Padang(SUMBAR)PT- Melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya, PUPR akan membangun 26 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di
Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di sejumlah titik di Sumatera Barat.
Pada TA 2021 tahap II ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) mengalokasikan total anggaran Rp5,2 miliar untuk
pembangunan sarana dan prasarana kebersihan di 10 Kabupaten/Kota.
Hal ini dipaparkan PPK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar Indri
Kurnia kepada 40 peserta yang hadir sebagai pembicara, pada kegiatan
Sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan
Keagamaan (LPK) TA 2021 Tahap II, Kamis (24/06) di Aula AB 2 Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, (24/6)
Rencananya, kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Program
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren, meliputi
pembangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus, tempat wudhu,
tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan
air limbah domestik, dengan besaran anggaran setiap unit sekitar Rp200
juta.
"Kami dari Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas program sanitasi LPK ini." Katanya.
Pasalnya, lanjut Indri dalam kondisi pandemi sekarang, pemerintah
bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan kesehatan sanitasi yang
layak, khususnya di pesantren.
"Karena di pondok ada santri yang bemukim yang selama ini sanitasinya
masih kurang. Yang sudah dilengkapi instalasi pengolahan limbahnya."
Imbuh Indri.
Lebih lanjut, Indri mengulas kriteria untuk bisa menerima program
adalah survey berdasarkan surat dari Kementerian Agama tanggal 16
Nopember.
"Minimal penerima bantuan sudah mempunyai NSP. Ketersediaan sumber
air bersih sangat dibutuhkan. Tanpa air kontinyu mustahil kita bisa
membangun mck. Baik itu sumur galian maupun PDAM. Kita prioritaskan
pembangunan baru. Sebab pembongkaran akan menyisihkan waktu, sementara
target waktu sudah ditetapkan. Sebisa mungkin sudah punya lahan luasnya
10x10 kali 60m persegi pas-pasan dengan minimum santrinya 50 orang."
Beber Indri lagi.
Indri menerangkan, PUPR hanya mampu mengakomodir 1 orang saja, bukan
total dari keseluruhan santri. "Misalnya satu org itu putrinya ada 60
dan putranya 40 maka yang bisa diakomodir satu untuk putra. Jadi bukan
total keseluruhan.
Sebelum ini pihaknya mengaku, sudah melakukan survey bersama kemenag
kabupaten/kota. Hasilnya langsung dikirim ke pusat untuk di SK kan oleh
dirjen.
"Tahap II ini ada 26 unit. Jadi alhamdulillah tahun 2021 kita
mendapat target 64 unit MCK. Dan 36 unit tahap pertama sudah berjalan,
sisanya di tahap kedua. Jadi kita ikuti saja arahan dari pusat."
Ungkapnya.
Namun demikian, kegiatan ini sifatnya padat karya, disebabkan pihak
pondok pesantren bisa menjadi pelaksana, dibuktikan dengan tanda tangan
kesediaan.
"Jadi jangan sampai bangunan ini begitu jadi dibongkar karena butuh
lahan, akan sia sia anggarannya, "ucap Indri mengingatkan para penerima
bantuan.
"Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap
penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan
penyediaan tenaga fasilitator lapangan. Kami targetkan konstruksi dapat
dimulai Juli ini," ujar Indri.
Sementara itu, dijelaskannya terkait mekanisme bantuan dengan
menyalurkan dana bantuan ke rekening tim pelaksana pondok pesantren.
Dengan catatan, untuk seluruh biaya biaya yang digunakan harus memenuhi
ketentuan yang mengikat.
"Minimal 65% buat bahan dan material, maksimal 35% buat upah dan 5%
buat perjalanan dan alat tulis dan biaya rapat." Cetus Indri.
Saat ini, lanjutnya, sudah berada tahap perencanaan yang nantinya akan dibentuk tim pengelola pondok pesantren.
Pihaknya menyebut, sudah merekrut tim fasilitator setelah penandatanganan kontrak.
"Bersama dengan fasilitator inilah nanti, bapak ibu harus menyusun
RKM (Rencana Kerja Masyarakat), sementara kami di balai akan melakukan
penyesuaian desain," katanya.
Untuk selanjutnya, tim balai juga yang akan datang melakukan survey
dan pengukuran dan pemasangan patok. Hal itu menghindari agar dalam
pelaksanaan, tidak ada lagi perubahan, lanjutnya.
Selain itu, pihak PUPR berharap patokan yang dipasang di masing masing lokasi, sesuai dengan patok yang sudah disurvey.
"Yang pasti, kami nanti siapkan berita acaranya, untuk jadwalnya
nanti akan kami sampaikan. Targetnya selesai minggu pertama Juli. Nanti
tim pelaksana dan PPK menandatangani kontrak. Dan akan disiapkan juga
peningkatan kapasitas tim pelaksana secara teknis, "Ulangnya lagi.
Secara rinci, bantuan ini akan direalisasikan di 19 lokasi dengan anggaran Rp 5,2 M.
Adapun bantuan tersebut dialokasikan untuk Pondok Pesantren Kauman
Muhammadiyah di Padang Panjang sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Perkampungan
Minang Kabau Bermukim di Kota Padang senilai Rp 400 juta untuk 2 unit,
Ponpes Syekh Ibrahim Harun dan Ponpes Ma'had Muzalamah Al Huffazh di
Payakumbuh Rp 400 juta, Ponpes Tarbiyah Islamiyah Malalo dan Ponpes
Thawalib Tanjung Limau di Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp 600 juta,
Ponpes PP Darul Ilmi, Ponpes Dr M Natsir dan Ponpes Pertanian Syekh
Muhsin di Kabupaten Solok sebanyak Rp 800 juta, Ponpes Darul Ikhlas di
Padang Pariaman sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Adlaniyah dan Ponpes Darul
Amin di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak Rp 800 juta, Ponpes Iqra' di
Pesisir Selatan sebanyak Rp 200 juta, Ponpes Tarbiyah Islamiyah Gobah V
Surau, Ponpes Nurul Ihsan Panampuang, Ponpes Tahfizh Alquran Haji Nur
Abdullah, dan Ponpes Darul Ulum Al Falah di Agam sebanyak 800 juta, dan
terakhir di Dharmasraya untuk dua ponpes Nurul Huda dan Nurul Iman
sebesar Rp 600 juta.
#vera|boy