“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang juru bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (21/6).
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar seluruh aktivitas penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dihentikan.
“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap antikorupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dapat dihentikan,” ungkap Lisda.
Anggota Fraksi Nasdem tersebut mendesak agar proses penerimaan mahasiswa baru, berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.
Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
“Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan praktek kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkasnya.
#tim
