"Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Kelautan Provinsi dalam peningkatan pendapatan pembudidayaan dan nelayan adalah, memberikan alternatif mata pencarian kepada nelayan ada sumber pendapatan lain selain melaut melalui budidaya Lobster dan kepeting, didasarkan kepada potensi yang ada di perairan Pesisir dan laut Sumatera Barat, kita memiliki kawasan Mangrove yang luas yaitu 20.120,71 Ha yang merupakan habitat kepiting. Dan juga didasarkan pada data ekspor di Sumatera barat di samping tuna. Hal ini sesuai PermenKP No.16 tahun 2022 yang diarahkan masyarakat untuk pengembangan Lobster melalui budidaya dan benih Lobster tidak boleh diperdagangkan.
selain itu juga dalam mengembangkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menangkap ikan, sepoerti bantuan alat tangkap, pemasangan fish apartemen di laut, memfasilitasi kebutuhan BBM nelayan terutama nelayan kecil melalui subsidi BBM serta pembangunan Docking dan bengkel kapal yang representatif, mengembangkan budidaya ikan gariang berbasis kearifan lokal,"sebut Reti.
Lebih lanjut, Sumatera Barat belum memiliki sarana Docking kapal yang representatif yang dapat memuat lebih banyak kapal yang saat ini dockiug kapal yang dikelola oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Carocok di Kambang, semenatara untuk perikanan tangkap, kita berupaya dengan memperbanyak rumah-rumah ikan pada kawasan-kawasan strategis, serta juga menfasilitasi kemudahan-kemudahan nelayan dan petani ikan, misalnya dengan menyediakan tempat perbaikan-perbaikan mesin kapal seperti bengkel-bengkel perbaikan mesin kapal, pada pelabuhan-pelabuhan dan bengkel keliling, tambahnya.
Kadis juga menyebutkan untuk peningkatan produksi pihaknya juga memberikan bantuan-bantuan seperti mesin tempel untuk nelayan serta melakukan pengawasan-pengawasan kepada kapal-kapal yang melakukan Ilegal fishing misalnya, pukat harimau.
Reti juga menambahkan pada kawasan pesisir untuk meningkatkan pendapatan nelayan terkait pada kawasan konservasi yang artinya konservasi itu berlanjut yang disertai peningkatan pendapatan nelayan sekitarnya dengan mengembangkan Lobster dan kepiting.
"Lobster merupakan komoditi ekspor terbesar di Sumbar," sebut kadis.
Lebih lanjut, kadis juga mengatakan bahwa untuk pemasaran dan pengolahan kita lebih fokus, karena untuk kapal-kapal diatas 30 GT (12 mil) Rumpon-rumponya banyak didaerah Sumbar, namun kapal-kapal ini lebih banyak pendaratannya di pelabuhan Sibolga, sebut Kadis.
"Dari Sibolga nanti dipasarkan ke daerah-daerah lain dan ikan-ikan yang sudah diseleksi di pasarkan ke Bukittinggi lalu ke Padang, itupun ikan-ikan kita yang ditangkap kapal-kapal besar yang ikannya memiliki kualitas ekspor yang laku dipasarkan antar provinsi dan juga dipasarkan ke luar,"kata Reti.
Oleh sebab itu DKP Sumbar sendiri mengupayakan kapal-kapal besar penangkap ikan bisa masuk ke Sumbar dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan kepala pelabuhan dan kementrian KKP yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan pelabuhan perikanan Bungus di Sumbar ini, sebut Reti lagi.
Kadis juga menambahkan pelabuhan perikanan Bungus Padang merupakan pelabuhan perikanan dengan kapasitas penampung ikan terbesar di Sumatera khususnya di Sumbar, namun kenyataanya, nelayan lebih banyak mendaratkan kapalnya di Sibolga, itu yang akan kita coba mengembalikan fungsi pelabuhan perikanan bungus sebagai pelabuhan terbesar di Sumatera.
Selanjutnya kita juga mencoba untuk investasi serta penertiban-penertiban kawasan-kawasan pemanfaatan 12 mil untuk pariwisata yang izinnya belum lengkap serta pemanfaatan wilayah-wilayah yang belum ada izinnya, seperti pulau-pulau kecil yang akan kita data secara prosudur.
Sementara untuk Budidaya selain ikan mas dan nila, kita juga mencoba membudidayakan ikan Gariang yang bernilai ekspor yang dikelola secara profesional. " Kalau berhasil dalam pengelolaannya maka ekosistimnya terjaga serta peluang pendapatan warga khususnya petani ikan Gariang akan ada," tukas Reti.
"Ikan Gariang saat ini perkilonya kalau dipasarkan Antar provinsi, harganya bisa mencapai 200/kg, dan kalau di negara tetangga bisa mencapai 1 juta/kg, dan kalau ikan Gariang sudah melimpah perkembangannya, tentu kita harus memiliki pasar segar dan pasar olahan," ungkap Kadis.
Selanjutrnya untuk pembenihan ikan Gariang, DKP bekerjasama dengan Balai Riset Plasma Nutfah yang ada di Bogor, akan dibangun Hatchery untuk mengembangkan ikan Gariang, sehingga perairan umum akan terisi dengan ikan Gariang, selanjutnya akan banyakmuncul pembesaran ikan Gariang oleh ikan Gariang oleh masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah berkembang, dengan peluang ekspor ekonomi masyarakat bisa meningkat dan yang tidak kalah menariknya sungai menjadi bersih bisa juga perairan sungai sebagai lokasi wisata dengan ikan Gariangnya yang melimpah di suatu perairan.
Untuk lainnya, adalah untuk pembudidayaan selama ini, pembibitan rakyat banyak yang belum bersertifikat yang mana nantinya kita upayakan warga khususnya petani ikan sudah memiliki sertifikat pembibitan yang akan kita masukan ke pengadaan E-Katalog lokal (bibit ikan bersertifikat).
"Selama ini petani ikan tidak mengurus sertifikat pembibitan karena dengan mengurus sertifikat atau tidaknya sertifikat, dampaknya tidak berubah, oleh karena itu kita akan tumbuhkan sebanyak-banyaknya UPR,"sebut Kadis.
Selanjutnya sebut kadis, pembudidayaan ikan juga yang bersertifikat sekitar 46 % dan belum maksimal, oleh karena itu kita berupaya memberikan sertifikat cara pembudidayaan ikan yang baik (CPIB) secara menyeluruh kepada petani ikan, sehingga pembibitan ikan berkualitas dan bersertifikat, pengelolaan baik, Sera pembudidayaan baik pula.
Kedepannya kata kadis, kita berharap ikan-ikan yang dijual dipasaran sudah memiliki ikan yang berkualitas, higienis dan mempunyai mutu yang terjamin, sehingga kalau kita mau mengekspor ikan atau dipasarkan kedaerah lain, penanganannya sudah baik, kata kadis mengakhiri.
#boy
