Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat |
Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade menyoroti masih belum teratasinya kemacetan parah di jalan nasional Padang Panjang-Bukittinggi. Jalur alternatif inipun dinilai belum ada yang memadai untuk menghindari kemacetan di Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, terutama pada hari Senin, hari yang sangat sibuk.
"Masalah kemacetan ini sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. InsyaAllah, jika kami menjadi Gubernur Sumbar, dalam dua tahun saja paling lama sudah bisa mengatasinya. Karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat banyak sekali, tidak hanya warga Tanah Datar saja. Namun seluruh Sumbar yang menginginkannya," ujar Andre dalam keterangan tertulis, pada beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menyebutkan sebelumnya sudah ada rencana mengurai kemacetan dengan melakukan pergeseran Pasar Koto Baru ke arah belakang. Sehingga kegiatan bongkar-muat tidak lagi berlangsung di jalan utama arus lalu lintas itu. Beberapa solusi juga kerap dicoba sejak dulu, Intinya, dari tahun 2019 ini belum berhasil. kata Andre, pemindahan Pasar Koto Baru dan membangun jalan yang lebih besar dapat menjadi solusi kemacetan yang katanya sudah sampai lima orang Gubernur Sumbar belum teratasi.
"kemacetan akan hilang dan perputaran pendapatan 5 sampai 6 Milyar setiap hari Senen di Pasar Koto Baru, tidak akan terganggu apabila semua pihak serius dan betul-betul menyelesaikan masalah ini," sebut Andre.
Andre jg menambahkan revitalisasi atau pemindahan pasar agar dilakukan secara persuasif human dengan pendekatan yang baik kepada warga ditambah dengan program yang baik untuk jalur yang bisa menghindari kemacetan pasar Koto Baru.
Selanjutnya, Andre juga memastikan ketersediaan anggaran baik dari Pemkab Tanah Datar, Pemprov Sumbar bahkan pusat untuk eksekusi kegiatan.
"Selama ini koordinasi dan kerjasama semua pihak belum terlaksana berjalan dengan baik, sehinggan terkesan penguraian dengan kemacetan dikerjakan sendiri-sendiri oleh pemerintah. Karena ini jalan Nasional peranan pemerintah pusat harus maksimal, oleh sebab itulah jika kami diamanahkan oleh masyarakat Sumbar menjadi Gubernur, akan memastikan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini, terang Andre.
"Kami siap dan terus membantu Sumbar untuk menggaet dana pusat untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya lagi, sambil mengakhiri pembicaraan.