Kakanwil MoU dengan Wagub Sumbar Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pondok Pesantren
Padang(SUMBAR)PT- Kanwil Kemenag Sumbar H.Helmi, menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren.
MoU tersebut ditandatangani Kakanwil Helmi dan Wagub Audy di Padang Pariaman, Sabtu (27/11) dalam acara pembukaan penyambutan Kunker Wamentan RI di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur.
Sehubungan dengan hal itu, sedikitnya ada empat harapan yang diungkapkan Kakanwil. Pertama, kemandirian Pesantren merupakan salah satu kebijakan prioritas Menteri Agama, untuk itu Helmi meminta semua pesantren agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
Kedua, pimpinan Pesantren agar pintar menggali potensi yang ada di masyarakat untuk program kemandirian Pesantren, dengan tidak tercabut dari akar budaya dan kearifan lokal yang ada.
Ketiga, pemda Provinsi bersama Dinas terkait agar menindaklanjuti MoU untuk dapat bersama-sama membangun kemandirian pesantren dan pemberdayaan masyarakat.
Kakanwil juga mengimbau agar Kakankemenag untuk selanjutnya menindaklanjuti MoU ini dengan Bupati/ Walikota setempat.Helmi memandang, empat harapan ini juga bentuk upaya Kemenag dalam memperkuat jati diri pondok pesantren.
Untuk itu, mantan Kakankemenag Kabupaten Solok ini menginginkan pesantren ke depan kian memiliki posisi strategis sebagai basis ekonomi umat.
Menurutnya hal itu perlu terus didorong agar potensinya lebih optimal, utamanya dalam memberdayakan masyarakat, tambah Helmi mengakhiri.
Di tempat yang sama, Wamentan Harvick juga mendorong anak muda, dalam hal ini santri/wati untuk mengambil peranan di sektor pertanian. Dalam orasinya, Harvick menuturkan afirmasi pesantren ini diwujudkan melalui Program bantuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Antara Pemprov Sumbar dan Kanwil Kemenag Sumbar.
Menurut Harvick setidaknya ada dua hal yang menstimulasi anak muda tertarik dengan pertanian. Soal trust dan income.
"Soal trust bagaimana kita bisa lebih membuka diri, memberi masukan-masukan yang tepat sasaran untuk anak muda dan memperkenalkan ruang lingkup pertanian dengan cara yang lebih mudah diakses. Kedua, soal income katanya, karena anak muda sudah sangat mudah mengakses dunia secara internasional, inilah yang membuat pilihan profesi bagi anak muda terbuka luas."katanya.
Pemerintah melalui Kementan mengharapkan masalah defisit anak muda yang tertarik dengan dunia pertanian bisa segera terjawab.
Menurutnya hal itu relevan dengan amanah yang diberikan Kementerian Pertanian dalam mendorong peran kelompok tani milenial, lembaga sosial kemasyarakatan dan kelompok keagamaan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.
Hal senada diutarakan Wakil Gubernur Sumbar Audy dalam sambutannya pada momen akbar tersebut. Pihaknya menegaskan keseriusan Pemprov Sumbar dalam pertanian sudah tercermin melalui alokasi anggaran.
"10 persen APBD kami komit diperuntukkan untuk sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan, terbesar dari sektor lainnya. Saya rasa bisa dimanfaatkan dengan optimal. Tinggal bagaimana kerjasama Kementan dan Pemprov. Kita siap support," tegasnya.
Menariknya, 53 persen angkatan kerja di Sumbar berkaitan dengan pertanian. Itulah yang menjadi penggerak utama ekonomi Sumbar, ujarnya.
Pihaknya sepakat dengan Kadis Pertanian dan Kakanwil Kemenag Sumbar untuk membantu santri yang ingin belajar di sektor pertanian. Sehingga pada akhirnya pesantren bisa dikatakan mandiri dan memproduksi sendiri.
"Ini bisa dijadikan percontohan, bagi pesantren yang bisa memulai hal tersebut," katanya.
#boy/hms
