Puan Maharani Resmikan Rusun Ponpes Alquran Azzayadiy dan Sanggar Inklusi, Harapkan Masa Depan yang Baik Bagi Anak Bangsa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-OpzEErT_e8JilJ6eftFPYTCFbQfpBZB6WLp8BpenTfou-2O4uCRCvRsp4D2hKqQiK-H-YRjbQ-4MPlkP152-5GO-hGiZpc1v0JLFRCREC9n40AIzqblwc6vdV85MZCn5j54IdXsA_ioIgxx9fgQUG0VMYRm5zqjGcFA10aqjgXu1HdTuWbeewht76g=s1280" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="759" data-original-width="1280" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg-OpzEErT_e8JilJ6eftFPYTCFbQfpBZB6WLp8BpenTfou-2O4uCRCvRsp4D2hKqQiK-H-YRjbQ-4MPlkP152-5GO-hGiZpc1v0JLFRCREC9n40AIzqblwc6vdV85MZCn5j54IdXsA_ioIgxx9fgQUG0VMYRm5zqjGcFA10aqjgXu1HdTuWbeewht76g=w640-h380" width="640" /></a></div><br /><p><b style="text-align: justify;">Sukoharjo(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">– Gerimis, tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (19/1) siang hingga petang hari. </span></p><p style="text-align: justify;">Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. </p><p style="text-align: justify;">Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik. </p><p style="text-align: justify;">Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak," kata Puan. </p><p style="text-align: justify;">Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.  </p><p style="text-align: justify;">Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGpohTAdRo_kG-CrncNvmR-2XVg655BKApctmPN3jcJwH3vg_Z08cgArF59Ay6RQl1-l4TFP1mIj4B0ygf_CTR-8hqT0BMrDonUyCa1CJfDWp9yOjwFoMfQiUSmPmy8krvC_7e2AnoiXp4LLxwLifDzPuvtEaGsNvSKOIsp1M3XHkqON01rtYOTlJhNg=s1280" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="757" data-original-width="1280" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhGpohTAdRo_kG-CrncNvmR-2XVg655BKApctmPN3jcJwH3vg_Z08cgArF59Ay6RQl1-l4TFP1mIj4B0ygf_CTR-8hqT0BMrDonUyCa1CJfDWp9yOjwFoMfQiUSmPmy8krvC_7e2AnoiXp4LLxwLifDzPuvtEaGsNvSKOIsp1M3XHkqON01rtYOTlJhNg=w400-h236" width="400" /></a></div><p style="text-align: justify;">"Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera," katanya.</p><p style="text-align: justify;">Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan. </p><p style="text-align: justify;">Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo. </p><p style="text-align: justify;">Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti,  Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. </p><p style="text-align: justify;">Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu. </p><p style="text-align: justify;">Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. "Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan," kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum. </p><p style="text-align: justify;">Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.</p><p style="text-align: justify;">"Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. </p><p style="text-align: justify;">Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua," kata Etik.  </p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus  membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. "Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun" Etik menjelaskan. </p><p style="text-align: justify;">Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri. </p><p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. </p><p style="text-align: justify;">"Anak-anak berkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya," kata Puan</p><p style="text-align: justify;">Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.  </p><p style="text-align: justify;">Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. </p><p style="text-align: justify;">"Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi," kata Puan. </p><p style="text-align: justify;">Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. </p><p style="text-align: justify;">"Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini," ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.  </p><p style="text-align: justify;">Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. </p><p style="text-align: justify;">"Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik,"ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi," Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

Puan Maharani Resmikan Rusun Ponpes Alquran Azzayadiy dan Sanggar Inklusi, Harapkan Masa Depan yang Baik Bagi Anak Bangsa

Sukoharjo(SUMBAR)PT – Gerimis, tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di...

Baca selengkapnya »

Perumda Air Minum Kota Padang Terima kunjungan Komisi C DPRD Prov. Sumatera Utara dan PDAM Tirta Nadi

<p style="text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlrJ6kjgNnK_o9o4tPgEcI23T0Gih3dnEoQOOCykjBodmwbjRVBowLT-v4IaSaN3aLe2Nbz1WBooKs5LgW6KKs4dD7fkyWMhU66PR7zXSinkKy6986TrzHyRG4UUZ42rrJEbXIBjSJ8MWckGMPnbXvO4HumV2Lyh3ts2D7y51U4UTo7j6nr859ZWa9w=s1024" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOlrJ6kjgNnK_o9o4tPgEcI23T0Gih3dnEoQOOCykjBodmwbjRVBowLT-v4IaSaN3aLe2Nbz1WBooKs5LgW6KKs4dD7fkyWMhU66PR7zXSinkKy6986TrzHyRG4UUZ42rrJEbXIBjSJ8MWckGMPnbXvO4HumV2Lyh3ts2D7y51U4UTo7j6nr859ZWa9w=w400-h300" width="400" /></a></b></div><b>Agus Salim(SUMBAR)PT</b>-Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Dirut Perumdam Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi Dirum Afrizal Kuning dan Dirtek Andri Satria, menerima kunjungan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dan rombongan beserta Sekretariat Perusahaan PDAM Tirta Nadi Kota Medan (20/1). <p></p> <p style="text-align: justify;">Kunjungan Komisi C DPRD Prov. Sumatera Utara ini adalah dalam rangka audiensi dan koordinasi dengan Perumdam Kota Padang terkait beberapa hal, salah satunya mengenai AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).  </p> <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi C DPRD Sumut, Bapak Benny Harianto Sihotang mengucapkan terimakasih kepada Jajaran Direksi Perumdam Kota Padang yang telah menerima dengan baik kedatangan rombongan, dan sangat terbantu sekali dengan informasi yang telah didapatkan. </p><div style="text-align: justify;"> Diakhir pertemuan, tak lupa Perumdam Kota Padang memberikan cenderamata ucapan terimakasih telah berkunjung ke Ranah Minang, khususnya Perumdam Kota Padang. Semoga diskusi yang telah dilakukan bermanfaat bagi kedua pihak.</div><p style="text-align: justify;"> </p>

Perumda Air Minum Kota Padang Terima kunjungan Komisi C DPRD Prov. Sumatera Utara dan PDAM Tirta Nadi

Agus Salim(SUMBAR)PT -Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Dirut Perumdam Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi Dirum Afrizal Kuning dan Di...

Baca selengkapnya »

Resmikan Pasar Legi, Gibran Undang Puan Maharani

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjdCrKXVhixUihj7mbVHDEI3OWcIwdXqOOhqQBuI96QCJjRTNlkl8Qvxu9SloLWp7FYhP_FjVdAgdIdsMNb4LurAeiddrKkhdlPVZ-_V149S3pI6EdEEmceryFcqiuPACaZg_IShTzDmC_gWEv9vesMC8IssOVu1HOz7W_bIhACmarp1_kPsB50cLgdQ=s1021" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1021" data-original-width="851" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhjdCrKXVhixUihj7mbVHDEI3OWcIwdXqOOhqQBuI96QCJjRTNlkl8Qvxu9SloLWp7FYhP_FjVdAgdIdsMNb4LurAeiddrKkhdlPVZ-_V149S3pI6EdEEmceryFcqiuPACaZg_IShTzDmC_gWEv9vesMC8IssOVu1HOz7W_bIhACmarp1_kPsB50cLgdQ=w534-h640" width="534" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: justify;"><b>Solo(SUMBAR)PT</b>– Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.</p><p style="text-align: justify;">“Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.</p><p style="text-align: justify;">Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.</p><p style="text-align: justify;">Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.</p><p style="text-align: justify;">Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. </p><p style="text-align: justify;">“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.</p><p style="text-align: justify;">Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.</p><p style="text-align: justify;">Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.</p><p style="text-align: justify;">Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

Resmikan Pasar Legi, Gibran Undang Puan Maharani

  Solo(SUMBAR)PT – Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabum...

Baca selengkapnya »

SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Kembali Vaksinasi Kedua Bagi Siswa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-yMXW-iKSrjK6C2qo7CX8Ao2mxjjOGyEM9Iqhu5j338kyGyb0l3BFpjoU7qfZQEb6t9SuOYxcYGxjW_jIE0Klh501P7HpWsi0369NX2h0zl2Fq9j4WbpxbhcTA8twUolzOuT0X-1F1Hqnp2T6tKMi-R4hIPRh6Wo5Ag9orms1AkjuY_Z5VuZFzqNOpA=s1280" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj-yMXW-iKSrjK6C2qo7CX8Ao2mxjjOGyEM9Iqhu5j338kyGyb0l3BFpjoU7qfZQEb6t9SuOYxcYGxjW_jIE0Klh501P7HpWsi0369NX2h0zl2Fq9j4WbpxbhcTA8twUolzOuT0X-1F1Hqnp2T6tKMi-R4hIPRh6Wo5Ag9orms1AkjuY_Z5VuZFzqNOpA=w640-h426" width="640" /></a></div><p><b style="text-align: justify;">Boyolali(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">– Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.</span></p><p style="text-align: justify;">Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.</p><p style="text-align: justify;">“Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.</p><p style="text-align: justify;">Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.</p><p style="text-align: justify;">Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.</p><p style="text-align: justify;">“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.</p><p style="text-align: justify;">Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.</p><p style="text-align: justify;">“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.</p><p style="text-align: justify;">Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Kembali Vaksinasi Kedua Bagi Siswa

Boyolali(SUMBAR)PT – Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ad...

Baca selengkapnya »

Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak Boyolali Berbeda ncang Riang dengan Para Siswa

<p>  </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjfKp1FfkHO81_LJTdHEZj5ciRt1gYBePExX7R6Fqg3UMNk7FtlOqGkRToLkqldsXjwJ9uaddNWQitcglpuKVUThtoHWarXW3ZSYB1sceehfiWWRqoF3m9-u0LtLH_qCSWkjK97MuaElcT9F1CEHAZvN49kKveOEBZ3ZHM4m6KWcgyVkpcQzIG3bNTjNQ=s720" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="720" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjfKp1FfkHO81_LJTdHEZj5ciRt1gYBePExX7R6Fqg3UMNk7FtlOqGkRToLkqldsXjwJ9uaddNWQitcglpuKVUThtoHWarXW3ZSYB1sceehfiWWRqoF3m9-u0LtLH_qCSWkjK97MuaElcT9F1CEHAZvN49kKveOEBZ3ZHM4m6KWcgyVkpcQzIG3bNTjNQ=w640-h422" width="640" /></a></div><b style="text-align: justify;">Boyolali(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">- Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. </span><p></p><p>Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. </p><p>“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. </p><p>Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. </p><p>Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. </p><p>“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.</p><p>“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. </p><p>Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. </p><p>Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. </p><p>Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. </p><p>“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  </p><p>Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. </p><p>“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. </p><p>Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. </p><p>“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. </p><p><br /></p><p>#rls</p>

Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak Boyolali Berbeda ncang Riang dengan Para Siswa

   Boyolali(SUMBAR)PT - Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di b...

Baca selengkapnya »

Terkait RUU TPKS, Puan Persilakan Masyarakat Kawal dan Beri Masukan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCXK0IsUzbxThIeVnTH48JYwGl4ZBJqnhm-pPwXsILtyKQ4mk0Yxx_J67l2Acu3BVL0Vq8l9XHKfHtLSVx1QOr0Wvwrh37-KwEj1c121lCBU7FoEEp3T_3yxH3FjoKVxUK7UjIvXxdC5aaYMAlRLDWTaRXZGcITMh57ldjyZZKJlLCgiMoz59wvxkA1w=s1500" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhCXK0IsUzbxThIeVnTH48JYwGl4ZBJqnhm-pPwXsILtyKQ4mk0Yxx_J67l2Acu3BVL0Vq8l9XHKfHtLSVx1QOr0Wvwrh37-KwEj1c121lCBU7FoEEp3T_3yxH3FjoKVxUK7UjIvXxdC5aaYMAlRLDWTaRXZGcITMh57ldjyZZKJlLCgiMoz59wvxkA1w=w640-h426" width="640" /></a></div><p><b style="text-align: justify;">Jakarta(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">-Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.</span></p><p style="text-align: justify;">“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).</p><p style="text-align: justify;">Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. </p><p style="text-align: justify;">“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. </p><p style="text-align: justify;">Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. </p><p style="text-align: justify;">Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.</p><p style="text-align: justify;">“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. </p><p style="text-align: justify;">Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. </p><p style="text-align: justify;">“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. </p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

Terkait RUU TPKS, Puan Persilakan Masyarakat Kawal dan Beri Masukan

Jakarta(SUMBAR)PT -Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pid...

Baca selengkapnya »

Sah RUU TPKS jadi Inisiatif DPR, PuanMinta Presiden Kirim Surat Presiden

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5rjPuirXi7uChgMhbak18OJlKjhLIA0tIfewpr1kupJt2Cq7TNT6Sh-8UKXqN8956MWx4OC-WJlNGg7meT_OQfKyvI7ALDVbUM0W3U7EimjWJj2Pmtf7jisKN9v06-Ki7P1pOyXCDIi7Z5ZEm8PiTLqdjnZI17kPcn3qf6LvRri-033voSU-BeoRTcA=s1280" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5rjPuirXi7uChgMhbak18OJlKjhLIA0tIfewpr1kupJt2Cq7TNT6Sh-8UKXqN8956MWx4OC-WJlNGg7meT_OQfKyvI7ALDVbUM0W3U7EimjWJj2Pmtf7jisKN9v06-Ki7P1pOyXCDIi7Z5ZEm8PiTLqdjnZI17kPcn3qf6LvRri-033voSU-BeoRTcA=w640-h426" width="640" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: justify;"><b>Jakarta(SUMBAR)PT</b>-RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. </p><p style="text-align: justify;">Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. </p><p style="text-align: justify;">“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. </p><p style="text-align: justify;">Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. </p><p style="text-align: justify;">“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. </p><p style="text-align: justify;">Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. </p><p style="text-align: justify;">“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. </p><p style="text-align: justify;">“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. </p><p style="text-align: justify;">Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). </p><p style="text-align: justify;">“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. </p><p style="text-align: justify;">Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. </p><p style="text-align: justify;">“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. </p><p style="text-align: justify;">Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. </p><p style="text-align: justify;">“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

Sah RUU TPKS jadi Inisiatif DPR, PuanMinta Presiden Kirim Surat Presiden

  Jakarta(SUMBAR)PT -RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berhara...

Baca selengkapnya »

Rapat Paripurna DPR di Buka Puan Maharani, di Sambut Hangat Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual

<p style="text-align: left;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgfK4g-xRyDdSszb_oELLkjjtlzrFfJuZYe2w7FbzGNyYqVD9PaITBcyn7ZlZv8wa6XN95eImu4-CU9Weer3KXnNW5GfPMwdgH32Vy9A2ePP5XwaO0aR12x1hFovQZ3i5b-IFDKF1k8mPEyMKlfz4M3hXDYRFFuwy5Krq-Vf-0FGj04Ftlwqfmcq8BYOA=s1024" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgfK4g-xRyDdSszb_oELLkjjtlzrFfJuZYe2w7FbzGNyYqVD9PaITBcyn7ZlZv8wa6XN95eImu4-CU9Weer3KXnNW5GfPMwdgH32Vy9A2ePP5XwaO0aR12x1hFovQZ3i5b-IFDKF1k8mPEyMKlfz4M3hXDYRFFuwy5Krq-Vf-0FGj04Ftlwqfmcq8BYOA=w640-h426" width="640" /></a></div><span style="text-align: justify;"><b>J</b></span><b style="text-align: justify;">akarta(SUMBAR)PT </b><span style="text-align: justify;">- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna, Puan menyambut hangat para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. </span><p></p><p style="text-align: justify;">“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. </p><p style="text-align: justify;">Rapat Paripurna digelar di Gedung N<span style="text-align: left;">usantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. </span></p><p></p><p style="text-align: justify;">Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. </p><p style="text-align: justify;">“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. </p><p style="text-align: justify;">Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. </p><p style="text-align: justify;">Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. </p><p style="text-align: justify;">Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. </p><p style="text-align: justify;">“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). </p><p style="text-align: justify;">Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). </p><p style="text-align: justify;">“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. </p><p style="text-align: justify;">Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. </p><p style="text-align: justify;">“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#rls</p>

Rapat Paripurna DPR di Buka Puan Maharani, di Sambut Hangat Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual

J akarta(SUMBAR)PT - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) u...

Baca selengkapnya »

Wali Kota Padang Lantik Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang

<p style="text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiljmRDUNdHipBilqB3r6vz3QbHrzjbELJbhYPczW6RoMvXmjabzp-smWjQ_gGNuWE-bGlGsZpb-t0z6ZBDxyLG6zjBjTc7OH-jtQoQQBLu5pEouqnRxkW7Bmqime5fuNHt3aBPiNGGLRRuDxgfu-lQrALomtFjJbyIIYoe69CPEEZXAVCNwgJykrKehw=s1024" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiljmRDUNdHipBilqB3r6vz3QbHrzjbELJbhYPczW6RoMvXmjabzp-smWjQ_gGNuWE-bGlGsZpb-t0z6ZBDxyLG6zjBjTc7OH-jtQoQQBLu5pEouqnRxkW7Bmqime5fuNHt3aBPiNGGLRRuDxgfu-lQrALomtFjJbyIIYoe69CPEEZXAVCNwgJykrKehw=w400-h300" width="400" /></a></b></div><b>Palanta(SUMBAR)PT</b> - Pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kota Padang berlangsung di White House Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa, (18/01). Pelantikan diawali dengan pembacaan SK dan pengambilan sumpah Drs. Alfian (Kepala BKPSDM) Kota Padang, yang juga bertugas sebagai Pj. Sekda Kota Padang, yang terpilih menjadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang periode 2019-2023. <p></p> <p style="text-align: justify;">Hendri Septa, Wali Kota Padang mengatakan, Dewan Pengawas yang baru dilantik semoga amanah dalam menjalankan tugas sebagai Dewas di Perumdam Kota Padang, selain itu Wali Kota juga mengucapkan terimakasih kepada Jajaran Direksi yang telah bekerja keras menjadikan Perumdam Kota Padang menjadi lebih baik, sehingga dapat memberikan PAD kepada pemerintah daerah sebesar 2,5 Milyar pada tahun lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Wali Kota juga berharap kepada Dewas dan Direksi agar dapat membangun sinergitas dan kesamaan cara pandang, serta menjalin kerjasama yang baik dengan stake holder lainnya untuk kemajuan Perundam ditahun-tahun berikutnya. Tak lupa Wali Kota juga berpesan kepada Jajaran Direksi dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan. </p><div style="text-align: justify;"> Selain Wali Kota Padang, pelantikan Dewan Pengawas ini dihadiri juga oleh Jajaran Direksi Perumda Air Minum Kota Padang, dan beberapa Kepala OPD serta pejabat struktural lainnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">#hms/boy <br /></div><p style="text-align: justify;"> </p>

Wali Kota Padang Lantik Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang

Palanta(SUMBAR)PT - Pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kota Padang berlangsung di White House Palanta R...

Baca selengkapnya »

Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Menjadi UU, Setelah Usai di Sahkan Sebagai RUU Inisiatif

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivWFT4R9flpAwGNmNfAHQQGQfCnKoIhrRY0BOHAGbjcOVOFy33BtEuICe-oXoy2dsO-MuJtZ34d-S3YyKi-0vDmTcYN4Gk5IXBaT5iCywlWaFywzfCEPCh6YmZBJrqK5Yin-bplnmxrQJ5lTLUwp7vek_huxo8wPibL_XAzZBi_w0voBdsbdikhSPLrg=s1280" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="1280" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivWFT4R9flpAwGNmNfAHQQGQfCnKoIhrRY0BOHAGbjcOVOFy33BtEuICe-oXoy2dsO-MuJtZ34d-S3YyKi-0vDmTcYN4Gk5IXBaT5iCywlWaFywzfCEPCh6YmZBJrqK5Yin-bplnmxrQJ5lTLUwp7vek_huxo8wPibL_XAzZBi_w0voBdsbdikhSPLrg=w640-h420" width="640" /></a></div><p><b style="text-align: justify;">Jakarta(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">-Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna esok hari, 18 Januari 2022. Setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).</span></p><p style="text-align: justify;">Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.</p><p style="text-align: justify;">Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p><p style="text-align: justify;">“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).</p><p style="text-align: justify;">Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.</p><p style="text-align: justify;">“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.</p><p style="text-align: justify;">Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.</p><p style="text-align: justify;">“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.</p><p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.</p><p style="text-align: justify;">“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.</p><p style="text-align: justify;">Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.</p><p style="text-align: justify;">“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.</p><p style="text-align: justify;">Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.</p><p style="text-align: justify;">Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.</p>

Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Menjadi UU, Setelah Usai di Sahkan Sebagai RUU Inisiatif

Jakarta(SUMBAR)PT -Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidan...

Baca selengkapnya »

Dukung RUU TPKS, Seluruh Kaum lelaki Minta Harus Segera di Sahkan, Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKmEYSOiytDIYadgZsjxIGQIWYcPii0yAzG-Hp7v5W8Gsjk2aNj9H-qjLpjcVo8gX3iy48IDRBpOxz3rpMR28OTN3zcnsxXYXsHHU9t5jTAgvZkYhEP1RGFuK2NEmdzT5EJvkGPLj2llDfuPs2SVoEPVUMe3Q_veNmci-WstU6wkrKaXlxieeCTh7vsg=s644" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="644" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKmEYSOiytDIYadgZsjxIGQIWYcPii0yAzG-Hp7v5W8Gsjk2aNj9H-qjLpjcVo8gX3iy48IDRBpOxz3rpMR28OTN3zcnsxXYXsHHU9t5jTAgvZkYhEP1RGFuK2NEmdzT5EJvkGPLj2llDfuPs2SVoEPVUMe3Q_veNmci-WstU6wkrKaXlxieeCTh7vsg=w640-h480" width="640" /></a></div><p><b style="text-align: justify;">Jakarta(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">– Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani  pada Rabu (11/1) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. Mika Simon Sibarani yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus.</span></p><p><span style="text-align: justify;">Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. </span></p><p style="text-align: justify;">Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  </p><p style="text-align: justify;">Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. </p><p style="text-align: justify;">Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. </p><p style="text-align: justify;">Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh *Usman Hamid*, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja.</p><p style="text-align: justify;">Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.</p><p style="text-align: justify;">Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Nur Iman Subono Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.</p><p style="text-align: justify;">Politisi Budiman Sudjatmiko pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. </p><p style="text-align: justify;">Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. </p><p style="text-align: justify;">“Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual, " tegas Budiman.</p><p style="text-align: justify;">RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. </p><p style="text-align: justify;">Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”</p><p style="text-align: justify;">Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. </p><p style="text-align: justify;">Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka, toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.</p><p style="text-align: justify;">“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. </p><p style="text-align: justify;">Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. </p><p style="text-align: justify;">RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. </p><p style="text-align: justify;">Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;"># rls</p>

Dukung RUU TPKS, Seluruh Kaum lelaki Minta Harus Segera di Sahkan, Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak

Jakarta(SUMBAR)PT – Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani  pada Rabu (11/1) pekan in...

Baca selengkapnya »

Perusahaan Pers di Pinang Bagian Sayap JMSI

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIi1yzmRqoVk_-tn9TekVgb9-I_cp1SrMHLzbYgW3Y-zWiOZmtIxdwqwAoa7ItxdrqHGPz8DkFMv6K0OAGH4Z9gcfL7t9Cu-9i3A_OVtalcDmiaQnNK9OpwKD3olJWPYbE3Hy6egRzOU72/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="222" data-original-width="397" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIi1yzmRqoVk_-tn9TekVgb9-I_cp1SrMHLzbYgW3Y-zWiOZmtIxdwqwAoa7ItxdrqHGPz8DkFMv6K0OAGH4Z9gcfL7t9Cu-9i3A_OVtalcDmiaQnNK9OpwKD3olJWPYbE3Hy6egRzOU72/w640-h358/image.png" width="640" /></a></div><br /><b style="text-align: justify;">Kepri(SUMBAR)PT</b><span style="text-align: justify;">-Penetapan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai konstituen Dewan Pers membangkitkan gairah perusahaan pers di Kepri.</span><p></p><p style="text-align: justify;">Bagi perusahaan pers yang berada di Ibukota Provinsi Kepri menancapkan keyakinan dengan visi dan misi JMSI untuk menciptakan perusahaan pers yang profesional.</p><p style="text-align: justify;">Untuk menunjukkan keseriusan, pengusaha dari berbagai perusahaan pers di Tanjungpinang berkordinasi dengan pengurus JMSI Kepri.</p><p style="text-align: justify;">Rombongan inisiator pengembang sayap JMSI ini disambut oleh Ketua JMSI Kepri, Eddy Supriatna yang didampingi Sekretaris JMSI Kepri, Anwar Anas dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan JMSI Kepri, Ahmad Fahmi Rangkuti.</p><p style="text-align: justify;">Heryanto, mewakili rombongan menyampaikan niat dan tujuan melakukan koordinasi untuk membangun pengurus cabang JMSI Tanjungpinang.</p><p style="text-align: justify;">"Kami ingin menjadi bagian untuk mewujudkan visi misi dan program kerja yang canangkan JMSI," ujar Heryanto yang akrab disapa Doyok saat menyampaikan niat melakukan koordinasi, Selasa, (11/1).</p><p style="text-align: justify;">Ia menegaskan sejumlah perusahaan pers di Tanjungpinang sudah memiliki satu semangat untuk menjalankan dan menggapai apa yang dicita-citakan oleh JMSI.</p><p style="text-align: justify;">"Kita sepakat untuk menciptakan perusahaan pers yang profesional," ujar Pimpinan Perusahaan mediakepri.co.id yang diaminkan rombongan lainnya.</p><p style="text-align: justify;">Anwar Anas menyambut senang dan baik rencana rekan-rekan perusahaan pers di Tanjungpinang yang ingin melebarkan dan membangun sayap JMSI.aYng terpenting, teman-teman dapat memahami untuk bergabung dengan JMSI ada mekanisme. Selama mengikuti aturan main sebagai anggota, kita akan welcome," ujar pemilik media online owntalk.co.id</p><p style="text-align: justify;">Disebutkannya, keinginan teman-teman ini akan ditindaklanjuti. Selanjutnya, sebut Anwar Anas, JMSI Kepri akan berkordinasi dengan pengurus JMSI Pusat.</p><p style="text-align: justify;">Eddy Supriatna mengaku senang dengan semangat perusahaan pers dari Tanjungpinang ini. </p><p style="text-align: justify;">Eddy menyebutkan semangat yang kita miliki adalah modal utama. Dengan semangat yang sama ini, katanya, kita akan mudah untuk menciptakan perusahaan pers yang profesional.</p><p style="text-align: justify;">"Untuk menjadi perusahaan pers yang profesional bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi, minimal anggota JMSI punya niat dan keinginan untuk menjadi perusahaan pers yang profesional," katanya. </p><p style="text-align: justify;">Dikatakan Eddy, JMSI selalu membuka diri bagi perusahaan pers yang ingin bergabung. </p><p style="text-align: justify;">"Siapa saja boleh bergabung. Namun kita akan lebih melihat kualitas, bukan mengejar kuantitas," ujar Eddy mengakhiri.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">#boy</p>

Perusahaan Pers di Pinang Bagian Sayap JMSI

Kepri(SUMBAR)PT -Penetapan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai konstituen Dewan Pers membangkitkan gairah perusahaan pers di Kepri...

Baca selengkapnya »