Padang(SUMBAR)PT-Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Barat (Sumbar) didominasi dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat, seperti yang terjadi di Pariaman, dan Solok Selatan dan berapa daerah lainnya di Sumbar.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Anggota DPD RI, Alirman Sori dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sumbar didalam kegiatan masa reses dirinya, di Padang, Selasa (8/8).

Kunjungan Senator Alirman Sori ke Komnas HAM Sumbar ini dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kedatangan Senator yang akrab disapa Also ini disambut langsung oleh Kepala Komnas Sumbar, Sultanul Arifin dan didampingi oleh para komisioner Komnas HAM Sumbar lainnya yakni Rahmawati dan Firdaus.

"Dalam pertemuan ini, saya dan komisioner Komnas HAM Sumbar juga membahas pembubaran peserta aksi demo damai yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Air Banggis Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) beberapa hari lalu," kata Alirman Sori melalui pesan WhatsApp-nya yang awak media , Selasa (8/8).

Dalam rapat itu, Alirman Sori melihat tayangan aksi pembubaran yang dilakukan aparat dari sejumlah video yang beredar di media sosial (medsos), dengan memaksa para pendemo keluar dari Masjid Raya Sumbar, Kota Padang.

Aksi aparat dalam membubarkan peserta demo di Masjid Raya Sumbar itu juga mendapat kecaman karena diduga menggunakan sepatu melewati batas suci yang ditentukan dalam rumah ibadah

Selain itu, Senator asal Dapil Sumbar ini juga prihatin melihat kondisi perkantoran Komnas Sumbar yang dinilai tidak layak untuk sebuah perkantoran.

"Apalagi kantor Komans HAM sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal tentang hak asasi manusia yang kondisi kantornya kecil dan juga memiliki anggaran sangat terbatas," ujar Alirman Sori lagi.

Dari informasi pihak komisioner Komnas HAM Sumbar yang didapatnya, menyebutkan, terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang, pihak Komnas HAM tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD, karena adanya aturan yang melarang.

"Tetapi instansi vertikal lain selain Komnas HAM, justru masih menerima bantuan dari pemerintah daerah, ini tampaknya terkesan diskriminasi," ungkap.

Selanjutnya, pada saat kunjungan Senator Alirman Sori ini ke kantor Komnas HAM Sumbar, dia juga langsung menerima delegasi penghuni rumah komplek PT KAI Padang yang terancam akan digusur keluar dari komplek perumahan perusahan plat merah itu. 


#rls

 
Top