
tahun 2022 ini diikuti enam belas Kasi Bimas dan KUA revitalisasi 
se-provinsi Sumatera Barat  dan dilaksanakan selama tiga hari mulai 
tanggal 19 April sampai dengan 21 April 2021. #boy/ rzk

Kanwil Kemenag Sumbar Gelar FGD Revitalisasi KUA, Enam Belas KUA Revitalisas Tahun 2022

Bukittinggi(SUMBAR)PT - Semoga melalui FGD ini tidak saja dapat mengungkapkan permasalahan - permasalahan di KUA namun juga diharapkan d...

Baca selengkapnya »

Alur Pendistribusian Dana Zakat, Kanwil Kemenag Sumbar Distribusikan Ratusan Juta untuk Siswa Madrasah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlgErdZw7-zEgZbOT_lxFcSGZnxLNN-yMK4pjPlsHWGofw_lGxXy8Hr7bRlrgjKlY0psL97jNjiVpkx8XDIFy4QgVXr7R9weqJJmNkr_EjNFuK4xJohX1ojYAtFeJdUUsK6gRGmJ-ABTm1JAMMnK3UfPnhN1nNHm8X8mBrJxxi0WjfCJCMXJ35_WX_sQ/s750/foto%20kemenag%20Sumbar%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="750" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlgErdZw7-zEgZbOT_lxFcSGZnxLNN-yMK4pjPlsHWGofw_lGxXy8Hr7bRlrgjKlY0psL97jNjiVpkx8XDIFy4QgVXr7R9weqJJmNkr_EjNFuK4xJohX1ojYAtFeJdUUsK6gRGmJ-ABTm1JAMMnK3UfPnhN1nNHm8X8mBrJxxi0WjfCJCMXJ35_WX_sQ/w400-h266/foto%20kemenag%20Sumbar%202.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT- Masih terasanya dampak pandemi yang tak 
kunjung usai, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 
melalui Bidang Penais Zawa gerak cepat dalam pendistribusian dana zakat 
untuk Siswa Madrasah Aliyah se Sumatera Barat (18/4).

Kakanwil yang dalam kesempatan itu 
melaunching kegiatan tersebut menyampaikan bahwa suasana pandemi yang 
masih belum berakhir sehingga mempengaruhi ekonomi masyarakat secara 
umum tak terkecuali siswa Madrasah, melatar belakangi keinginan dalam 
melakukan akselerasi (percepatan) dalam pendistribusian dana zakat.

“Tentu saja yang diharapkan adalah 
berbagai bantuan termasuk subsidi  dan masalah zakat tak sama dengan 
bantuan karena Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak 
menerimanya (Mustahiq),” ujar Kakanwil menegaskan.

“Kami berharap agar dana zakat ini 
diberikan kepada yang berhak dan kami yakin dan percaya di Madrasah 
banyak sekali anak didik kita yang berhak menerima dan perlu kita 
berikan zakat namun karena keterbatasan jumlah zakatdisebabkan sumber 
dana zakat hanya dari majelis guru dan pegawai di Madrasah itu saja 
tentu tidak mencukupi,” jelasnya lagi.

Ditambahkan Kakanwil, “Kita masih 
berpegang pada undang undang zakat itu bahwa 70 % disalurkan untuk 
madrasah yang menyetorkan dan 30% melalui Baznas didistribusikan.”

Kakanwil berharap ada usaha lain madrasah 
dalam membantu siswa diluar baznas. “Jangan sampai ada siswa yangg 
memiliki potensi putus sekolah karena masalah ekonomi, ini adalah tugas 
kepala Madrasah,” seru Kakanwil.

Diakhir Kakanwil juga menyinggung pelaksanaan program Nasional Satu Juta vaksinasi booster.

“Ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam 
program ini yakni, vaksin, vaksinator dan sasaran, maka yang menjadi 
tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik adalah kita ikut 
mensukseskan dengan mencari sasaran vaksin tersebut, kita kerjasama 
dengan Polri 21-23 Kementerian Agama diminta untuk dapat mensukseskan 
target sejuta Vaksin booster dan untuk Sumatera Barat mendapatkan Kuota 
sebanyak dua puluh lima ribu, mari kita dukung bersama sama,” imbau 
Kakanwil.

Terkait pelaksanaan pendistribusian dana 
zakat untuk siswa Madrasah ini, Kepala Bidang Penais Zawa, H. Yufrizal 
 melaporkan bahwa total dana zakat program bantuan pendidikan bagi siswa
 kurang mampu di lingkungan MAN se Sumatera Barat sebesar Rp. 
360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk 47 Madrasah se 
Sumatera Barat.

Disampaikannya lagi bahwa besar bantuan yang akan diberikan untuk masing masing siswa adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

“Bantuan pendidikan ini diperuntukkan bagi
 siswa kurang mampu diberikan kepada Madarasah Aliyah Negeri yang sudah 
menyetorkan dana zakat ASN-nya ke UPZ Baznas Kanwil Kemenag Prov. 
Sumatera Barat dari bulan Maret 2021 sampai bulan Oktober 2021,” 
tambahnya.

Dijelaskannya bahwa Kuota Siswa yang 
mendapatkan bantuan pada masing-masing Madrasah ALiyah Negeri (MAN) 
ditetapkan oleh UPZ Baznas Provinsi Sumatera Barat Kanwil Kemenag 
Provinsi Sumatera Baratsecara Proposrional berdasarkan besaran setoran 
zakat yang diterima dan asas subsidi silang atau pemerataan.

“Kami dari kepengurusan terus berjuang dan
 berupaya meningkatkan kwalitas menjaga amanah yang diberikan umat Islam
 dalam rangka pengelolaan zakat di Sumatera Barat dengan prinsip 
Keadilan dan Akuntabilitas,” tukas Kabid Penais mengakhiri 
laporannya. #boy/dw

Alur Pendistribusian Dana Zakat, Kanwil Kemenag Sumbar Distribusikan Ratusan Juta untuk Siswa Madrasah

Padang(SUMBAR)PT - Masih terasanya dampak pandemi yang tak kunjung usai, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui ...

Baca selengkapnya »

Mutasi Bergulir, Jabatan Baru Kabidkum Kapolresta Padang di Polda Jateng

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhouWkBv5U1Q94JGlwkVgtefVEUZ2bFG-jpY9cgrSH0Qk-mK2SCfvWAYqOsZ_qTrO6dSE_Wokj5r9GZBIA_PA1IK-WZUlK1tWoYJRjMVrPPdjpq1h3WMUT42AfI6wiHo10cV8VMCzTMtS0iyxv6u_10nrOpksjjmytAD0_oAoYyQmbL0pSo7TJBo5R-_A" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="208" data-original-width="375" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhouWkBv5U1Q94JGlwkVgtefVEUZ2bFG-jpY9cgrSH0Qk-mK2SCfvWAYqOsZ_qTrO6dSE_Wokj5r9GZBIA_PA1IK-WZUlK1tWoYJRjMVrPPdjpq1h3WMUT42AfI6wiHo10cV8VMCzTMtS0iyxv6u_10nrOpksjjmytAD0_oAoYyQmbL0pSo7TJBo5R-_A=w400-h221" width="400" /></a></div> Padang(SUMBAR)PT-Kapolresta Padang dan satu orang  Perwira menengah (Pamen) Polda Sumbar menjalani mutasi  jabatan dalam surat telegram Kapolri tertanggal 13 April 2022.Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, Kapolresta Padang dan satu orang Pamen menjalani mutasi sesuai ST/747/IV/KEP./2022 tanggal 13 April 2022.Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, S.I.K, M.H mutasi ke Polda Jawa Tengah (Jateng) menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Hukum (Kabidkum), ia digantikan oleh AKBP Ferry Harahap, S.I.K. M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Sumatera Selatan.Selain itu, AKBP  Donny Arief Praptomo, S.I.K, M.H yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan (Kabag Ada) Biro Logistik (Ro Log) Polda Sumbar, pindah jadi Wakil Dirreskrimsus Polda Metro Jaya."Mutasi dan promosi itu hal yang biasa di tubuh Polri, sebagai bentuk regenerasi dan tuntutan zaman yang semakin kompleks di masa depan," kata Kabid Humas Polda Sumbar. (*)

Mutasi Bergulir, Jabatan Baru Kabidkum Kapolresta Padang di Polda Jateng

Padang(SUMBAR)PT - Kapolresta Padang dan satu orang Perwira menengah (Pamen) Polda Sumbar menjalani mutasi jabatan dalam surat telegram Ka...

Baca selengkapnya »

Lisda Hendrajoni Sambut Baik Atensi Polri Mengenai UU TPKS untuk Percepat Direktorat Khusus

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizopXz8TFnaxI0BQSFgcWEp5vf4ifYlKYvy-wu_Bi4oRVV_4ExOqSyDaVSLkROFzjSAFBPYNc5HM7s79JEKLLefuBYrKJEExSdaGTWVJNVSmsxkSJaTotY_WsZBfRGPV9qGCXfm4AtgGKyB2uwwRUOVuKHhE5yZoBL4Ek0CNxKvzWtxUxssWNeCgZzvg/s1080/IMG-20220416-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="789" data-original-width="1080" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizopXz8TFnaxI0BQSFgcWEp5vf4ifYlKYvy-wu_Bi4oRVV_4ExOqSyDaVSLkROFzjSAFBPYNc5HM7s79JEKLLefuBYrKJEExSdaGTWVJNVSmsxkSJaTotY_WsZBfRGPV9qGCXfm4AtgGKyB2uwwRUOVuKHhE5yZoBL4Ek0CNxKvzWtxUxssWNeCgZzvg/w640-h468/IMG-20220416-WA0025.jpg" width="640" /></a></div> Jakarta(SUMBAR)PT- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengapresiasi lahirnya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut disampaikan Kapolri melalui Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Dedi Prasetyo pasca disahkannya UU TPKS melalui Sidang paripurna DPR RI belum lama ini.<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">"Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut," kata Irjen Pol Dedi Prasetyokepada wartawan di Jakarta, kemarin.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan, pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">"Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim, dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres," ujarnya.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Polri guna mengimplementasikan UU TPKS ke depan. </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Lisda menilai, efektifitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">“Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Dengan ini kami sampaikan, Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Karena bagi kami, penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar menjadi efektif,” ujar Lisda.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Srikandi Nasdem tersebut menyebutkan, dengan terbentuknya  Direktorat PPA yang nanti perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">Namun menurutnya, proses pembentukannya perlu dibahas bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.</div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">“Tentu ada proses dan tahapan yang akan dilalui, seperti pembahasan dengan sejumlah kementerian. Namun kita sangat berharap proses pembentukan Dit PPA di Polri dapat berjalan lancar sampai adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar pembentukannya, Aamin,” pungkas Politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat tersebut. </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> </div><div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Roboto Slab", Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">#rd/boy</div>

Lisda Hendrajoni Sambut Baik Atensi Polri Mengenai UU TPKS untuk Percepat Direktorat Khusus

Jakarta(SUMBAR)PT- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengapresiasi lahirnya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ha...

Baca selengkapnya »

Di Pastikan Tampung Arus Mudik 2022, Fungsional Ruas Jalan Muaro Kalaban, Kiliranjao - Batas Riau dan Jambi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9BFWGFPEma4KzUOtXdmJ9pPWpO6LH3Z5VaTDpcDKQw5o-yup5kNqKVfPjOvNnuNdSowLFl1w7n9_L9xERj9E3fdoj3aCoeLQptcGgfCRFTrCxAg8BDTyFwwoszmO0dsmgIRSvUxE2QMBHPkgm6bWGv81ZfuI0yv56xW50edfFEZXN6oEjywWmG0BANg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9BFWGFPEma4KzUOtXdmJ9pPWpO6LH3Z5VaTDpcDKQw5o-yup5kNqKVfPjOvNnuNdSowLFl1w7n9_L9xERj9E3fdoj3aCoeLQptcGgfCRFTrCxAg8BDTyFwwoszmO0dsmgIRSvUxE2QMBHPkgm6bWGv81ZfuI0yv56xW50edfFEZXN6oEjywWmG0BANg=w640-h480" width="640" /></a></div> Sijunjung (SUMBAR) PT - Dalam menyambut arus mudik tahun ini. Kementerian PUPR telah memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional diwilayah Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Untuk menjaga fungsional lintasan dalam menyambut arus mudik tahun 2022 ini, khususnya diwilayah Provinsi Sumatera Barat, upaya kerja keras terus dilakukan oleh BPJN Padang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiizeZoXBqb7GUgBBNyg8OnZqmxxlqSb_DDp37lkUTYBHR3v6rgkEHd3Mov6vZxO2maG0m6ELdp1GeC9yNsafGpWC2EwqVCwTEXXP4SfYpznuSCzftpghhyIWgRexhjpxsnxF8BKalqDCuteabLZZ2khtId8Fn16UFIyTeXqY6_17i63sVEnIY5JWDc8A" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img alt="" data-original-height="900" data-original-width="1200" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiizeZoXBqb7GUgBBNyg8OnZqmxxlqSb_DDp37lkUTYBHR3v6rgkEHd3Mov6vZxO2maG0m6ELdp1GeC9yNsafGpWC2EwqVCwTEXXP4SfYpznuSCzftpghhyIWgRexhjpxsnxF8BKalqDCuteabLZZ2khtId8Fn16UFIyTeXqY6_17i63sVEnIY5JWDc8A=w640-h480" width="640" /></a></div> </div>Perbaikan-perbaikan badan jalan di ruas Lintas Tengah Sumatera saat ini tengah dilakukan. Salah satunya pada Ruas jalan yang melintasi Kabupaten Sijunjung - Darmasraya - batas Riau dan Jambi, titik-titik ini merupakan bagian ruas jalan nasional yang berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional Padang. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Padang, Syahputra A Ghani melalui Kasatker PJN Wilayah II Sumbar, yang diwakili oleh PPK 2.2 Nova Herianto memastikan ruas jalan nasional yang melintasi Kabupaten Sijunjung - Batas Riau dan Darmasraya - batas Jambi siap menampung arus mudik tahun ini. Hal tersebut disampaikan PPK 2.2 Nova Herianto pada GoAsianews.com Rabu 13 April 2022. "Melalui kegiatan preservasi, menjaga fungsional lintasan dalam menyambut arus mudik menjadi ujung tombak kami, ucapnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>Lebih lanjut Nova menjelaskan, saat ini ada dua paket kegiatan preservasi yang tengah berjalan diwilayah kerja PPK 2.2, yakni preservasi jalan dan jembatan Kiliranjao - batas Jambi, Kiliranjao - batas Riau, dan preservasi jalan dan jembatan Muaro Kalaban - Kiliranjao. Dan untuk mendukung kelancaran arus mudik 2022 ini, kami dari PPK 2.2 BPJN Padang Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah mendirikan posko lebaran diruas ini, dan beberapa alat berat telah distandbykan untuk menjaga fungsional lintasan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti longsor. Dan diposko juga terpampang nomor call center, melalui nomor ini, masyarakat dapat menghubungi kami, dan kami siap membantu kapanpun dibutuhkan", jelas Nova Herianto mengakhiri. #boy/dn

Di Pastikan Tampung Arus Mudik 2022, Fungsional Ruas Jalan Muaro Kalaban, Kiliranjao - Batas Riau dan Jambi

Sijunjung (SUMBAR) PT - Dalam menyambut arus mudik tahun ini. Kementerian PUPR telah memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional diwi...

Baca selengkapnya »

Tim Safari Ramadhan Kemenag Sumbar Serahkan Bantuan Untuk Mushalla Raudatul Ulum Bungus

<div class="post-text" style="text-align: left;">
 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwbsq50OVlguUujxfpl-Q3uT7Qq2MRkXvDPBUSm9k5TN5KKictARi_NEG1fPgi06xCIa9lPP8LPqVN9v5-A13PRxnzLONpW34NUHLLuKIZ-2zWlgkxCjFLUcZJbsbGQTQna8-idG-85rpwhPnQDVyAl_N6E0a_cwTp65Y60kMNYH7JngFGZd2vXJgF8g/s750/foto%201%20kemenag%20Sumbar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="750" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwbsq50OVlguUujxfpl-Q3uT7Qq2MRkXvDPBUSm9k5TN5KKictARi_NEG1fPgi06xCIa9lPP8LPqVN9v5-A13PRxnzLONpW34NUHLLuKIZ-2zWlgkxCjFLUcZJbsbGQTQna8-idG-85rpwhPnQDVyAl_N6E0a_cwTp65Y60kMNYH7JngFGZd2vXJgF8g/w400-h266/foto%201%20kemenag%20Sumbar.jpg" width="400" /></a></div>Padang(SUMBAR)PT -Tim Safari Ramadhan (TSR) 
Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan Kan Kemenag Kota Padang yang 
dipimpin langsung Kepala Kanwil H. Helmi menyerahkan bantuan dari Unit 
Pengelola Zakat (UPZ) Kemenag Sumbar dan bantuan dan Kemenag Kota Padang
 untuk warga dan Mushalla Raudatul Ulum Koto Gadang Kel. Bungus Timur 
Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang,  Provinsi Sumbar, Kamis malam 
(14/04).

Kegiatan ini merupakan rangkaian safari Ramadhan yang dilakukan oleh 
Kanwil Kemenag beserta jajaran untuk mempererat tali silaturahmi antara 
Kementerian Agama Provinsi Sumbar dengan masyarakat yang ada di 
kabupaten/kota.

Setelah penyampaian hantaran kata oleh Kabid Penais Zawa H. Yufrizal 
dengan memperkenalkan satu persatu rombongan yang datang, H. Helmi 
Pimpinan rombongan TSR Kemenag Provinsi Sumbar menyerahkan bantuan 
sebesar Rp. 5.000.000, bantuan Al-Quran kepada pengurus mushalla dan 
bantuan dari UPZ Kanwil Kemenag Sumbar untuk empat orang senilai Rp. 
1.500.000.

Pada kesempatan yang disambut antusias warga Koto Gadang Bungus ini, 
Kakanwil juga diminta menyampaikan tausiah sebelum Sholat Tarawih 
berjamaah.

Dalam tausiah nya, Kakanwil mengisahkan keteladanan salah seorang 
sahabat nabi Muhammad SAW yakni kepemimpinan Umar bin Khattab 
Radhiyallhu anhu yang peduli kepada umat.

Demi memastikan semua rakyat telah terpenuhi hak-hak dan hajatnya, Umar bin Khattab kerap melakukan 'blusukan' di tengah malam.

Secara singkat Kakanwil menjelaskan menjadi pemimpin seperti Umar bin
 Khattab mungkin tak mudah, tapi setidaknya kita berusaha menirunya.

Tim TSR Kemenag Prov Sumbar yang mendampingi Kakanwil adalah Ketua 
DWP Kanwil Kemenag Sumbar, Kabid Penais Zawa, Analis Kebijakan, humas 
Kanwil Kemenag Sumbar, Kepala Kankemenag beserta Ketua DWP Kemenag Kota 
Padang, pejabat eselon IV, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Perencana, 
Kepala Urusan TU Madrasah dan ASN dilingkungan Kemenag Kota Padang. #boy/ rzk
 </div>

Tim Safari Ramadhan Kemenag Sumbar Serahkan Bantuan Untuk Mushalla Raudatul Ulum Bungus

Padang(SUMBAR)PT -Tim Safari Ramadhan (TSR) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan Kan Kemenag Kota Padang yan...

Baca selengkapnya »

Lisda Hendrajoni: Alhamdulillah, Berkah Ramadan, RUU TPKS Sah Menjadi Undang-Undang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsc8G3mPJq4dL2yDMDldjDmKfO-cs1akQnJOJaVxlwG0z119KilPqX6y-xKnso1zwG89T758YU9vMXty5-mkfrKC1N3h2yzDnR0SJ4rEGO0x9bk9uwRnPcF4P-3unBJKhwc-RuuXVVTBO07KyeiFhvGvHqsN7GTnxo2scAv6ja05RwVD6ragGLSukiQ/s1280/IMG-20220413-WA0037.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1133" data-original-width="1280" height="566" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsc8G3mPJq4dL2yDMDldjDmKfO-cs1akQnJOJaVxlwG0z119KilPqX6y-xKnso1zwG89T758YU9vMXty5-mkfrKC1N3h2yzDnR0SJ4rEGO0x9bk9uwRnPcF4P-3unBJKhwc-RuuXVVTBO07KyeiFhvGvHqsN7GTnxo2scAv6ja05RwVD6ragGLSukiQ/w640-h566/IMG-20220413-WA0037.jpg" width="640" /></a></div> Jakarta(SUMBAR)PT - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual atau TPKS dan disahkan menjadi Undang-undang. Ketok palu pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Paripurna yang berlangsung pada Selasa (12/4)."DPR RI sudah bisa mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual. Yang mana dalam penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa pemerintah sudah menyetujui sehingga Insha Allah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah dapat berlaku di Indonesia," ungkap Puan Maharani usai persidangan.Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi RUU TPKS, Lisda Hendrajoni menyampaikan rasa syukur yang mendalam, atas pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilangsungkan dalam bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. "Alhamdulillah, akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil yang sudah dinantikan oleh masyarakat. Dengan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlangsung di Bulan Suci Ramadhan, Semoga seluruh pihak yang terlibat diberkahi oleh Allah SWT,Aamiin," Ungkap Anggota Fraksi Nasdem tersebut dengan penuh rasa syukur.Lisda yang sedari awal mendukung penuh dalam perjuangan pengesahaan Undang-undang tersebut, menyebut bahwa penantian masyarakat akan Undang- undang yang menjamin perlindungan dan berpihak pada para korban kekerasan seksual, akhirnya benar-benar dapat terwujud, meskipun sempat tertunda selama satu dekade."Meski sempat terganjal beberapa kali di parlemen, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang baru ini akan menjamin dan memberi perlindungan lebih serta akan berpihak kepada korban kekerasan seksual, yang selama ini belum pernah dimiliki oleh Indonesia," jelasnya.Lebih lanjut setelah disahkannya UU TPKS, tentunya pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan agar UU TPKS menjadi aplikatif dengan sosialisasi dan koordinasi bersama lintas kementerian/lembaga demikian juga pemerintah daerah, agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang."Kita sangat yakin UU TPKS sangat Implemantif, sehingga kita berharap pihak pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan, agar UU TPKS bisa diterapkan dan menjadi aplikatif,” pungkasnya.  #rls/boy

Lisda Hendrajoni: Alhamdulillah, Berkah Ramadan, RUU TPKS Sah Menjadi Undang-Undang

Jakarta(SUMBAR)PT - DPR RI akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual atau TPKS dan disahkan m...

Baca selengkapnya »

Dr.Alirman Sori: Peran Media Massa Menjadi Point Penting dalam Penyebaran Berita di Indonesia

<span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX3eE2We3_KFsmfvWB04loYSMN9sLqO0glxaiTkpuFIUssPlWveGqBOY2aKGE0cDCS8vOvVOtnrdQrfKJc5ZlOg7TtT7mawz0nftk1NH-hz1ciziUaECu0_-oeKdOiTaycjDegp5qJf0H9prPyR9NLbgEnuMVa6l8JW5OjhXVR3QJXe0dg1tv9_HWR8g/s4160/IMG_20220409_172259.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX3eE2We3_KFsmfvWB04loYSMN9sLqO0glxaiTkpuFIUssPlWveGqBOY2aKGE0cDCS8vOvVOtnrdQrfKJc5ZlOg7TtT7mawz0nftk1NH-hz1ciziUaECu0_-oeKdOiTaycjDegp5qJf0H9prPyR9NLbgEnuMVa6l8JW5OjhXVR3QJXe0dg1tv9_HWR8g/w640-h480/IMG_20220409_172259.jpg" width="640" /></a></div><span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Padang(SUMBAR)PT-<b style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; color: #202122; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Kebebasan pers dalam Demokrasi (<span lang="en" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; color: #202122; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><i style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.<p style="background: none rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #202122; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKJrsWUpOz9NRHhqCNOdn9DnFkT3ZavCe0nW2O2lrJYqWUXElvE_aZUBdbT50eMu1-nSuCDlj-GX4oqUMwQC5g__Dok5N3xFLap59rR9GCy6ULkh8FQfgbXvK9yiEStpow_tYRc6lP2gH9QY3IGs33cp3pe7XjRUMHkhGOZy1vRTJ_EAypXU8D3WExJA/s4160/IMG_20220409_182159.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKJrsWUpOz9NRHhqCNOdn9DnFkT3ZavCe0nW2O2lrJYqWUXElvE_aZUBdbT50eMu1-nSuCDlj-GX4oqUMwQC5g__Dok5N3xFLap59rR9GCy6ULkh8FQfgbXvK9yiEStpow_tYRc6lP2gH9QY3IGs33cp3pe7XjRUMHkhGOZy1vRTJ_EAypXU8D3WExJA/w400-h300/IMG_20220409_182159.jpg" width="400" /></a></div> <p style="background: none rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #202122; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Lato, Helvetica, Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> <p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">Dalam penyampaian materi, anggota DPD RI/MPR RI, Dr. H. Alirman Sori, S.H., M.HUM., M.M. menyampaikan bahwa tema yang diangkat sekarang sangat menarik, wartawan memang harus selalu mencari berita yang faktual, dan ini merupakan fenomena yang terjadi sekarang ini.<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">"Sama kita ketahui bahwa demokrasi di Indonesia sekarang sedang berada di jurang ketidakstabilan, dan itu bisa kita buktikan. Pemilik demokrasi sebenarnya itu adalah rakyat, dalam  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan 'Kedaulatan ada di tangan rakyat.' Bicara mengenai partai, partai itu hanyalah saringan yang diharapkan mampu melahirkan memimpin Indonesia," terangnya.<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">"Jadi melihat kondisi sekarang mengenai apa kabar demokrasi Indonesia ini memang harus dipertanyakan. Ada apa sebenarnya dengan demokrasi kita? Apa yang sesungguhnya terjadi di pusat? Katakan mengenai presiden tiga periode. Dalam politik Indonesia ada yang dinamakan dengan trace politica yang mana ada Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, yang membuat undang-undang itu ada di Legislatif yaitu DPR, ini yang seharusnya kita pertanyakan," lanjutnya.<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">Isu-isu yang beredar akhir-akhir ini harus disikapi dengan bijak dan harus ditelaah secara baik, agar tidak terjadi kegaduhan demokrasi di negara ini, ujar Alirman Sori.<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">Alirman Sori berharap peran media massa akan menjadi point penting dalam penyebaran berita di Indonesia. Bijak bermedia, jujur dan betul-betul berita yang bermanfaat bagi masyarakat, ucapnya sambil mengakhiri.<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">Turut Hadir dalam dialog bersama Anggota DPD MPR RI Dr.Alirman Sori, SH, M.Hum, MM dan JMSI Sumbar seperti, Dewan Pakar JMSi, Sekretaris JMSI, Bendahara dan para pengurus JMSI Sumbar(9/4).<p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;"> <p style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; color: #5e5e5e; font-family: "Allerta Stencil"; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; transition: all 0.3s ease 0s; vertical-align: baseline;">#boy

Dr.Alirman Sori: Peran Media Massa Menjadi Point Penting dalam Penyebaran Berita di Indonesia

Padang(SUMBAR)PT- Kebebasan pers dalam Demokrasi ( freedom of the press ) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan ...

Baca selengkapnya »

Dr.Alirman Sori: Restorative Justice

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGlD7qISMSp3f7b9tHqx1Lsmhfx9gK539jNo7cjK1Vvp2Vokoe3riauE1x3Fk4zqtCkGpQvMvjxnJucZXW2jwHHZo1m1JMubcwjS2Ew5Dmh2cTTcaWMHEKadR_OqrB-H1sqzCih4DTpTdLLLQkHYiF7ktxRVLnkunR9ttDT77Cmky0diJX4_R2wR57eA/s960/IMG-20220405-WA0163.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="826" data-original-width="960" height="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGlD7qISMSp3f7b9tHqx1Lsmhfx9gK539jNo7cjK1Vvp2Vokoe3riauE1x3Fk4zqtCkGpQvMvjxnJucZXW2jwHHZo1m1JMubcwjS2Ew5Dmh2cTTcaWMHEKadR_OqrB-H1sqzCih4DTpTdLLLQkHYiF7ktxRVLnkunR9ttDT77Cmky0diJX4_R2wR57eA/w640-h550/IMG-20220405-WA0163.jpg" width="640" /></a></div> Padang(SUMBAR)PT-Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.Awal pelaksanaan program tersebut sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.Mendalami apa yang disampaikan oleh pakar hukum pidana Mardjono, praktek pemidanaan di Indonesia cendrung pada tujuan retributif dengan pola pendekatan keadilan pembalasan.Bila kita telisik pola pemidanaan retributif dari berbagai kasus pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata banyak para mantan narapidana kembali melakukan kejahatan yang berulang. Dengan demikian tujuan utama penegakan hukum belum tercapai secara otpimal.Tujuan penegakan hukum adalah terwujudnya asas kemanfaatan. Contohnya apabila seseorang yang telah selesai menjalankan pemindanaan diharapkan yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat kehidupan kehidupannya menjadi normal,  terbangun kesadaran individu untuk tidak melakukan kesalahan atau melakukan kembali perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain ada efek jera.Pertanyaannya kenapa  orang yang sudah menjalani pemidanaan, kembali melakukan perbuatann melawan hukum, hal ini bisa jadi hak-hak mereka tidak terlindungi, tidak terpenuhinya prinsip penegakan hukum yang berkeadilan, karena sistem pendekatan pemindanaannya retributif (pembalasan). Mencermati fenomena dan realitas penegakan hukum di Indonesia selama ini, kecendrungan menerapkan pola pemindanaan pembalasan berdasarakan teori absolut/retributif menjadi pembenaran.Pendekatan pemidanaan pola retributif  berimplikasi dalam penegakan hukum yang berkeadilan, karena  untuk pembuktian formil dan materil berbagai cara bisa saja dilakukan untuk membuktikan dugaan pelanggaraan, walaupun pada dasarnya lemah untuk diadili, sehingga dipaksakan dalam pembuktian. Dari  titik inilah sering terjadi a buse of power dan berlindung dibalik kewenangan atas nama negara.Lazimnya sebuah negara demokrasi Pancasila seperti Indonesia, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sudah seharusnya melakukan perubahan pendekatan penegakan hukum yang  “humanis”. Pendekatan humanis sosial kultural atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penegakan hukum yang humanis harus tetap dibandul konstitusi negara UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dengan menempatkan nilai-nilai teologi dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta  berkeadilan.Maksud dan tujuan memastikan penyebab seseorang melakukan pelanggaran/kejahatan menjadi penting dalam penegakan hukum , sehingga keputusan pemidanaan memastikan perlindungan hak-hak seseorang untuk mendapatkan keadilan hakiki.Negera Hukum yang demokratis dalam proses penegakan hukum dalam memberikan sanksi pemidanaan harus menegakan hukum dengan hukum  atas nama keadilan yang dilandasi nilai-nilai kejujuran nurani. Esensial penegakan hukum negara demokrasi seperti Indonesia harus berdasarkan dasar negara dan ideologi negara yakni Pancasila sebagai sumber hukum.Pengejawataannya pemidanaan yang dijatuhkan harus  melindungi hak-hak warga negara yang tidak boleh dikurangi, sehingga  sanksi pemindanaan yang diberikan memberi efek jera dan disitulah disebut artikulasi sanksi pemidanaan membawa kemanfaatan dalam penegakan hukum.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixDRThnYiJCn2yypqpKMvGXb6YhczLz7gJ2SGildBXAHD0QZ5-ZO05bRPiwDdiiLRREApcFFPWmQyqad7DqXB5382fKKzdNw3OlaqSfRC02upXGxp-pdqZwnIE4Fj6Y6sOainGI_B5wvlcRS1HsPm-LriHMn7pajm5W4tLSWzFsRqm6iszV1Qv_0N9Xw/s1024/IMG-20220405-WA0164.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="1024" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixDRThnYiJCn2yypqpKMvGXb6YhczLz7gJ2SGildBXAHD0QZ5-ZO05bRPiwDdiiLRREApcFFPWmQyqad7DqXB5382fKKzdNw3OlaqSfRC02upXGxp-pdqZwnIE4Fj6Y6sOainGI_B5wvlcRS1HsPm-LriHMn7pajm5W4tLSWzFsRqm6iszV1Qv_0N9Xw/w400-h266/IMG-20220405-WA0164.jpg" width="400" /></a></div> Belajar dari  beberapa negara seperti Canada yang menerapkan pendekatan penyelesaian tindakan perbuatan melawan hukum dengan sistem Retorative Justice terhadap kasus tertentu dapat dicontoh dan  diterapkan di Indonesia, karena spiritnya berkesesuaian dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.Di Indonesia pergeseran mindset pemidanaan restruktif menuju Restorative Justice sudah mulai diterapkan oleh tiga institusi penegakan hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara.Salah satu landasan penerapan restorative justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020.Tujuan panduan restorative justice oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.Menurut MA, konsep restorative justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482).Selain itu, prinsip restorative justice juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/afdoening buiten process, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020.Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui restorative justice.Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip restorative justice adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016.Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).Tiga institusi negara Indonesia yang sudah mulai menerapkan  sistem penegakan hukum Restorative Justice adalah merupakan langkah maju, bahwa tidak semua pelaku tindak pidana harus masuk proses persidangan di Pengadilan. Pembaharuan kebijakan ini akan menjadi efektif apabila pengaturannya oleh undang-undang agar, bukan diatur oleh peraturan internal masing-masing  institusi. #rls

Dr.Alirman Sori: Restorative Justice

Padang(SUMBAR)PT -Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di l...

Baca selengkapnya »

Perumdam Kota Padang Laksanakan Apel Ramadan 1443H/2022

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWqOpjavrij_Zbw8-njKVHJFx3vNPtqxuyZoe2FJjJ5fBwfjKHQ2MdjblegBrmvrPtQJJK0wzB-gBW1axk9R447wExZFYEeJrTyLgZpBpl93CkJDIlpEtAkcLBK3nuFrc3X_0B3YQkLiXpHuhMgpriLLYWp7HseKfbZ8yiqiHAzNIhLQgFuYLCd4YR7w/s1024/PDAM%20April%202.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWqOpjavrij_Zbw8-njKVHJFx3vNPtqxuyZoe2FJjJ5fBwfjKHQ2MdjblegBrmvrPtQJJK0wzB-gBW1axk9R447wExZFYEeJrTyLgZpBpl93CkJDIlpEtAkcLBK3nuFrc3X_0B3YQkLiXpHuhMgpriLLYWp7HseKfbZ8yiqiHAzNIhLQgFuYLCd4YR7w/w640-h480/PDAM%20April%202.jpg" width="640" /></a></div> Agus Salim(SUMBAR)PT - Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Kita diberi 
kemudahan dan keberkahan dalam menjalankannya serta memberikan kekuatan 
iman kepada Kita semua. Demikian penggalan kalimat Hendra 
Pebrizal selaku Dirut, pada apel pagi dibulan Ramadhan 1443 H dihalaman 
kantor pusat, Senin (4/4).

Dirut juga meminta agar seluruh karyawan/ti mampu memberikan 
penjelasan kepada semua pelanggan dan masyarakat terkait gangguan 
pendistribusian air yang terjadi. Seperti yang diketahui, sudah hampir 1
 (satu) bulan, Kota Padang mengalami musim panas yang terik. Musim panas
 ini sangat mempengaruhi sekali terhadap ketersediaan air baku.

Hampir seluruh sungai yang ada di Kota Padang mengalami penurunan 
debit air yang drastis, hal ini membuat pelayanan terhadap pelanggan 
terganggu. Dirut juga meminta kepada semua tim tangki agar dapat 
memberikan bantuan air bersih kepada daerah yang betul-betul mengalami 
kekeringan.

Mari berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran kepada 
Kita semua dalam menjalani ibadah puasa di tengah musim panas ini. 
Semoga Allah SWT segera menurunkan hujan yang penuh rahmat untuk Kita 
semua. Aamiin. #rls/boy

Perumdam Kota Padang Laksanakan Apel Ramadan 1443H/2022

Agus Salim(SUMBAR)PT - Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalankannya serta memberikan...

Baca selengkapnya »

Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Darul Siska Dialog Bersama dengan JMSI Sumbar, Target Tahun 2045 Angka Stunting Berada di Zero Persen

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrUhEC4z6YVXey-bJipcKXMPXrKXzow3SsqB9dvYEI4lxDInADORE-0xPT8duhVj_Fp_-UBkMO8MspNAQMPCxN9pLdpV6rqBvMeI290XX4xa5qXA_GrRSJedCe6nnn2-iL801O6AwFaC8hJPW0HyVTu5FfOzzcLERSlA-Vd-3ptd65rUCuZqb1aIndxQ" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="331" data-original-width="696" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrUhEC4z6YVXey-bJipcKXMPXrKXzow3SsqB9dvYEI4lxDInADORE-0xPT8duhVj_Fp_-UBkMO8MspNAQMPCxN9pLdpV6rqBvMeI290XX4xa5qXA_GrRSJedCe6nnn2-iL801O6AwFaC8hJPW0HyVTu5FfOzzcLERSlA-Vd-3ptd65rUCuZqb1aIndxQ=w640-h304" width="640" /></a></div> Padang(SUMBAR)PT-Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska menyebutkan, jelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 mendatang, pemerintah harus pasang target, angka stunting berada di angka zero persen.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Jelang zero persen di satu abad kemerdekaan Indonesia itu, pemerintah mesti juga memasang target angka stunting itu di angka 14 persen, tahun 2024 mendatang. Target ini penting dipatok, karena besarnya ancaman stunting bagi masa depan bangsa ini,” ungkap Darul Siska saat audiensi dengan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (Pengda JMSI) Sumatera Barat di Padang, Rabu.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word;"><div style="text-align: justify;">Diketahui, Darul Siska merupakan salah seorang anggota Dewan Penasehat Pengda JMSI Sumbar bersama gubernur dan ketua DPRD Sumbar serta empat profesional lainnya. Untuk Dewan Pakar Pengda JMSI Sumbar, dipimpin Prof Ganefri beserta 6 orang anggota lainnya. Dewan Pengurus dipimpin Syahrial Aziz dengan Aguswanto (sekretaris) dan Al Imran (bendahara) serta 9 bidang-bidang.</div><div style="text-align: justify;">Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia.</div><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Selain itu, juga jadi ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil), melainkan juga terganggu perkembangan otaknya. Ini tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif nantinya.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Sumber daya alam (SDA) akan terus menyusut bahkan bisa habis. Sementara, sumber daya manusia (SDM) masih akan terus bertambah. Jika SDM bangsa ini terus di bawah bayang-bayang ancaman stunting tanpa ada upaya pencegahan, ini berbahaya bagi daya saing bangsa ini ke depan,” tegas Darul Siska.Dijelaskan, WHO telah menetapkan rata-rata stunting itu berada di angka 20 persen. Sementara, rata-rata stunting di Indonesia sebesar 24 persen. Sedangkan Sumatera Barat, angka stuntingnya hanya sedikit di bawah rata-rata nasional yakni 23,3 persen.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai angka Rp25 triliun untuk tangani stunting dengan leading sector BKKBN,” ungkap Darul Siska.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Anggaran yang besar ini, harus maksimal dalam menurunkan kasus stunting. Paling tidak, menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap stunting serta tahu cara mengatasinya jika mengalami masalah tersebut pada anggota keluarganya,” tambah politisi senior Partai Golkar itu.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Untuk Sumatera Barat sendiri, terangnya, daerah yang memiliki angka stunting signifikan yakni Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sijunjung dan Pasaman Barat.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Kita tak bisa selamanya mengandalkan kekayaan alam untuk modal pembangunan. Karena, SDA ini akan habis. Contohnya, dulu kita adalah pengekspor minyak, kini sudah jadi pengimpor. Beras dan garam juga begitu,” ungkap Darul memberi ilustrasi.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Pentingnya SDM unggul dan berkualitas, setidaknya tergambar dari potensi kelapa sawit dengan 37 produk turunan yang bisa dihasilkannya.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Kita baru bisa mengolah Kelapa Sawit jadi minyak goreng. Baru-baru ini jadi bahan bakar bio diesel. Masih ada 35 produk turunan lainnya yang bisa kita hasilkan. Untuk bisa menghasilkan produk baru itu, tentunya diperlukan SDM yang unggul,” ungkap Darul.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Jika anak-anak kita yang akan jadi generasi penerus bangsa ternyata di bawah bayang-bayang stunting, tentu mereka tak mampu mengolah produk turunan minyak sawit itu nantinya,” tambah Darul.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">Darul Siska mengajak semua elemen masyarakat terutama pengelola media yang tergabung dalam Pengda JMSI Sumatera Barat, berkolaborasi untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat, akan ancaman stunting ini.<p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">“Kondisi saat ini, di tingkat Asia, Indonesia terburuk kedua setelah Timor Leste untuk kasus stunting,” ungkap dia.“Di Indonesia sendiri, provinsi terendah angka stunting yakni Provinsi Bali, 10 persen. Karena stunting merupakan masalah multi sektoral, diperlukan kolaborasi kita semua untuk mengatasinya,” tambah Darul. <p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; margin-top: 0px; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">#rls

Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Darul Siska Dialog Bersama dengan JMSI Sumbar, Target Tahun 2045 Angka Stunting Berada di Zero Persen

Padang(SUMBAR)PT- Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska menyebutkan, jelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 mendatang, ...

Baca selengkapnya »